BPUPKI – Sejarah – Tujuan – Anggota – Sidang – Pembubaran

Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya BPUPKI

Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, tepatnya bulan Juni tahun 1944, Angkatan Perang Amerika Serikat mampu menaklukkan seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik yaitu di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Soloman, dan Kepulauan Marshall. Peristiwa ini juga diikuti dengan peletakkan jabatan perdana menteri Jepang, PM Tojo yang digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Pengangkatan Jenderal Kuniaki Koiso menjadi perdana menteri Jepang dilakukan pada tanggal 17 Juli 1944.

Pada tanggal 7 September 1944, PM Koiso memberikan janji di depan sidang parlemen Jepang (Teikoku Ginkai). Janji yang diungkapkan PM Koiso adalah Hindia Timur (yang pada saat itu adalah sebutan bagi Indonesia) akan diperkenankan untuk kemerdekaan. Tujuan PM Koiso memberikan janji tersebut kepada Indonesia adalah supaya rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang dan mau membantu Jepang melawan sekutu.

Untuk memberikan keyakinan rakyat Indonesia atas janji kemerdekaan yang diungkapkan oleh PM Koiso, rakyat Indonesia diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang yaitu Hinomaru. Selain itu, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa melalui Balatentara XIV, Jenderal Kumakici Harada menyampaikan pengumuman adanya pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai) yang disingkat menjadi BPUPKI.

Tujuan BPUPKI

Seperti halnya organisasi lainnya seperti Sejarah PKI, Sejarah Berdirinya PBB, dan Sejarah Koperasi pasti mempunyai tujuan dalam pembentukannya. Dan berikut adalah tujuan dibentuknya BPUPKI :

1. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia mau mau membantu Jepang dalam melawan sekutu.
2. BPUPKI dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan suatu negara Indonesia yang merdeka beserta tata pemerintahannya.

Struktur Organisasi BPUPKI

Sejarah berdirinya BPUPKI berlanjut pada pengangkatan para anggota BPUPKI diumumkan pada tanggal 1 April 1945. Namun upacara peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Cuo Sang In yang berlokasi di Jalan Pejambon Jakarta (saat ini Gedung Departemen Luar Negeri). Berikut adalah struktur organisasi BPUPKI :

• Ketua            : Dr. Radjiman Wedyodiningrat
• Ketua muda : Itibangase Yosio (orang Jepang)
• Sekretaris     : R.P. Suroso

Anggota Orang Indonesia :

1. Abdul Kaffar
2. Abdul Kahar Muzakir
3. Agus Muhsin Dasaad
4. AR Baswedan
5. Bandoro Pangeran Hairo Purobujo
6. Bendoro Kanjeng Pangeran Ario Suryohamijoyo
7. Bendoro Pangeran Hairo Bintoro
8. Dr. Raden Buntaran Martoatmojo
9. Dr. Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja
10. Dr. Samsi Sastrawidagda
11. Dr. Sukiman Wiryosanjoyo
12. Drs. Kanjeng Raden Mas Hario Sosrodiningrat
13. Drs. Muhammad Hatta
14. K. H. A. Ahmad Sanusi
15. Haji Abdul Wahid Hasyim
16. Haji Agus Salim
17. Ir. Pangeran Muhammad Nur
18. Ir. Raden Ashar Sutejo Munandar
19. Ir. Raden Mas Panji Surahman Cokroadisuryo
20. Ir. Raden Ruseno Suryohadikusumo
21. Ir. Soekarno
22. K.H. Abdul Halim Majalengka
23. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Ario Wuryaningrat
24. Ki Bagus Hadikusumo
25. Ki Hajar Dewantara
26. Kiai Haji Abdul Fatah Hasan
27. Kiai Haji Mas Mansoer
28. Kiai Haji Masjkur
29. Liem Koen Hian
30. Mas Aris
31. Mas Sutarjo Kartohadikusumo
32. Mr. A. A. Maramis
33. Mr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro
34. Mr. Mas Besar Martokusumo
35. Mr. Mas Susanto Tirtoprojo
36. Mr. Muhammad Yamin
37. Mr. Raden Ahmad Subarjo
38. Mr. Raden Hindromartono
39. Mr. Raden Mas Sartono
40. Mr. Raden Panji Singgih
41. Mr. Raden Syamsudin
42. Mr. Raden Suwandi
43. Mr. Raden Sastromulyono
44. Mr. Yohanes Latuharhary
45. Ny. Mr. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso
46. Ny. Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito
47. Oey Tiang Tjoei
48. Oey Tjong Hauw
49. P.F. Dahler
50. Parada Harahap
51. Prof. Dr. Mr. Raden Supomo
52. Prof. Dr. Pangeran Ario Husein Jayadiningrat
53. Prof. Dr Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma
54. Raden Abdul Kadir
55. Raden Abdulrahim Pratalykrama
56. Raden Abikusno Cokrosuyoso
57. Raden Adipati Ario Purbonegoro Sumitro Kolopaking
58. Raden Adipati Wiranatakoesoema V.
59. Raden Asikin Natanegara
60. Raden Mas Margono Joyohadikusumo
61. Raden Mas Tumenggung Ario Suryo
62. Raden Oto Iskandardinata
63. Raden Rusian Wongsokusumo
64. Raden Sudirman
65. Raden Sukarjo Wiryopranoto
66. Tan Eng Hoa

