Perjuangan Pembebasan Irian Barat (Trikora)

Irian Barat atau saat ini lebih dikenal dengan nama Papua Barat merupakan wilayah NKRI yang dulunya berada dalam kekuasaan Belanda. Irian barat masuk bergabung menjadi bagian NKRI harus melelui perjuangan yang panjang penuh dengan pengorbanan. Karena kesamaan visi misi dan latar belakang maka pemerintah berusaha memperjuangkan pembebasan wilayah Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Perjuangan yang dilakukan pemerintah Indonesia demi membebaskan Irian Barat dilakukan dengan beberbagi upaya, yakni dalam bentuk diplomasi, politik, ekonomi bahkan dengan menggunakan senjata. Berikut diantaranya :

Melalui Diplomasi

Pemerintah Ri saat itu mengambil langkah diplomasi dalam upayanya membebaskan wilayah Irian Barat dari kekuasaan bangsa Belanda. Langkah tersebut lebih dipilih oleh bangsa Indonesia demi menghindari pecahnya konflik bersenjata di kedua belah pihak yang akan memakan korban jiwa, baik dari pihak bangsa Indonesia sendiri maupun di pihak bangsa Belanda. Berikut langkah diplomasi yang pemerintah Republik Indonesia lakukan demi memperjungkan pembebasan Irian Barat.

• Diplomasi dengan pihak Belanda

Sesuai dengan isi kesepakatan Konferensi Meja Bundar ( KMB ), permasalahan mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda setahun setelahnya. Maka dari itu setelah RIS berdiri atau pengakuan kedaulatan wilayah Irian tidak termasuk ke dalam kedaulatan Indonesia. Semestinya akhir 1950-an Irian Barat dikembalikan ke dalam kedaulatan Indonesia namun sepertinya hal tersebut tidak berjalan mulus. Sebab ada indikasi pihak Belanda berusaha mengingkari kesepakatan.

Artikel Terkait:

• Sejarah Perjanjian Renville
• Perundingan Roem-Roijen
• Pahlawan Nasional Wanita

Pada masa demokrasi liberal pun pemerintah Indonesia juga  terus mendorong pihak Belanda untuk mengembalikan wilayah Irian Barat ke wilayah kedaulatan Indonesia. Setiap kabinet baru pun berupaya mengajak pihak Belanda untuk melakukanBelanda. Seperti, pada Kabinet Natsir, Sukiman, Ali Sastroamijoyo, dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Dan, pada masa Burhanuddin Harahap berkuasa di kabinet diadakan sebuah pertemuan  diantara Menteri Luar Negeri Indonesia Anak Agung  dan Menteri Luar Negeri Belanda  Luns di  kota Den Haag, Belanda. Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun tentang pengembalian Irian Barat.

• Diplomasi  Melalui sidang di PBB

Karena segala upaya perundingan yang diusulkan kepada pihak Belanda tidak menghasilkan kesepakatan apapun maka pemerintah Indonesia pun mengambil langkah membawa permasalahan tersebut ke forum PBB. Hal tersebut di upayakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1953. Namun sayangnya hingga desember 1957 usaha pemerintah Indonesia tersebut belum mendapat respon yang positif sebab suara dukungan pada saat sidang umum PBB yang diperoleh kurang dari 2/3 suara keseluruhan peserta sidang.

Upaya pembebasan Irian Barat  pun juga dilakukan dengan membentuk pemerintahan sementra di Irian Barat. Pemerintahan sementara tersebut dibentuk oleh kabinet Ali Sastroamijoyo  pada saat hari jadi kemerdekaan ke 11 yakni pada 17 Agustus 1956. Pemerintahan sementara tersebut didirikan sebagai upaya mengukuhkan kedudukan Irian Barat masuk kedalam kedaulatan Republik Indonesia. Daerah yang masuk kedalam wilayah provinsi baru ini sebagian merupakan wilayah yang masih dibawah kekuasaan Belanda, dan juga ditambah beberapa wilayah lain seperti Tidore, Oba, Patani, dan Wasile di Maluku Utara. Sementara pusat Pemerintahannya berada di Soasiu, Tidore, Maluku yang diumumkan pada 23 September 1956.   

 Perjuangan Melalui Jalur Ekonomi

Selain perjuangan dengan menggunakan jalur politik, upaya perjuangan pembebasan  Irian Barat pun dilakukan dengan jalur ekonomi. Pada saat sidang PBB tahun 1957, Menteri Luar Negeri  Subandrio mengungkapkan akan mengupayakan cara lain. Jalan lain tersebut ialah melaui ekonomi, bukan dengn perang senjata. Pada 18 November  1957, digelar rapat umum di kota Jakarta yang membahas gerakan pembebasan Irian Barat. Rapat tersebut kemudian berlanjut dengan aksi mogok yang dilakukan oleh kaum buruh  yang bekerja pada perusahaan milik Belanda, pada 2 Desember 1957.

