Sejarah Perjanjian Renville – Isi dan Dampaknya untuk Indonesia

Sponsors Links

Perjanjian Renville adalah perjanjian dari pihak Indonesia dan Belanda yang melaksanakan perundingan atas usulan dari Dewan PPB dan juga Komisi Tiga Negara, yang terjadi pada tangal 17 Januari 1948. Perjanjian penting ini, ditanda tangani di atas kapal, saat mengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville.

Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Mr. Amir Syarifudin dan Belanda diwakili oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, seorang Indonesia namun memihak kepada Belanda. Belanda sengaja menempatkan R. Abdulkadir Widjojoatmodjo ini, untuk menimbulkan isu terhadap warga dunia bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia sendiri, bukan masalah internasional.

Latar Belakang

  • Agresi Militer Belanda Pertama, 21 Juli  – 4 Agustus 1947

Latar belakang sampai adanya sejarah perjanjian renville ini bertujuan untuk menyelesaikan segala polemik yang ada antara negara Indonesia dan negara Belanda. Awal mulanya, sebab adanya penyerangan kembali dari Belanda terhadap Indonesia, pada tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan 4 Agustus 1947, yang dinamakan Agresi Militer Belanda Pertama.

Salah satu yang menjadi latar belakang Agresi Militer Belanda Pertama, disebabkan adanya perbedaan tafsiran saat persetujuan linggarjati. Dimana Belanda menganggap tafsiran dari pidato Ratu Wilhelmina pada 7 Desember 1942, yaitu Indonesia adalah anggota Commonwealth serta akan dibentuk negara federasi. Keinginan sebelah pihak dari Belanda ini, tentu sangat merugikan bangsa Indonesia.

Disitulah awal mulanya pertikaian terjadi, ditambah lagi sehari sebelum Agresi Militer Pertama Belanda sudah mengingkari perjanjian Linggarjati, sehingga tercetuslah pada akhir juli tersebut penyerangan dan pihak indonesia pun menyiapkan bangku tembak kembali untuk melawan Belanda.

  • Ultinatum dari PBB, 1 Agustus 1957

Bagi dunia internasional, pertikaian yang terjadi antara Belanda dan Indonesia ini menimbulkan reaksi keras. Akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1947, dewan keamanan PBB memberikan ultinatum kepada negara Indonesia dan Belanda untuk segera menghentikan tembak menembak. Pada tanggal 4 Agustus 1947, gencatan senjata dari pihak Indonesia dan agresi militer pertama Belanda dinyatakan berakhir.

Setelah menyudahi aksi gencatan senjata, pihak Belanda dan Indonesia melakukan perundingan, pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal Renville yang sedang berlabuh di teluk Jakarta. Perundingan kedua negara ini menghasilkan saran-sara Komisi Tiga Negara yang beranggotakan (Amerika Serikat, Australia dan Belgia). Hasil perundingan ini memerintahkan kepada pihak Indonesia dan Belanda untuk memberhentikan tembak-menembak di sepanjang Garis Van Mook, peletakan kembali senjata, dan membentuk daerah kosong militer. Tepat pada tanggal 17 Januari 1948, perjanjian Renville secara resmi di tanda-tangani.


Isi dari Perjanjian Renville

Berikut ini isi pokok dari perjanjian renville yang di tanda-tangani oleh pihak Indonesia dan Belanda :

  1. Belanda memiliki kedaulatan di Indonesia, sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat.
  2. RIS atau Republik Indonesia Serikat akan memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda.
  3. Sebelum RIS terbentuk, kekuasaan Belanda akan dipindahkan ke pemerintahan federal sementara.
  4. Negara Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS atau Republik Indonesia Serikat.
  5. Setiap 6 bulan/1 tahun sekali, akan diadakan pemilihan umum (pemilu) untuk pembentukan konstitusi RIS.
  6. Semua tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda atau daerah gerilya, harus mundur kembali ke daerah Republik Indonesia.

Pasca Perjanjian Renville

1. Setelah persetujuan Renville di tanda-tangani, pihak Republik Indonesia diwajibkan mengosongkan wilayah yang dikuasai TNI. Pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi memutuskan hijrah ke Yogyakarta, Jawa Tengah. Divisi ini juga dijuluki sebagai Pasukan Hijrah.

2. Terjadinya pengalihan wilayah Indonesia ke Belanda, dan membuat RI mengalami penyempitan wilayah yang cukup drastis.

3. Setelah Soekarno dan Hatta di tangkap di Yogyakarta, S.M Kartosuwiryo menolak dengan keras jabatan Menteri Muda Pertahanan dan Kabinet Amir Syarifuddin. S.M Kartosuwiryo menganggap negara Indonesia telah kalah dan bubar. Sehingga ia mendirikan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pada 7 Agustus 1949, S.M Kartosuwiryo menyatakan dengan resmi berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

4. Munculnya kebencian kabinet kepada kabinet Amir Syarifuddin (perwakilan Indonesia dalam perundingan renville). Amir Syarifuddin di anggap sudah menjual negara sendiri kepada musuh. Tepat pada tanggal23 Januari 1948, Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno, dan menunjuk Hatta untuk menyusun kabinet kembali tanpa campur tangan dari golongan sayap kiri atau sosialis.

5. Amir Syarifuddin menjadi oposisi dari kabinet yang dipimpin oleh Hatta. Untuk merebut kembali mandatnya, pada tanggal 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang menyatukan semua golongan sayap kiri, sosialis, komunis, kaum petani dan buruh. Selain itu FDR juga memprovokasi bentrokan dengan menghasut para kaum buruh untuk mengadakan pemogokan di pabrik karung Delangu, pada 5 Juli 1948.

6. Belanda mengadakan pemblokadean ekonomi indonesia secara merata. Mengakibatkan pereknomian Indonesia saat itu sangat kekurangan dan anjlok. Perjanjian renville ini dinilai menimbulkan kekuatan politis yang menguntungkan Belanda, sehingga ia berdaulat sepenuhnya serta berhasil masuk ke sektor ekonomi.

7. Pasukan dari Resimen 40/Damarwulan bersama batalyon di jajarannya, Batalyon Gerilya (BG) VIII, Batalyon Gerilya (BG) IX, Batalyon Gerilya (BG) X, Depo Batalyon, EX. ALRI Pangkalan X serta Kesatuan Kelaskaran, dengan total 5000 orang memutuskan untuk hijrah ke daerah Blitar dan Sekitarnya.

8. Resimen 40/Damarwulan ini merubah namanya menjadi Brigade III/Damarwulan, dan Batalyon pun berubah menjadi Batalyon 25, Batalyon 26, Batalyon 27. Dengan keluarnya Surat Perintah Siasat No 1, dari PB Sudirman, seluruh pasukan diwajibkan untuk hijrah pulang dan melanjutkan gerilya di daerahnya masing-masing. Pasukan Brigade III/Damarwulan, di bawah pimpinan Letkol Moch Sroedji ini, melaksanakan Wingate Action, yang melakukan perjalanan sejauh 500 kilometer selama 51 hari.

9. Belanda semakin berusaha memecah wilayah Indonesia, dengan membentuk negara boneka seperti negara Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatera Timur dan Negara Jawa Timur.

Advertisement

*Jika artikel ini bermanfaat, mohon di share ^V^!

, , , ,




Post Date: Wednesday 12th, October 2016 / 08:27 Oleh :
Kategori : pasca kemerdekaan