9 Dampak Perjanjian KMB Bagi Indonesia

Perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) atau Nederlands Indonesische Rondetafelconferentie adalah suatu pertemuan tingkat tinggi berlokasi di Deen Haag, Belanda mulai 23 Agustus – 24 November 1949 antara perwakilan dari Republik Indonesia, Belanda dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg). BFO bertindak sebagai perwakilan dari berbagai negara Belanda di kepulauan Indonesia yang dibentuk setelah  sejarah perjanjian Renville. Sejarah konferensi meja bundar dilaksanakan setelah usaha – usaha Belanda untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia melalui cara kekerasan seperti agresi militer 1 dan agresi militer 2 tidak berhasil dan mendapatkan kecaman keras dari dunia internasional.

Sebelum KMB telah berlangsung tiga perundingan tingkat tinggi yang dilakukan antara Belanda dan Indonesia yaitu perjanjian Linggarjati pada 1947, perjanjian Renville pada 1948 dan perundingan Roem Roijen pada 1949. Dewan Keamanan PBB Pada tanggal 28 Januari 1949 mengeluarkan salah satu resolusi dalam sejarah berdirinya PBB berupa kecaman terhadap serangan militer Belanda kepada RI dan menuntut pemulihan pemerintahan RI serta peran Indonesia dalam hubungan internasional, juga menuntut kelanjutan perundingan hingga tercapai penyelesaian damai antara Indonesia dan Belanda.

Jalannya Negosiasi Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar diselenggarakan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

• Mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan melaksanakan berbagai perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya antara RI dan Belanda, khususnya mengenai pembentukan Negara Indonesia Serikat (RIS).
• Melalui kesepakatan yang dibuat dalam KMB, Indonesia akan diakui sebagai negara yang berdaulat penuh oleh Belanda walaupun Irian Barat tidak langsung menjadi bagian dari RI.

Sejumlah dokumen seperti Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, kesepakatan ekonomi, sosial dan militer dihasilkan setelah perundingan. Juga disepakati bahwa tidak akan ada diskriminasi yang dilakukan terhadap warga negara dan perusahaan Belanda, RI juga bersedia mengambil alih kesepakatan dagang yang sebelumnya sedang dirundingkan Hindia Belanda. Perdebatan alot terjadi dalam kasus hutang Hindia Belanda dan kasus Papua Barat. Delegasi Indonesia tidak puas dan mempertanyakan mengapa RI harus membayar hutang yang justru digunakan Belanda untuk melakukan tindakan militer terhadap Indonesia. Karena itu berarti sebenarnya Indonesia lah yang banyak dirugikan. Namun pada akhirnya Amerika Serikat mengintervensi, sehingga Indonesia menyadari bahwa itu adalah harga yang harus dibayar agar mendapatkan kedaulatan yang diperjuangkan selama ini sebagai dampak perjanjian KMB.

Dalam Konferensi Meja Bundar, Amerika Serikat memang ikut campur dan memegang peranan besar. Mereka melakukan itu konon karena kegagalan perundingan akan mempengaruhi kebijakan perang dingin yang sedang dijalankan saat itu. AS juga campur tangan ketika Indonesia menolak usul Belanda agar Ratu Belanda menjadi kepala Uni Indonesia Belanda. Mereka mengusulkan agar Kepala Uni dijadikan sebagai simbol dan perwujudan dari kerja sama bersifat sukarela.

Negosiasi mengenai Papua Barat juga hampir mencapai jalan buntu karena delegasi Indonesia bersikeras bahwa wilayah Indonesia juga meliputi seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda. Belanda beralasan bahwa Papua Barat tidak memiliki kaitan secara etnik dengan wilayah Indonesia lainnya. Kemudian disepakati untuk kembali melakukan perundingan akan status Papua Barat dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar dituangkan dalam beberapa poin yaitu:

• Belanda memberi pengakuan kedaulatan akan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai sebuah negara merdeka.
• Pengakuan kedaulatan harus dilakukan selambat – lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.
• Status Propinsi Irian Barat harus ditentukan dan diselesaikan paling lama dalam waktu setahun setelah pemberian pengakuan kedaulatan.
• Dibentuknya Uni Indonesia – Belanda untuk bekerjasama antara RIS dan Belanda, Uni tersebut dipimpin oleh Raja Belanda.
• RIS akan mengembalikan hak milik Belanda, hak – hak konsesi dan memperbarui izin untuk perusahaan – perusahaan Belanda di Indonesia.
• RIS harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942.
• Kapal – kapal perang Belanda segera ditarik dari Indonesia dan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
• Tentara Belanda akan ditarik mundur  dan  KNIL akan dibubarkan. Anggota KNIL yang diperlukan akan dimasukkan sebagai bagian dari TNI.