Anggota Orang Jepang :

1. Matuura Mitukiyo
2. Miyano Syoozoo
3. Tanaka Minoru
4. Tokonami Tokuzi
5. Itagaki Masumitu
6. Masuda Toyohiko
7. Ide Teitiroo

Sidang BPUPKI

1. Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945)

Agenda sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Berbagai pandangan diungkapkan oleh beberapa anggota yaitu Muh. Yamin, Prof. Supomo, dan Ir. Soekarno. Menurut Muh. Yamin, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut:

1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

Semantara itu, Prof. Supomo mengungkapkan bahwa dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan sosial

Sedangkan Ir. Soekarno, pendapat tentang dasar negara Indonesia merdeka yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 adalah sebagai berikut:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat dan demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang Maha Esa

Sidang pertama BPUPKI belum membuahkan rumusan tentang dasar negara, hanya pandangan umum tentang dasar negara Indonesia merdeka. Untuk menampung saran, usul, dan konsep-konsep yang diberikan, BPUPKI membentuk panitia kecil yang diketuai Ir. Soekarno. Anggota dari panitia kecil terdiri dari Mohamad Hatta, Abdul Kadir Muzakir, Muh. Yamin, Ahmad Soebardjo, A. A. Maramis, Wahid Hasyim, dan Abikusno Tjokrosujoso.

Panitia kecil menghasilkan rancangan kesepakatan bersama tentang dasar negara yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta berbunyi sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. (Dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. (Serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan ini diterima dan dijadikan sebagai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar.

2. Sidang Kedua BPUPKI (10 Juli – 17 Juli 1945)

Dalam sidang kedua, BPUPKI membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), termasuk di dalamnya pembukaan UUD. Dalam hal ini, BPUPKI membentuk Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno

Di dalam panitia tersebut dibentuk kembali kelompok kecil yang berjumlah tujuh orang yang diketuai oleh Prof. Soepomo dan beranggotakan Mr. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A. A. Maramis, Mr. R. P. Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Soekiman. Panitia ini bertugas merumuskan rancangan UUD. Bahasa hasil rumusan kelompok kecil tersebut disempurnakan oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari Husein Djajadiningrat, H. Agus Salim, dan Prof. Soepomo

Terdapat tiga konsep hasil pembahasan Panitia Perancang UUD yang disampaikan pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, yaitu pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD. Ketiga konsep tersebut diterima dalam sidang BPUPKI. Hasil sidang kedua BPUPKI dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kesepakatan tentang wilayah negara yaitu bekas wilayah Hindia Belanda, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (saat ini adalah wilayah Sabah dan Serawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (saat ini adalah wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya.
2. Kesepakatan tentang bentuk negara yaitu kesatuan atau unitaris.
3. Kesepakatan tentang bentuk pemerintahan yaitu republik.
4. Kesepakatan tentang bendera nasional yaitu Sang Merah Putih.
5. Kesepakatan tentang bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia.
6. Kesepakatan tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia.
7. Kesepakatan tentang pembukaan UUD dan batang tubuh UUD.

Pembubaran BPUPKI

BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. BPUPKI kemudian digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Inkai) yang disingkat PPKI dan diketuai Ir. Soekarno.

Demikian penjelasan tentang Sejarah Berdirinya BPUPKI, tujuan BPUPKI, struktur organisasi BPUPKI, sidang BPUPKI, sampai pada pembubaran BPUPKI.