Sejarah Berdirinya BPUPKI Secara Singkat dan Lengkap

Sejarah berdirinya BPUPKI dimulai dari perang dunia antara Jepang dan tentara Sekutu, termasuk Amerika Serikat. Saat menduduki Indonesia, Jepang juga sedang terlibat dalam perang Pasifik. Ketika memasuki tahun 1944 posisi Jepang semakin terdesak dalam perang tersebut, karena angkatan laut Amerika Serikat yang dipimpin Laksamana Nimitz berhasil merebut posisi penting di Kepulauan Mariana dan memungkinkan sekutu untuk melakukan serangan langsung kepada kepulauan Jepang. Selain itu angkatan darat AS yang dipimpin Jenderal Douglas MacArthur telah berhasil mencapai pantai Irian dan membangun markas di Jayapura, yang kala itu bernama Holandia dan bertujuan untuk menyerang Filipina.

Pusat pertahanan militer Jepang di Maluku, Sulawesi, Surabaya dan Semarang dibom oleh angkatan laut Sekutu yang berpusat di Biak dan Morotai sehingga pusat pertahanan Jepang mengalami kejatuhan dan membuat para tentara Jepang mengalami kemerosotan semangat juang. Tentara Jepang yang semula bersikap ofensif mengubah strategi menjadi defensif sambil tetap meyakinkan bangsa Indonesia bahwa Jepang akan menang di perang Pasifik, dan mencari simpati dari bangsa Indonesia agar dapat meningkatkan bantuan yang diberikan kepada Jepang secara moril dan materiil.

Kekalahan Jepang Dalam Perang Pasifik

Situasi perang yang tidak menguntungkan Jepang membuat Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo terpaksa mengundurkan diri pada 18 Juli 1944 dan digantikan oleh Kaiso Kuniaki. Agar bangsa Indonesia semakin simpati kepada Jepang dan memberikan bantuan secara moril dan materiil, maka ketika Parlemen Jepang bersidang yang ke 85 kalinya pada September 1944, Perdana Menteri mengumumkan bahwa mereka memperkenankan negara – negara yang berada di bawah kekuasaan Jepang untuk merdeka di kemudian hari, yang dikenal dengan Deklarasi Kaiso.

Bangsa Indonesia sejak saat itu diberi kesempatan untuk mengibarkan bendera merah putih bersamaan dengan bendera Jepang (Hinomaru) dan diperbolehkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setelah Kimigayo. Walaupun diberi sedikit kebebasan, namun pemerintah Jepang meningkatkan perekrutan tenaga pemuda di bidang pertahanan. Organisasi pertahanan di Indonesia bertambah lagi dengan nama Barisan Pelajar (Suishintai), Barisan Berani Mati (Jikakutai) yang anggotanya mencapai 50 ribu orang lebih, terilhami oleh Pasukan Kamikaze Jepang yang berjumlah sama pada saat Jepang menyerang Pearl Harbour.

Masa penjajahan Jepang di Indonesia semakin tersudut pada akhir 1944 dalam Perang Asia Timur Raya, ketika Sekutu berhasil merebut wilayah – wilayah kekuasaan Jepang seperti Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, dan pendudukan Kepulauan Saipan yang terletak sangat dekat dengan Jepang oleh Amerika pada Juli 1944. Setelah itu pasukan Sekutu menyerang Ambon, Makasar, Manado, Tarakan, Balikpapan dan Surabaya. Situasi kritis itulah yang memicu Sejarah Berdirinya BPUPKI yang konon dibentuk untuk menyelidiki serta mengumpulkan bahan – bahan yang diperlukan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Sejarah Berdirinya BPUPKI Oleh Jepang

BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha – Usaha Kemerdekaan Indonesia yang juga dikenal dengan nama Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Cosakai merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang di masa kekuasaan penjajahan mereka di Indonesia. Pendiriannya sudah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Kumakichi Harada, namun BPUPKI baru dibentuk secara resmi pada 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun kaisar Jepang. Tujuan pembentukannya adalah untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan pemberian janji oleh Jepang dengan membantu proses kemerdekaan Indonesia.