Hal tersebut hanya permulaan, setelah itu berlanjut upaya penyitaan aset serta modal milik berbagai perusahaan  Belanda. Tadinya penyitaan tersebut hanya spontan dilakukan, namun kemudian pemerintah mengatur hal tersebut dalam  Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Berikut diantaranya perusahaan milik Belanda  yang disita  pemerintah Indonesia.

1. Nederlandsche Handel Maatschappij, kemudian berubah nama  menjadi  Bank Dagang Negara
2. Perkapalan (KPM )
3. Perusahaan Listrik  Philips
4. Perusahaan perkebunan .

Demi mendukung gerakkan pembebasan Irian Barat serta mengobarkan semangat nasionalisme juga menguatkan persatuan  rakyat Indonesia, maka dibentuklah  Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) pada  10  Februari 1958.

 Militer

Setelah beberapa upaya sebelumnya mengalami kegagalan, akhirnya dengan semangat untuk memperjuangkan  pembebasan Irian Barat pemerintah pun mencari upaya lain. Upaya tersebut ialah perjuangan dengan senjata. berikut diantaranya.

• Operasi Trikora

Belanda yang menyatakan jikwilayah Irian Barat  termasuk kedalam wilayah Belanda dan  menjadi bagian  dari Nederlands. Dan Belanda, menyebut Irian Barat  dengan  Nederlands – Nieuw Guinea.  Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia dan kemudian memutuskan secara sepihak hubungan diplomatik dengan pihak Belanda pada 17 Agustus 1950. Selanjutnya digunakan cara-cara militer untuk melakukan upaya pembebasan Irian Barat. Pemerintah Indonesia mendapatkan suplai senjata dengan membeli dari negara Uni sovie.

Dan juga dukungan politik dari beberapa negara misalnya, India, Pakistan, Australia, elandia baru, Thailand, Inggris jerman barat dan juga Perancis. Belanda pun juga mengantisipasi serangan dari Indonesia, sekitar April 1961 dibentuk  Dewan Papua oleh Belanda yang memiliki tugas untuk penyelenggaraan penentuan nasib rakyat Irian Barat sendiri. Dengan melakukan  beberapa langkah  berikut :

1. Menjadikan papua negara boneka, yang memiliki bendera serta lagu kebangsaan sendiri.
2. Mendatangkan kapal induk  Karel Doorman yang merupakan kapal perang Belanda untuk berjaga di perairan Irian.
3. Menambah pasukan demi memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.

1. Gagalkan upaya pembentukan negara Papua
2. Mengibarkan Bender pusaka Merah putih di tanah Irian Barat
3. Bersiap untuk mobilisasi umum demi pertahanan kemerdekaan  dan kesatuan Tanah Air.

• Operasi Komando Mandala

1. Merencanakan operasi militer,
2. Mempersiapkan opersi militer,
3. melaksanakan operasi militer,
4. Mengobservasi situasidan juga kondisi militer di wilayah  Irian Barat.

1. Operasi  Banteng di Kaimana dan Fak-fak
2. Operasi Serigala di Teminabuan dan juga di Sorong
3. Operasi  Naga di Merauke
4. Operasi Jatayu di Sorong, Merauke dan juga Kaimana

Artikel  terkait:

• Konferensi Asia Afrika
• Sejarah Konferensi Meja Bundar
• Perundingan Hooge Valuwe
• Perjanjian Linggarjati

Upaya Penyelesaian Konflik

1. Irian Barat  akan diserahkan pada pemerintahan Indonesia melalui  Dewan PBB, Yang akan mendirikan UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority)  sebagai Pemerintahan Sementara  PBB di Irian Barat
2. Memberi kebebasan untuk rakyat Irian Barat dalam menentukan pendapat  mengenai kedudukan Irian Barat.

1. Irian Barat harus diserahkan pada UNTEA paling lambat pada 1 Oktober  1962 yang kemudian bendara milik Belanda diturunkan dan diganti bendera PBB.
2. Tentara Indonesia  yang masih berada di Irian Barat  tetap berada di Irian Barat  dan berada di bawah  pengawasan UNTEA
3. Pasukan militer Belanda harus segera ditarik dan dipulangkan kembali ke Belanda
4. Bendera merah putih milik bangsa Indonesia pun dikibarkan di tanah Irian Barat berada disebelah  bendera  PBB sejak 31 desember 1962
5. Pemerintahan Irian Barat yang berada dibawah pengawasan UNTEA kan diserahkan pada pemerintah Indonesia Paling lambat 1 Mei  1963.

Hasil Perjuangan Pembebasan

Hal tersebut di lakukan dengan sebuah syarat,  yakni pemerintah Indonesia harus mengadakan PERPERA (Penentuan Pendapat  Rakyat). Maka dengan begitu, masa penjajahan Belanda di Indonesia telah berakhir. PERPERA sesuai amanat dewan PBB pada 1969 akhirnya dilangsungkan di Irian Jaya, dan hasil  dari PERPERA ialah bahwa rakyat Irian  Barat ingin  tetap bergabung  menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kemudian pemerintah mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya.