6 Pemimpin VOC di Indonesia dan Kebijakannya

Gubernur Jenderal yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Gouverneur Generaal merupakan jabatan penguasa paling tinggi selama pemerintahan Hindia Belanda yang diadakan tahun 1691 sepanjang sejarah VOC Belanda. Sesudah VOC mengalami kebangkrutan tahun 1799, semua aset VOC di Hindia Belanda diserahkan ke pemerintahan Belanda sehingga mulai saat itu Gubernur Jenderal dijadikan wakil dari pemerintahan Belanda. Berikut ini akan kami berikan daftar pemimpin VOC selengkapnya.

1. Pieter Both [1610 – 1614]

Pemimpin VOC pertama adalah Pieter Both yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama yang menguasai Hindia Belanda. Pieter Both memiliki beberapa kebijakan pada awal berdirinya VOC. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah pendirian pos perdagangan di Banten dan juga membuat perjanjian dengan Pulau Maluku untuk menguasai rempah rempah.Pemerintahan Pieter Both terjadi pada tahun 1610 hingga 1614. Kebijakan yang sudah dibuatnya kemudian diteruskan oleh gubernur jenderal berikutnya karena dianggap berhasil. Pieter Both kemudian wafat pada tahun 1615 di Perairan Mauritius tidak lama sesudah ia berhenti dari jabatannya.

2. Jan Pieterszoon Coen[1619 – 1623 dan 1627 – 1629]

Pemimpin VOC berikutnya adalah Jan Pieterszoon Coen yang ketenarannya tidak kalah dengan gubernur VOC lainnya dan juga masuk dalam sejarah berdirinya VOC. Gubernur jenderal Hindia Belanda ke-4 ini merupakan orang yang memindahkan markas VOC dai Banten ke Jayakarta dan kemudian nama Jayakarta tersebut diubah menjadi Batavia.

Jan Pieterszoon Coen juga dikenal sebagai seorang pembesar VOC yang cukup memiliki pengaruh di Hindia Belanda. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin organisasi VOC ke-6 karena dianggap sukses ketika menjabat sebagai gubernur jenderal ke-4. Di masanya, terjadilah perlawanan Sultan Agung Hanyoktokusumo yang dikenal dengan nama Sultan Agung dari Kerajaan Mataran Yogyakarta. Perlawanan ini terjadi di tahun 1628 dan juga 1629 yakni Sultan Agung dan pasukannya menyerang Batavia.

Pasukan Mataram berhasil menyebarkan wabah kolera di Batavia dari Sungai Ciliwung yang akhirnya menyebabkan banyak orang Belanda terjangkit penyakit tersebut dan wafat termasuk juga salah satunya Jan Pieterszoon Coen yang wafat di tahun 1629 di Batavia.

3. Herman Willem Daendels [1808 – 1811]

Herman Willem Daendels merupakan gubernur jenderal yang memerintah dari tahun 1808 hingga 1811 dimana pemerintahannya adalahs ebagai wakil Perancis di Indonesia sebab pada saat itu Belanda takluk dengan Perancis sehingga semua tanah jajahan Belanda jatuh ke Perancis termasuk salah satunya adalah Indonesia.

Di masa itu, Inggris juga sedang berperang dengan Perancis sehingga akan menjadi ancaman besar jika Inggris masuk ke Indonesia kemudian ke Pulau Jawa. Untuk itulah, tugas utama dari Herman Willem Daendels di Indonesia adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa yang menjadi pusat pemerintahan dari serangan Inggris yang menjadi salah satu latar belakang VOC.Ketika melakukan tugasnya, Herman Willem Daendels memiliki banyak kebijakan dan berikut beberapa kebijakan yang sudah dibuatnya:

• Membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan yang disebut dengan Jalan Raya Pos.
• Membangun dermaga di Surabaya.
• Membangun pabrik senjata di Semarang untuk tujuan produksi senjata.
• Membangun benteng di Jakarta serta Surabaya untuk pertahanan.

Semua kebijakan ini dilakukan untuk menghindari serangan Inggris. Akan tetapi beberapa raja yang berkuasa di Jawa serta beberapa orang Belanda menganggap jika Herman Willem Daendels meruipakan orang yang otoriter. Untuk itu pada tahun 1811, Daendeks dipanggil pulang ke Belanda.

