Rempah – rempah adalah komoditas perdagangan unggul yang mampu menghasilkan banyak keuntungan. Bahkan sejak zaman dulu, kekayaan alam ini sudah banyak diperebutkan. Rempah – rempah berharga tinggi di pasaran Eropa sehingga bangsa Eropa tergiur untuk mendapatkannya lebih banyak lagi. Indonesia sebagai negeri yang kaya akan rempah – rempah menjadi sasaran empuk, terutama sejak awal penjajahan Belanda di Indonesia. Para pedagang Eropa telah lama mengincar Kepulauan Nusantara karena terkenal akan kesuburannya dan tanah yang mudah ditanami oleh tanaman apapun.
VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) adalah suatu persekutuan dagang atau kongsi dagang Hindia Timur yang dibentuk oleh Belanda dan didirikan pada 20 Maret 1602. VOC juga dijuluki negara didalam negara karena menguasai Indonesia berkat hak istimewa VOC yang diberikan oleh pemerintah Belanda. VOC memiliki hak monopoli untuk beraktivitas di bidang perdagangan di Asia sejak awal penjajahan Belanda di Indonesia. VOC dianggap sebagai perusahaan pertama bersistem pembagian saham dan juga sebagai perusahaan multinasional pertama.
Salah satu hak oktroi atau hak istimewa dalam sejarah VOC Belanda adalah bahwa VOC berhak untuk memiliki pasukan tentara sendiri, menerbitkan mata uang sendiri dan berwenang untuk bernegosiasi dengan negara lain, bahkan berhak menyatakan perang. Tujuan utama dibentuknya VOC adalah untuk menimbulkan bencana pada musuh dan untuk keamanan tanah air. Pada saat itu Belanda bersaing dengan Portugis dan Spanyol untuk menguasai perdagangan di Asia. Selama berkuasa, kebijakan VOC Belanda banyak sekali yang menyengsarakan rakyat Indonesia.
Kebijakan VOC Secara Umum
- Menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melancarkan usaha monopoli perdagangan sebagai akibat penjajahan.
- Melakukan politik devide et impera atau politik adu domba untuk memecah belah dan menguasai kerajaan – kerajaan di Indonesia.
- Mengangkat seorang Gubernur Jenderal untuk memperkuat kedudukannya di daerah jajahan adalah salah satu bagian dari kebijakan VOC Belanda.
- Mempraktekkan hak oktroi yang diberikan oleh pemerintah Belanda sepenuhnya yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Sebab hak tersebut seolah memberi VOC kekuasaan yang tidak terbatas sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat Belanda. Hak tersebut meliputi hak monopoli, hak untuk mencetak uang, mendirikan benteng, melakukan perjanjian, dan membentuk pasukan tentara.
- Kebijakan VOC Belanda secara umum untuk membangun markas di Batavia, dipindahkan dari pangkalan sebelumnya di Banten dan Ambon. Markas baru ini diharapkan bisa memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan VOC di Hindia Belanda. JP Coen memutuskan untuk memindahkan markas VOC karena di Banten terjadi pertikaian dengan etnis Cina, Banten dan Inggris. Sedangkan Maluku tidak memadai untuk dijadikan sebagai kantor pusat karena terlalu kecil. Jayakarta terpilih karena memiliki gudang dan loji VOC sejak tahun 1610, dan setelah berhasil menguasainya, nama kota tersebut diubah menjadi Batavia.
- Melakukan pelayaran Hongi (Hongi Tochten) yang menjadi suatu peristiwa perampasan, perampokan, pemerkosaan, perbudakan dan pembunuhan bagi rakyat Maluku. Pelayaran ini adalah hasil kebijakan Pieter Booth, Gubernur Jenderal VOC pertama. Ketika Belanda berhasil menguasai Ambon pada 1605, pelayaran Hongi dilakukan untuk memantau jalannya monopoli perdagangan rempah – rempah di Maluku.
- Kebijakan VOC Belanda mencakup hak ekstirpasi, yaitu hak untuk memusnahkan tanaman rempah – rempah yang melebihi ketentuan yang ada. Bagi rakyat, hak ini menjadi ancaman yang mematikan harapan akan kelebihan sumber penghasilan.
