Sejarah Konferensi Meja Bundar Lengkap

Tanggal 17 Agustus adalah tanggal yang mana merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ketika di proklamasikan tujuh puluh satu tahun yang lalu. Menjadi bukti bahwa telah lahir sebuah bangsa dengan banyak tumpah darah, perjuangan, dan pengorbanan. Segenap rakyat Indonesia tentu berharap di tanggal yang teramat istimewa itu menjadi titik akhir penjajahan yang membelenggu selama berabad-abad. Namun pada kenyataanya penjajah tidak gentar menentang kemerdekaan negeri ini dengan kembali mencoba merebut Republik Indonesia.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan cara kekerasan semuanya berakhir dengan kegagalan. Belanda akhirnya dikecam keras oleh dunia internasional. Selanjutnya, Belanda dan Indonesia mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi. Melalui perundingan Linggarjati dan perjanjian Renville. Pada 28 Januari 1949. Untuk mengecam serangan militer Belanda, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meloloskan resolusi terhadap tentara Republik di Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintahan Republik Indonesia. Diserukan pula kelanjutan perundingan untuk menemukan penyelesaian damai antara dua pihak.

Perjanjian Linggarjati (1946)

Perjanjian Linggarjati merupakan perjanjian pertama yang dilakukan dalam usaha mendamaikan kedua pihak (Belanda dan Indonesia) lewat jalur diplomasi yang melibatkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Perjanjian ini dilakukan di ebuah desa bersama Linggarjati di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946. Perwakilan-perwakilan pada perjanjian tersebut yakni pemerintah Indonesia diwakili oleh Dr. A. K. Gani, Mr. Susanto Tirtoprojo, Sutan Syahrir dan Mohammad Roem. Pemerintah Belanda diwakili oleh Van Pool, Prof. Schermerhorn dan , De Boer. Pemerintah Inggris, yang berperan sebagai mediator diwakili oleh Lord Killearn.

Berikut ini merupakan kutipan dari isi Perjanjian Linggarjati:

Belanda mau mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan daerah kekuasaan meliputi Madura, Sumatera, dan Jawa. Belanda sudah harus pergi meninggalkan daerah de facto tersebut paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949.
Belanda dan Republik Indonesia telah sepakat untuk membentuk Negara serikat dengan nama RIS yang dijadwalkan sebelum tanggal 1 Januari 1949. Negara Indonesia Serikat akan terdiri dari RI, Timur Besar, dan Kalimantan.
Belanda dan Republik Indonesia Serikat sepakat untuk membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua.

Perjanjian Renville (1948)

Sejarah perjanjian renville terjadi pada tanggal 17 Januari 1948. Perundingan ini di latar belakangi adanya peristiwa penyerangan Belanda terhadap Indonesia yang disebut dengan Agresi Militer Belanda Pertama yang jatuh pada tanggal 21 Juli 1947 hingga 4 Agustus 1947. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda, dan perundingan ini dilaksanakan atas usulan Dewan PPB dan juga KTN (Komisi Tiga Negara). Perjanjia dan penandatanganan Renville ini dilaksanakan di atas kapal untuk mengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville.

Berikut adalah pokok-pokok isi perjanjian Renville, yaitu:

Selama waktu hingga terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat, Belanda akan tetap berdaulat.
RIS atau Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda.
Belanda dapat menyerahkan kekuasaanya ke pemerintah federal sementara, sebelum RIS terbentuk.
Negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat.
Enam bulan sampai satu tahun, akan diadakan pemilihan umum (pemilu) dalam pembentukan Konstituante RIS.
Setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia.
Pasukan RI harus mengosongkan daerah-daerah dibelakang garis Van Mook.

Perjanjian Roem-Royen (1949)

Perjanjian Roem-Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang direncanakan pada tahun yang sama.

Berikut adalah hasil perjanjian Roem-Royen :

Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 1949.
Perintah penghentian perang gerilya akan diberikan setelah pemerintahan Republik Indonesia berada di Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 1949.
Akan turut dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag.
Menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik.
Bekerja sama dalam upaya mengembalikan perdamaian, ketertiban dan keamanan.

Konferensi Meja Bundar sebagai Titik Terang

Setelah upaya perjanjian-perjanjian diatas namun ternyata belum mampu untuk membuat pihak Belanda mengakui kedaulatan Indonesia maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa mengadakan suatu perundingan yang dinamai Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus-2 November 1949 yang mempertemukan pihak Republik Indonesia, Belanda, dan BFO. Pada Konferensi Meja Bundar pihak Indonesia diwakili oleh:

Hatta (ketua)
Moh. Roem
Prof Dr. Mr. Supomo
J. Leitnena
Ali Sastroamijojo
Djuanda
Sukiman
Suyono Hadinoto
Sumitro Djojohadikusumo
Abdul Karim Pringgodigdo
Kolonel T.B. Simatupang
Muwardi

Pihak Belanda diwakili Van Maarseven dan pihak BFO diwakili oleh Sultan Hamid II. Konferensi Meja Bundar yang resmi dibuka pada 29 Agustus 1949 ini berlangsung alot hingga tanggal 2 November 1949 tercapai kesepakatan dengan tujuan utama yakni pengakuan kedaulatan.

Berikut adalah hasil dari Konferensi Meja Bundar yakni :

Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya dan tanpa syarat. Pengakuan kedaulatan akan dilaksakan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.
RIS tediri dari RI dan 15 negara federal. Corak pemerintahan RIS diatur menurut konstitusi yang dibuat oleh delegasi RI dan BFO selama KMB berlangsung.
RIS dan Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda di bawah pimpinan Ratu Belanda. Uni itu merupakan badan konsultasi bersama untuk menyelesaikan kepentingan umum.
Pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Indonesia, sedangkan KNIL akan dibubarkan, dengan catatan bahwa anggotanya boleh masuk dalam jajaran TNI.
Masalah Irian Barat akan diselesaika setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan RIS.
Segala hutang Belanda sejak tahun 1942 harus diselesaikan oleh RIS.

Selanjutnya setelah tanggal 27 Desember 1949, diadakan penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda kepada pihak Indonesia yang dilangsungkan di dua tempat yakni Indonesia dan Belanda. Penyerahan kekuasaan yang dilangsungkan di Indonesia bertempat di Istana Merdeka, Jakarta dengan pengakuan kedaulatan dari Wali Tinggi Mahkota Belanda Lovink kepada wakil pemerintah RIS Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sementara penyerahan kekuasaan di Belanda berlangsung di Amsterdam dan Ratu Yuliana yang menandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS.

Disetujuinya hasil dari Konferensi Meja Bundar maka terbentuklah Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 16 negara bagian dengan luas dan jumlah penduduk yang berbeda.

[accordion]
[toggle title=”Artikel Terkait”]

[/toggle]
[toggle title=”Artikel Lainnya”]

[one_third]

[/one_third]
[one_third]

[/one_third]

[one_third_last]

[/one_third_last]

[/toggle]
[/accordion]

Sejarah Konferensi Meja Bundar Lengkap

Sejarah Lahirnya Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sejarah Bhinneka Tunggal Ika Lengkap

You may also like