Pembentukan BPUPKI ini konon merupakan ‘hadiah’ dari pemerintah Jepang berupa kemerdekaan tanpa syarat kepada Indonesia. Anggotanya berjumlah 67 orang dan diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketuanya seorang Jepang bernama Ichibangase Yosio dan Raden Pandji Soeroso ditambah 7 orang Jepang yang tidak memiliki hak suara. Secara resmi, pembentukan BPUPKI termuat di dalam Maklumat Gunseikan no.23 tertanggal 23 Mei 1945 yang dibuat karena kedudukan kekuasaan Jepang yang sudah sangat tersudut. Dengan demikian, pembentukan BPUPKI sebenarnya dilakukan karena Jepang ingin mempertahankan sisa – sisa kekuatan di daerah penjajahannya dengan berusaha mengambil hati rakyat Indonesia melalui janji akan kemerdekaan.

Selain itu, tujuan dibentuknya BPUPKI oleh Jepang sebenarnya adalah sebagai bagian dari rencana politik kolonialnya. Sejarah Berdirinya BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 yang bertempat di Gedung Cuo Sangi In di Jalan Pejambon Jakarta yang dihadiri oleh Panglima Tentara Jepang Wilayah Ketujuh Jendral Itagaki dan Panglima Tentara Keenam belas Di Jawa yaitu Letnan Jendral Nagano. Sejak sejarah pembentukan BPUPKI dimulai maka para anggota melakukan tugasnya untuk membuat rumusan undang – undang dasar bagi Indonesia, terutama dasar – dasar bagi negara Indonesia merdeka.

Sidang – Sidang BPUPKI

Sejarah bersirinya BPUPKI mencatat bahwa BPUPKI hanya bersidang sebanyak dua kali saja yang dilakukan di Gedung Cho Sangi In yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila yang sejarah berdirinya Gedung Pancasila merupakan cerita menarik tersendiri. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai dengan Sidang BPUPKI pertama yang berlangsung tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat dalam pidato pembukaannya sebagai Ketua menyampaikan masalah yang mendasar menyangkut pembentukan dasar negara Indonesia. Mr. M. Yamin, Prof Dr. Supomo dan Ir. Soekarno memberikan usulan mengenai rumusan dasar negara.

Sidang terakhir pada 1 Juni belum memberikan keputusan apapun sehingga diadakan masa reses selama sebulan. Pada 22 Juni 1945 BPUPKI membentuk panitia kecil untuk membahas usulan dan konsep para anggota. Panitia kecil ini terdiri dari 9 orang yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. AA. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, H. Agus Salim dan Abikusno Cokrosuyoso. Panitia Sembilan menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisi asas dan tujuan dari negara Indonesia merdeka sebagai berikut:

• Ketuhanan dengan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
• Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
• Persatuan Indonesia
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
• Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli – 17 Juli 1945 kemudian membahas sejarah perumusan UUD 1945 termasuk pembukaan atau preambule oleh Panitia Perancang Undang – Undang Dasar yang ketuanya adalah Ir. Soekarno. Kemudian dibentuk panitia kecil untuk merumuskan rancangan UUD dan pasal – pasalnya yang dipimpin Mr. Supomo, dan anggotanya yaitu Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. AA. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim dan Sukiman. Pada tanggal 11 Juli 1945 Piagam Jakarta diterima secara bulat oleh panitia perancang UUD.

Penyempurnaan UUD dengan pasal – pasalnya diserahkan kepada panitia kecil yang kemudian diserahkan hasilnya kepada Panitia Penghalus Bahasa beranggotakan Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim dan Supomo. Sidang dilanjutkan pada 14 Juli 1945 untuk penerimaan laporan dari Panitia Perancang UUD yang dilaporkan oleh Ir. Soekarno selaku ketua, yaitu:

• Pernyataan bahwa Indonesia merdeka
• Pembukaan UUD yang diambil dari Piagam Jakarta
• Batang tubuh yang kemudian disebut sebagai Undang – Undang Dasar.

Sejarah berdirinya BPUPKI dan hasil yang didapatkan melalui sidang – sidang tersebut membuat pihak Jepang menganggap bahwa BPUPKI ingin bergerak terlalu cepat untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945 oleh Jepang dan mereka menolak adanya pemimpin pendudukan Jepang yang terlibat dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Jepang kemudian membentuk PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai yang beranggotakan 21 orang berasal dari berbagai etnis di Indonesia. Pada 9 September 1945, Jendral Terauchi yang merupakan pimpinan Angkatan Perang Jepang yang bertugas di Saigon memanggil Ir. Soekarno. Moh. Hatta dan Dr. Rajiman untuk meresmikan PPKI. Pertemuan itu menjadi sejarah pembentukan PPKI sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah Jepang memang memutuskan untuk menyerahkan kemerdekaan bagi Rakyat Indonesia.