Sejarah Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) PDIP memiliki sejarah perjalanan yang panjang. Pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai sejarah Partai PDIP lengkap beserta visi dan misinya, struktur kepengurusannya, dan keikusertaannya dalam Pemilu di Indonesia.

Sejarah Berdirinya PDIP

Sejarah Partai PDIP tidak terlepas dengan Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada 1927. Kebijakan fusi partai politik pada masa order baru dianggap sebagai awal mula terbentuknya PDIP. Anda dapat membaca sejarah PNI (Partai Nasional Indonesia). Pada 27 Februari 1970, Soeharto mengundang pimpinan lima partai politik, yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), dan Murba. Selanjutnya pada 7 Maret 1970 di ruang kerja Wakil Ketua MPRS M. Siregar, 5 tokoh parpol tersebut kembali bertemu dalam rangka membicarakan pengelompokkan partai. Pertemuan pun berlanjut pada 9 Maret 1970 dengan agenda pokok untuk penyelesaian deklarasai atau pernyataan bersama. Pertemuan dengan antara 5 partai politik dan Presiden Soeharto kembali dilakukan pada 12 Maret 1970.

Setelah melalui proses yang panjang, maka pada 10 Januari 1973 pukul 24.00 WIB, lima parpol sepakat melebur menjadi satu wadah bernama Partai Demokarsi Indonesai (PDI) pada pertemuan di Kantor Sekretariat PNI di Jalan Salemba Raya 73 Jakarta. Deklarasi ini ditandatangani oleh wakil kelima partai, yaitu MH Isnaeni dan Abdul Madjid (PNI), A. Wenas dan Sabam Sirait (Parkindo), Beng Mang Rey Say dan FX Wignyosumarsono (Partai Katolik), S. Murbantoko R. J. Pakan dan  Achmad Sukarmadidjaja (Partai Murba), dan Drs. M. Sadri (IPKI).

Pertemua pertama dilaksanakan sesudah fusi, yaitu musyawarah nasional yang digelar pada 20-24 September 1973 di Jakarta. Tidak ada hasil signifikan yang didapat dari pertemuan ini.  Keinginan untuk melaksanakan kongres terus tertunda akibat konflik internal yang terus bergejolak. Kongres PDI pun akhirnya  bisa digerlar pada 12-13 April 1976. Intervensi pemerintah sangat kuat pada kongres ini, sehingga terpilihanya Sanusi Hardjadinata sebagai Ketua Umum DPP PDI secara aklamasi. Susunan DPP disempurnakan atas kesepakatan antara MH Isnaeni dan Sunawar.

Kongres PDI terus berlanjut hingga Kongres PDI ke-IV, tetapi konflik dan intervensi pemerintah masih terus berlanjut. Soerjadi kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI. Namun pada Kongres IV PDI di Medan, kericuhan terjadi dengan adanya demonstrasi yang dipimpin Jacob Nuwa Wea yang mencoba menerobos masuk ke area sidang Kongres. Akhirnya pemerntah mengambil alih melalui Mendagri Yogie S. Memed dan mengusulkan membentuk caretaker. Rapat formatur yang dipimpin Latief Pudjosakti (Ketua DPP PDI Jatim) pada tanggal 25-27 Agustus 1993 memutuskan susunan resmi caretaker DPP PDI.

Kegagalan Kongres IV PDI di Medan, memunculkan nama Megawatai Soekarnoputri yang didukung warga PDI untuk menjadi ketua umum karena dianggap sanggup menjadi tokoh pemersatu PDI. Pemerintah merasa khawatir dengan fenomenan tersebut. Pemerintah mengadang langkah Megawati dengan menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Namun hasil yang diperoleh adalah sebaliknya, keinginan sebagian besar peserta KLB untuk menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI tidak dapat dihalangi. Megawati pun dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 secara de facto. Pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, secara de jure Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI.

Konflik internal PDI tetap terjadi setelah berakhirnya Munas. Kelompok Yusuf Merukh membentuk DPP PDI Reshuffle yang tidak diakui pemerintah, tetapi aktivitasnya tidak pernah dilarang. Kelompok Soerjadi pun sangat gencar mencari dukungan ke daerah-daerah untuk mendapatkan dukungan menggelar Kongres. Sebanyak 16 orang anggota DPP PDI dari 28 pengurus berhasil dirangkul untuk menggelar Kongres.

Meskipun mengalami penentangan, kelompok Fatimah Achmad yang mendapatkan dukungan pemerintah tetap menyelenggarakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan dengan penjagaan sangat ketat dari aparat keamanan lengkap dengan kendaraan panser. Warga PDI yang setia mendukung Megawati berunjuk rasa besar-besaran pada 20 Juni 1996 dan berakhir bentrok dengan aparat. Peristiwa ini dikenal dengan Peristiwa Gambir Berdarah.

Masa pendukung Megawati menolak keras hasil Kongres Medan, tetapi pemerintah tetap mengakui hasil Kongres tersebut. Soeharto menerima 11 pengurus DPP PDI Kongres Medan yang dipimpin Soerjadi (Ketua Umum) dan Buttu Hutapea (Sekretaris Jenderal) pada 25 Juli 1996. Posisi Megawati pun semakin terpojok.