4. Thomas Stamford Raffles [1811 – 1816]

Thomas Stamford Raffles merupakan pemimpin VOC atau gubernur Jenderal Inggris yang memerintah dari tahun 1811 hingga 1816. Karena Kapitulasi Tuntang, ini berarti mengakhiri kekuasan Belanda di Hindia Belanda untuk sementara waktu dan Inggris yang berkuasa di Hindia Belanda. Thomas Stamford Raffles juga turut membuat beberapa kebijakan, yaitu:

• Bidang politik: Membentuk Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan.
• Bidang ekonomi: Mengenalkan mata uang, menghapus pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib.
• Bidang budaya dan ilmu pengetahuan: Penemuan tanaman Rafflesia Arnoldi, penemuan dan pemugaran Candi Borobudur, mendirikan Kebun Raya Bogor, menulis buku History of Java tentang sejarah Pulau Jawa di masanya serta mendukung Bataviaach Genootschap yakni perkumpulan budaya dan ilmu pengetahuan.
• Bidang sosial: Menghapus kerja rodi yang dibuat di masa Daendels, menghapus perbudakan.

Kekuasaan Thomas Stamford Raffles di Indonesia berakhir secara resmi pada tahun 1816 dan berakhirnya kekuasaan Raflles juga menjadi tanda berakhirnya Inggris di Indonesia.

5. Van Der Capellen [1816 – 1826]

Van Der Capellen merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda pertama yang memerintah sesudah kekuasaan Inggris berakhir di Indonesia atau Hindia Belanda. Kebijakan yang dibuat juga bisa dikatakan cukup berpengaruh seperti mengurangi monopoli rempah di Pulau Maluku serta menghentikan sewa tanah yang ada di Kerajaan Mataram Yogyakarta untuk membantu petani. Van Der Capellen juga membuat Departemen Pertanian, seni dan juga ilmu pengetahuan di Pulau Jawa dan bisa dikatakan kebijakan yang dibuat tersebut pro pada rakyat tidak seperti akibat penjajahan Belanda yang dilakukan pimpinan VOC lainnya.

Namun, ia dianggap lemah oleh Belanda sehingga Van Der Capellen dipanggil pulang ke Belanda lalu digantikan dengan Markus De Kock. Pada masa pemerintahan Capellen, juga terjadi Perang Diponegoro atau Perang Jawa tahun 1825 dan berakhir tahun 1830.

6. Van Den Bosch [1830 – 1834]

Van Der Capellen menjadi pemimpin VOC terkenal ketiga sesudah Herman Williem Daendels dan Thomas Stamford Raffles. Kebijakannya yang paling terkenal adalah Sistem Tanam Paksa atau Cultuurstelsel. Ia sendiri yang membuat Sistem Tanam Paksa untuk mengisi kosongnya kas Belanda karena Perang Diponegoro dan juga Perang Kemerdekaan Belgia.

Rakyat pribumi dipaksa menanam lada, kopi, teh dan juga tebu yang kemudian akan dipanen, diangkut dan dijual oleh Belanda. Namun dalam praktek Cultuurstelsel ini, peraturan yang ditetapkan ternyata tidak sesuai dengan prakteknya. Pada salah satu peraturan menyebutkan jika rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian diwajibkan bekerja di kebun milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Akan tetapi pada kenyataannya, rakyat yang tidak memiliki tanah tetap dipaksa bekerja di perkebunan lebih dari 66 hari.

Penyimpangan tersebut kemudian menuai kritik dari kaum liberal dan intelektual Belanda. Dalam sistem Tanam Paksa tersebut, Van Den Bosch juga berusaha untuk memadamkan perlawanan Pangeran Diponegoro dan juga Kaun Paderi di Sumatera Barat.

Demikian ulasan dari kami tentang beberapa nama pemimpin organisasi VOC. Beberapa pemimpin tersebut memang ada yang membuat rakyat pribumi menderita, namun sebagian lagi juga ada yang tidak menyengsarakan kehidupan rakyat pribumi. Selain itu, masih ada beberapa nama pemimpin VOC lainnya seperti Limburg Stirum,  Gerard Reinjst, Laurens Reael, Pieter de Carpentier, Jacques Specx dan lain sebagainya.