10 Kebijakan Politik Pada Masa Orde Baru Lengkap

Orde baru adalah sebutan yang diberikan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Masa orde baru dimulai sejak tahun 1966 untuk menggantikan orde lama yang merupakan masa pemerintahan pimpinan Presiden Soekarno dan berlangsung sebelum Era Reformasi. Yang dimaksud dengan Orde Baru adalah suatu penataan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan kembali berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Sebab pada saat akhir masa pemerintahan Orde Lama, berkembangnya ideologi komunis telah mengancam keutuhan bangsa dan ideologi Pancasila persisnya ketika terjadi peristiwa G30S PKI. Awal masa pemerintahan Orde Baru (Orba) dimulai ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandat kepemimpinan kepada Jendral Soeharto lewat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pada masa Orba banyak kebijakan yang memberi pengaruh terhadap situasi negara kita saat ini dalam berbagai bidang, dan salah satunya adalah kebijakan politik yang dilakukan di lingkup dalam negeri dan luar negeri. Berikut ini adalah beberapa kebijakan politik pada masa orde baru.

1. Pembentukan Kabinet Pembangunan

Kabinet pertama yang dibentuk pada masa peralihan kekuasaan dari Orla ke Orba adalah Kabinet Ampera. Tugas dari kabinet ini adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk melakukan pembangunan nasional. Program kabinet Ampera yang dikenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera yaitu:

• Memperbaiki sandang dan pangan anak
• Menyelenggarakan pemilu dalam batas waktu yang sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 5 Juli 1968.
• Melakukan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional
• Melanjutkan perjuangan anti penjajahan dan kolonialisme dalam segala bentuk

2. Penyelenggaraan pemilu tahun 1971

Pelaksanaan pemilu ini diatur lewat sidang istimewa MPR di tahun 1967 yang hasilnya menetapkan bahwa pemilu akan dilakukan pada tahun 1971. Berbeda dengan pemilu pada masa orde lama di tahun 1955, ada satu partai politik yang selalu mendominasi kemenangan sejak tahun 1971 yaitu Golkar pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Ketahui sejarah pemilu 1955 dan pemilu pada masa orde lama.

3. Penyusutan parpol

Partai politik disederhanakan dan disusutkan jumlahnya menjadi hanya tiga yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari Nadhlatul Ulama (NU), Parmusi, Perti, PSII, dan Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI dan Parkindo. Ketahui sejarah partai Golkar, sejarah partai PPP dan sejarah partai PDIP.

4. Adanya dwifungsi ABRI

Kebijakan politik pada masa orde baru ini membuat ABRI memiliki dua fungsi atau peran ganda yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan juga kekuatan sosial politik. Dalam bidang sosial politik, ABRI diarahkan untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional, memiliki wakil di MPR pada Fraksi ABRI, sehingga kedudukan ABRI pada masa Orba sangat dominan.

5. Penyusunan P4

Kebijakan politik pada masa orde baru melibatkan penyusunan P4. P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang juga dikenal dengan istilah Ekaprasetia Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai Pancasila bagi seluruh masyarakat. Tidak ada organisasi yang diizinkan untuk menggunakan ideologi selain Pancasila, juga diberikan penataran P4 untuk pegawai negeri sipil.

6. Indonesia kembali masuk PBB

Indonesia pernah keluar dari keanggotaan Sejarah berdirinya PBB pada 7 Agustus 1965 ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Pada saat itu Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sehingga pemerintah RI tidak setuju dan keluar dari keanggotaan PBB. Keputusan ini berdampak besar sehingga Indonesia terkucil dari pergaulan dunia internasional dan mengalami kesulitan ekonomi serta kesulitan dalam berpolitik dunia.

Situasi ini melahirkan salah satu kebijakan politik pada masa orde baru untuk luar negeri dengan kembali masuk ke keanggotaan PBB sesuai dengan hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966 keanggotaan Indonesia di PBB kembali aktif. Hal ini juga terjadi karena banyak peran PBB untuk Indonesia, misalnya mengakui secara de facto dan de jure kemerdekaan Indonesia dan juga mengembalikan Irian Barat kembali ke bagian RI setelah perjuangan pembebasan Irian Barat yang penuh pengorbanan.

7. Memulihkan hubungan diplomatik

Terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang dipicu oleh penerbitan Dwikora pada 3 Mei 1964 oleh Presiden Soekarno. Dwikora adalah pernyataan perang terhadap Malaysia sehubungan dengan batas negara yang ada di pulau Kalimantan. Thailand sebagai pihak ketiga yang saat itu dikenal sebagai Muangthai membantu mengakhiri konfrontasi. Untuk memulihkan hubungan diplomatik yang rusak karena konflik tersebut, penanda tanganan perjanjian antara Indonesia dengan wakil Adam Malik dan Malaysia yang diwakili Tun Abdul Razak dilakukan pada 11 Agustus 1966 di Jakarta. Begitu juga dengan pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura lewat pengakuan akan sejarah kemerdekaan Singapura yang terjadi pada tanggal 2 Juni 1966. Pengakuan tersebut dilakukan kepada Perdana Menteri Lee Kwan Yeuw.

8. Memutuskan hubungan dengan RRC

Berbeda dengan pemerintahan Soekarno yang pro kepada RRC dan berporos pada Beijing sehingga menyebabkan paham komunis tumbuh subur di Indonesia, kebijakan politik masa orde baru justru memutuskan hubungan dengan RRC. Kebijakan politik Indonesia tidak lagi berjalan dengan bebas dan aktif seperti sebelumnya, maka pemerintah Orba mengambil tindakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC dan meniadakan segala hal yang berbau Cina di Indonesia.

9. Memperkuat kerjasama

Beberapa usaha kebijakan politik pada masa orde baru dalam lingkup regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk memperkuat hubungan dengan negara – negara tetangga yaitu:

• Ikut serta dalam pembentukan ASEAN sebagai salah satu negara pendiri ASEAN selain Thailand, Malaysia, Singapura dan Flipina.
• Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian
• Ikut ambil bagian dalam KTT non blok
• Berperan serta dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI)
• Ikut serta dalam berbagai organisasi internasional seperti CGI, APEC, OPEC dan lainnya.

10. Bergabungnya Timor Timur

Ketika Indonesia merdeka, Timor Timur yang jaraknya sangat dekat dengan Indonesia masih menjadi jajahan bangsa Portugis. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi Nusa Tenggara Timur dan Barat yang letaknya dekat dengan Timor Timur. Terlebih setelah kudeta di Portugis pada 1974, pergolakan di Timor Timur terus terjadi dan menyebabkan beberapa pihak ingin bergabung dengan Indonesia. Keinginan itu disampaikan secara resmi pada tanggal 7 Juni 1976. 10 hari kemudian Presiden Soeharto memutuskan penggabungan Timor Timur ke Indonesia yang menjadi propinsi ke 27. Walaupun demikian, Fraksi Fretelin terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, hingga pada tahun 1999 ketika Orba berakhir rakyat Timor Timur melakukan referendum untuk lepas lagi dari RI dan mendirikan negara sendiri yang berdaulat.

Kebijakan politik masa orde baru ini tidak saja membawa berbagai penyimpangan, namun di balik itu semua tetap ada kelebihan yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang cukup maju di mata internasional dan pada berbagai bidang. Mengetahui apa dan bagaimana kebijakan politik pada masa orde baru sangat berguna untuk belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan dan bagaimana hal tersebut diatasi serta diperbaiki di masa depan.