5 Akibat Penjajahan Jepang bagi Bangsa Indonesia

Indonesia merupakan negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sejarah pembebasan bangsa ini sangat panjang dan melalui perjuangan keras melawan penjajah. Sepanjang sejarah, Indonesia sempat di tindas oleh beberapa negara, yaitu Belanda dan juga Jepang, yang pastinya berdampak disetiap perkembangannya hingga masa sekarang. Pada artikel kali ini akan dibahas tentang akibat pendudukan Jepang di Indonesia.

Awal mula munculnya masa penjajahan Jepang di Indonesia terjadi pada saat penguasaan Tarakan oleh negara yang dikenal dengan olahraga Sumonya pada tanggal 11 Januari 1942. Kala itu, Jepang mampu mengeruk kekayaan alam Indonesia, hingga penduduknya pun tak luput saran. Selain itu, untuk “melumpuhkan” wilayah Indonesia Jepang pun melakukan propaganda. Propaganda yang dimaksud antara lain :

• Jepang Pemimpin Asia
• Jepang Pelindung Asia
• Jepang Cahaya Asia

Akibat Penjajahan Jepang Di Indonesia

Kendati hanya berusia “seumur jagung” pendudukan Jepang tentunya memiliki dampak dalam perkembangan Indonesia, baik itu dibidang ekonomi, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang pertahanan, dan juga bidang politik. Berikut merupakan dampak maupun akibat penjajahan Jepang Di Indonesia, antara lain :

1. Bidang Ekonomi

Akibat penjajahan Jepang yang berpengaruh ialah bidang ekonomi, bala tentara negara matahari terbit ini memang sudah cukup lama mengintai Indonesia untuk dijadikan sebagai “kambing perah”. Terdapat dua faktor yang menjadikan pemerintah Jepang pada masa itu tertarik dengan Indonesia. Keduanya adalah adanya sumber daya alam melimpah dan sumber manusianya. Pada masa itu (masa pendudukan Jepang), perekonomian Indonesia masih menggunakan sistem ekonomi perang. Ekonomi Perang sendiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

• Adanya pengaturan oleh pemerintah militer.
• Pembatasan faktor-faktor produksi oleh pemerintah militer.
• Penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintah militer.

Maka tak heran, adanya sistem ekonomi bercorak perang tersebut menjadikan seluruh aktivitas ekonomi dan juga pembangunan lantas dikuasai oleh pemerintah pendudukan Jepang. Untuk memperkuat posisi, dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1942, yang isinya, pemerintah militer alias Gunseikan secara langsung mengawasi perkebunan, untuk perkebunan-perkebunan yang tidak ada hubungannya dengan perang, ditutup oleh pemerintah pendudukan Jepang. Sedangkan komoditas yang mendukung Jepang dalam menyiapkan akomodasi perang misalnya jarak, karet, the, kina dan gula terus diberdayakan. Adapun upaya Jepang dalam memperoleh sekaligus menguasai sumber-sumber mentah untuk bahan industri perang dibagi menjadi dua tahapan rencana, berikut merupakan penjelasannya :

• Tahapan penguasa. Pada tahapan ini, Jepang menguasai semua kekayaan alam miliki Indonesia termasuk juga kekayaan pemerintah Hindia Belanda.
• Tahap penyusunan ulang struktur ekonomi wilayah sebagai langkah untuk memenuhi logistik perang. Pada tahapan ini, sistem ekonomi perang, setiap wilayah direncanakan harus menjalankan autarki (setiap wilayah wajib memenuhi kebutuhan sendiri sekaligus harus bisa menunjang kebutuhan perang). Sistem ini, juga dikenal dengan Romusha atau kerja Rodi atau kerja paksaan tanpa memperoleh upah sepeserpun pada masa zaman penjajahan Belanda.

2. Bidang Birokrasi

Di bidang birokrasi, terhitung pertengahan tahun 1943, bertepatan olengnya posisi Jepang dalam Perang Pasifik, lantas memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk ambil bagian didalam urusan pemerintahan negara. Kemudian, Jepang membentuk Badan Pertimbangan Karisedanan (Syi Sangi In) pada tanggal 5 September 1943.