- Kebijakan VOC Belanda berikutnya adalah kewajiban untuk menyerahkan hasil bumi seperti lada, kayu manis, beras, ternak, nila, gula dan kapas.
- Kebijakan VOC Belanda juga menerapkan Prianger Stelsel sejak 1723, aturan yang mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada VOC.
- Mendapatkan monopoli perdagangan pala di Hindia dengan cara brutal seperti pada peristiwa Pembantaian Banda 1621. Pala adalah komoditas yang hanya ada di Banda, dan untuk mendapatkannya JP Coen menggunakan cara yang keras dan brutal yaitu mengusir dan melenyapkan penduduk asli pulau Banda.
Kebijakan VOC Dibawah Daendels
- Daendels membuat kebijakan VOC Belanda dalam bidang birokrasi pemerintahan dengan membubarkan dewan legislatif pendamping gubernur jenderal dan menggantinya dengan dewan penasihat. Daendels juga membagi pulau Jawa menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Kepala prefektur adalah residen yang membawahi beberapa orang bupati. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah Belanda dan diberi penghasilan. Daendels juga membentuk sekretaris negara (Algemene Secretarie).
- Kebijakan VOC Belanda di masa Daendels dalam bidang hukum dengan membentuk tiga jenis peradilan. Satu untuk orang Eropa, pribumi dan untuk orang timur asing.
- Kebijakan VOC Belanda berikutnya di bidang militer yaitu ketika Daendels membangun jalan raya Anyer Panarukan sebagai sarana lalu lintas bagi pertanian dan perekonomian. Jumlah pasukan angkatan perang juga ditambah menjadi 20 ribu orang dari 3 ribu orang, membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang, pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya dan juga benteng – benteng pertahanan.
- Korupsi diberantas tanpa pandang bulu termasuk pada orang Eropa dengan pembentukan Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rakenkaer) namun konon Daendels sendiri malah melakukan korupsi di bidang penjualan tanah kepada swasta.
- Kebijakan VOC Belanda juga menerbitkan uang kertas dan memperbaiki gaji pegawai. Menetapkan pajak in natura dan sistem penyerahan wajib untuk hasil bumi kepada pemerintah Kerajaan Belanda dengan harga yang sudah ditentukan.
Kebijakan VOC Zaman Van den Bosch
- Pasca terjadinya defisit keuangan pemerintah Belanda, para pejabat di bawah pimpinan Van den Cappellen mulai melakukan sejumlah kebijakan di bidang internal dan eksternal yang dikenal dengan Kebijakan Pintu Terbuka. langkah pertama adalah dengan mengangkat Johannes van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal baru setelah T.S. Raffles (1811 – 1816).
- Van den Bosch memulai kebijakan VOC Belanda baru berupa pelaksanaan tanam paksa karena kondisi keuangan Belanda yang memburuk. Sistem ini pada dasarnya menargetkan perkembangan hasil pertanian dari daerah jajahan atau daerah yang terkena dampak tanam paksa agar dapat meningkatkan kondisi keuangan Belanda. Dampak tanam paksa menjadi era yang paling mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan dihentikan setelah muncul berbagai kritik dari dalam negeri dan luar negeri Belanda.
Kebijakan VOC Belanda mencakup berbagai bidang karena mereka pada dasarnya diberikan kebebasan untuk mengelola daerah jajahan dengan caranya sendiri. VOC kerap disebut sebagai negara di dalam negara, berkat hak oktroi yang dimilikinya. Mereka berhak membuat peraturan di berbagai bidang untuk mendukung kelancaran usaha dagangnya, dan dengan demikian mendatangkan pemasukan yang besar untuk kas Belanda.
Begitu juga kebijakan yang dibuat pada zaman Daendels, yang membiarkan perkembangan perbudakan seperti yang terlihat pada kerja rodi di proyek jalan raya Anyer Panarukan. Begitu juga akibat penjajahan Belanda pada zaman van den Bosch yang sama sekali tidak membuat kondisi rakyat Indonesia lebih baik, melainkan menjadi semakin sengsara. Tidak hanya kekayaan alam Indonesia yang dikeruk habis – habisan, namun rakyat juga mengalami penderitaan yang amat besar yang tidak bisa dibayangkan oleh generasi masa kini.