Dampak Konferensi Meja Bundar

Kesepakatan Konferensi Meja Bundar disahkan dan ditandatangani pada 29 Oktober 1949, lalu disampaikan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP kemudian bersidang mulai tanggal 6 – 14 Desember 1949 untuk membahas hasil KMB. KNIP akhirnya menyetujui hasil KMB pada 15 Desember 1949 dan Soekarno ditunjuk sebagai calon tunggal untuk Presiden Republik Indonesia Serikat. Soekarno dilantik pada 17 Desember 1949. RIS terdiri dari 16 negara bagian dan menjadi negara persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Kabinet RIS berada di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri yang dilantik pada 20 Desember 1949. Beberapa dampak perjanjian KMB bagi Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Seluruh tentara Belanda akhirnya ditarik dari wilayah Republik Indonesia Serikat.
2. Perang antara Indonesia dan Belanda berakhir dengan perginya para tentara Belanda sebagai dampak perjanjian KMB yang positif.
3. Dampak perjanjian KMB membuat Belanda akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka.
4. Indonesia dapat segera memulai pembangunan untuk membenahi kondisi negara yang kacau akibat perang kemerdekaan.
5. Hutang pemerintah Belanda sejak tahun 1942 sebesar 4,3 miliar gulden menjadi tanggungan pemerintah RIS sepenuhnya, dan ini adalah dampak perjanjian KMB yang negatif.
6. Dampak perjanjian KMB lainnya, demokrasi yang menjadi cita – cita perjuangan tidak terlaksana dengan pembentukan RIS.
7. Tertundanya penyelesaian masalah sejarah pengembalian Irian Barat selama setahun kemudian.
8. Republik Indonesia terbagi menjadi Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan dan Jakarta, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan negara serikat lainnya.
9. Indonesia tidak sepenuhnya bebas berdaulat karena menjadi negara serikat yang berada di bawah persemakmuran Belanda.

Penandatanganan akta penyerahan kedaulatan dilakukan tanggal 27 Desember 1949 oleh kedua delegasi. Pihak Belanda diwakili Ratu Juliana, PM Dr. Willem Drees dan Menteri Seberang Lautan Mr. AM. J.A. Sassen. Indonesia diwakili oleh Drs. Moh. Hatta dan rombongannya. Di Jakarta pada waktu yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota AH. J. Lovink juga menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Pengakuan ini artinya Belanda mengakui berdirinya Republik Indonesia Serikat dengan wilayah mencakup semua bekas jajahan Hindia Belanda kecuali Irian Barat.

Belanda hanya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal penanda tanganan kedaulatan ini. Sekitar enam puluh tahun kemudian, pada 15 Agustus 2005 pemerintah Belanda akhirnya secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia sebenarnya berlangsung pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Perdana Menteri Belanda, Ben Bot menyatakan dalam sebuah konferensi di Jakarta mengenai penyesalan mendalam atas penderitaan rakyat Indonesia selama empat tahun masa Revolusi Nasional. Walaupun dalam pernyataan itu ia tidak menyampaikan permohonan maaf secara resmi, reaksi Indonesia secara umum kepada pernyataan ini adalah positif.

Hassan Wirajuda sebagai Menteri Luar Negeri RI saat itu, mengatakan bahwa setelah ini akan lebih mudah untuk melangkah maju dan memperkuat hubungan bilateral antara dua negara. Berkaitan dengan hutang Hindia Belanda yang harus dibayar, Indonesia sejak 1950 – 1959 membayarnya sebesar 4 miliar gulden lalu memutuskan tidak melanjutkan pembayarannya lagi. Saat ini kedudukan Indonesia dalam ranah internasional sudah jauh berkembang dengan berbagai peran Indonesia dalam organisasi internasional antara lain  peran Indonesia dalam APEC,  peran Indonesia dalam AFTA dan peran Indonesia dalam GNB.