Melalui badan tersebut, para tokoh-tokoh Indonesia diberikan posisi-posisi tinggi dalam pemerintahan masa itu. Tokoh-tokoh tersebut, antara lain Prof. Husein Jayadiningrat yang menduduki jabatan sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada 1 Oktober 1943, dan bertepatan pada 10 November 1943, R.M.T.A Surio serta Sutardjo Kartohadikusumo masing-masing diangkat menjadi Kepala Pemerintahan alias Syikocan di Banjarnegara dan Jakarta.

3. Bidang Politik

Mulai awal pendudukan, Jepang tidak mengizinkan bangsa Indonesia berkumpul dan berserikat. Maka itu, Jepang akhirnya membubarkan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang sudah terbentuk pada masa Hindia Belanda, kecuali MIAN (Majelis Islam A’la Indonesia). Namun pada akhirnya MIAI juga dibubarkan dan selanjutnya digantikan dengan Masyumi.

Pada masa penjajahan Jepang, para tokoh pergerakan nasional memilih sikap kooperatif, dengan cara tersebut tidak sedikit tokoh yang menduduki jabatan-jabatan strategis didalam badan-badan bentukan pemerintah Jepang, misalnya Putera, Cuo Sangi In, dan Gerakan 3 A. Bukan hanya itu saja, para tokoh nasional pada masa itu, turut memanfaatkan kesatuan-kesatuan pertahanan yang dibentuk Jepang, misalnya Peta, Heiho, Jawa Hokokai dan masih ada lainnya.

Adanya kebijakan menempatkan para tokoh nasional didalam badan-badan bentukan Jepang merupakan salah satu strategi untuk menarik simpati serta mengerahkan kekuatan rakyat Indonesia dalam membantu Nippon melawan sekutu. Alih-alih diharapkan dapat membantu Jepang, adanya tokoh-tokoh dalam badan-badan bentukan Jepang tersebut justru ditumpangi oleh para tokoh pergerakan nasional yang memberikan banyak keuntungan bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di masa itu, pemerintah Jepang mampu melakukan pengerahan diberbagai kegiatan pergerakan nasional, akan tetapi Nippon tak dapat membendung berkembangnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia untuk mempejuangkan kemerdekaan.

4. Bidang Kebudayaan

Bidang kebudayaan dan pendidikan di masa penjajahan Jepang sangat diperhatikan, serta bahasa Indonesia pun mulai di pergunakan. Di waktu itu, bahasa Indonesia dijadikan sebagai pelajaran utama, sedangkan bahasa Jepang menjadi bahasa wajib. Adanya penggunaan bahasa Indonesia yang makin luas, mempermudah komunikasi antar suku di Indonesia, dengan begitu makin merekatkan hasrat untuk merdeka. Akibat penjajahan Jepang pun berdampak juga di bidang Kebudayaan, hal tersebut terbukti pada tanggal 1 April 1943 dibangun pusat kebudayaan di Jakarta, yang diberi nama “Keimin Bunka Shidoso”.

5. Bidang Militer

Adanya dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada awal tahun 1943, dimana keadaan Perang Pasifik mulai berubah, mas itu tentara Jepang pun melakukan Ekspansi namun mampu dihentikan oleh Sekutu, Jepang pun langsung memilih sikap bertahan. Lama kelamaan, pertahanan mulai  kehabisan tenaga, otomatis memerlukan dukungan dari penduduk di masing-masing daerah yang sedang di jajah.

Di situasi serba terdesak itu, Jepang pun mulai memikirkan pengerahan pemuda-pemudi Indonesia untuk menambah kekuatan dalam perang melawan Sekutu. Jepang pun membentuk kesatuan-kesatuan pertahanan sebagai tempat pendidikan pemuda-pemudi Indonesia di bidang kemiliteran, contohnya Peta, Heiho, dan Jawa Hokokai. Alhasil, pemuda yang tergabung dalam kesatuan pertahanan menjadi pemuda-pemuda terlatih dan terdidik dibidang kemiliteran.

Adanya pembentukan pusat pelatihan militer Jepang justru menjadi bekal penting dalam merebut kemerdekaan dan perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Badan-badan bentukan Jepang di bidang Militer pun juga menjadi salah satu cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. Nah, penjelasan diatas merupakan beberapa akibat penjajahan Jepang di Indonesia menjadi Akhir Pendudukan Jepang di Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan serta bermanfaat.