Akhirnya pada 27 Juli 1996, masa pendukung Megawati menggelar Mimbar Demokrasi di halaman Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro. Kantor DPP PDI didatangi ratusan orang berkaos merah yang bertujuan mengambil alih kantor DPP PDI. Sejarah Partai PDIP tidak terlepas dari Peristiwa 27 Juli yang menelan banyak korban jiwa.

Setelah peristiwa tersebut, Megawati beserta pengikut setianya tetap eksis walaupun dengan berpindah-pindah kantor dan aktivitas yang dilakukan di bawah pantauan pemerintah. Megawati pun menyatakan bahwa PDI di bawah pimpinannya tidak ikut kampanye atas nama PDI. PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi tetap mengikuti Pemilu 1997. Namun hasil Pemilu menunjukkan kuatnya dukungan warga PDI kepada Megawati, karena suara PDI merosot tajam sehingga hanya berhasil meraih 11 kursi DPR.

Peristiwa reformasi tahun 1998 membawa angin segar bagi PDI Megawati. Setelah lengsernya Soeharto, kepimpinan Megawati semakin kuat dan PDI di bawah kepemimpinannya semakin berkibar. Tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI Meagawati menyelengarrakan Kongres V PDI di Denpasar, Bali. Megawati pun terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi.

Pemerintah masih tetap mengakui PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Megawati pun mengubah nama PDI menjadi PDI perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 supaya dapat mengikuti Pemilu 1999. Nama ini disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.

PDI Perjuangan melaksanakan Kongres I pada 27 Maret – 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Megawati ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan. Hingga saat ini, kendali PDI Perjuangan tidak pernah terlepas dari peran Megawati. Pada Kongres IV PDI Perjuangan di Bali tanggal 8-12 April 2015, sosok Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020.

Visi Partai PDIP

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan Partai adalah:

1. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
2. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
3. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
4. wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
5. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Misi Partai PDIP

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu :

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:

1. mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
2. berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:

1. membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
2. membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
3. memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
4. berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
5. menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:

1. mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
2. melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, LembagaLembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
3. membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
5. menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
6. membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10

Partai mempunyai tugas:

1. mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
3. menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
5. memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
6. mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
7. mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
8. sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

Struktur Kepengurusan PDIP

Susunan DPP PDI Perjuangan untuk masa kerja 2015-2020 hasil Koongres IV di Bali adalah:

• Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
• Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
• Pemenangan Pemilu: Bambang Dwi Hartono
• Ideologi dan Kaderisasi: Idham Samawi
• Keanggotaan dan Organisasi: Djarot Syaiful Hidayat
• Politik dan Keamanan: Puan Maharani (Non-Aktif)
• Hukum HAM & Perundangan: Trimedya Pandjaitan
• Bidang Perekonomian: Hendrawan Supratikno
• Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Muhammad Prakosa
• Kemaritiman: Rohmin Dahuri
• Pemb. Manusia & Kebudayaan: Andreas Hugo Pareira
• Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning
• Buruh Tani dan Nelayan: Mindo Sianipar
• Kesehatan dan Anak: Sri Rahayu
• Pendidikan dan Kebudayaan: I Made Urip
• Koperasi dan UMKM: Nusirwan Sujono
• Pariwisata: Wiranti Sukamdani
• Pemuda dan Olahraga: Sukur Nababan
• Keagamaan dan Kepercayaan: Hamka Haq
• Ekonomi Kreatif: Prananda Prabowo
• Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
• Bendahara Umum: Olly Dondo Kambey
• Wabendum Internal: Rudiyanto Chen
• Wabendum Program: Yuliari Peter Batubara
• Wasekjen Bidang Internal: Utut Adianto
• Wasekjen BIdang Kerakyatan: Erico Sotarduga
• Wasekjen BIdang Pemerintahan: Ahmad Basarah

Partisipasi PDIP Pada Pemilu di Indonesia

1. Pemilu 1999

Sejarah pemilu di indonesia menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tampil sebagai pemenang Pemilu 1999 dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman Wahid yang terpilih dalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4.

2. Pemilu 2004

PDI-P medapat 109 kursi di Pemilu 2004. PDI-P menempati posisis ke-2 setelah mendapatkan suara sebanyak 21.026.629 suara.

3. Pemilu 2009

Pada Pemilu 2009, PDI-P mendapat posisi ketiga dalam perolehan suara serta kursi di DPR. PDI-P mendapat 95 kursi (16,96%) di DPR dari hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009.

4. Pemilu 2014

 PDI-P berhasil mendapat 109 kursi di DPR dan menempati posisi pertama. Pada Pemilu 2014 ini pun, PDI-P berhasil mengantarkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

5. Pemilu 2019

Pada Pemilu 2019 mendatang PDI-P akan kembali berpartisipasi. Partai ini mengusung pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin untuk pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Inilah penjelasan mengenai sejarah Partai PDI-P. Semoga Anda dapat mengambil manfaat dari sejarah pendirian partai ini. Semoga bermanfaat.