Sejarah Peristiwa 13 Mei 1969 di Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri dari multi kultur dan ras, maka konflik antara kaum tersebut sangat rentan terjadi. Menurut laporan yang dibuat oleh AFP pada tahun 2007, dari sebanyak 27,17 juta jiwa penduduk malaysia terdiri dari 65,1 persen pribumi melayu dan pribumi sabah atau serawak, 26 persen etnis Cina, 7,7 persen etnis India dan sisanya dari berbagai kaum campuran. Pada 13 Mei 1969 keharmonisan dari percampuran para kaum multi kultur dan ras di Malaysia mengalami gangguan sehingga menjadi satu sejarah hitam tersendiri dalam sejarah Malaysia.

Kerusuhan yang terjadi antara kaum Melayu dengan Cina dan India tidak dapat dihindari dengan meledaknya bom waktu berupa kecurigaan, amarah dan dendam yang telah menumpuk sejak lama. Ketika itu terjadi pembakaran dan pembunuhan di Kuala Lumpur dengan titik pusat di kawasan Chow Kit dan Kampung Baru. Kaum Melayu menguasai area sekitar Kampung Baru, Keramat, Ampang, Kampung Kerinchi dan Klang Lama. Sedangkan Kaum Cina dan India berpusat di Sentul, Kepong, Jinjang, Pudu dan Salak Selatan.

Penyebab Kerusuhan 13 Mei 1969

Dalam sejarah peristiwa 13 Mei 1969 diawali pada tahun 1963 ketika Malaysia menderita karena adanya kesenjangan kekayaan antara golongan keturunan Tionghoa yang berdagang dan menguasai sebagian besar kegiatan ekonomi Malaysia dengan golongan miskin yaitu penduduk Melayu. Bahkan sebagian besar kekayaan negara dikuasai oleh orang – orang Tionghoa. Singapura yang dulu menjadi bagian dari Malaysia pun memutuskan memisahkan diri karena terjadinya kerusuhan rasial pada 1964. Setelah itu ketegangan rasial terus terjadi, karena kebanyakan orang Melayu tidak merasa puas pada penguasaan etnis Tionghoa padahal saat itu Malaysia baru saja merdeka.

Tema utama pemilu yang menjadi bagian dari sejarah peristiwa 13 Mei 1969 adalah isu mengenai golongan dan ras yang menyentuh emosi dan sentimen rakyat. Isu tersebut dihembuskan sepanjang berlangsungnya masa kampanye yang meningkatkan semangat masyarakat Melayu dan Tionghoa Malaysia. Para calon dan anggota – anggota partai politik dari partai oposisi membahas isu sensitif mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, kedudukan istimewa yang dimiliki orang Melayu Bumiputera dan hak yang dimiliki oleh warga non melayu sebagai rakyat, yang pada akhirnya menimbulkan sentimen secara rasial dan saling curiga.

Ketika berlangsungnya pemilihan umum pada 10 Mei 1969, koalisi dari Aliansi yang memerintah dipimpin oleh United Malays National Organization (UMNO) mengalami kekalahan terbesar sejak tahun 1955. Walaupun demikian mereka masih tetap menang pemilu. Sementara itu partai terbesar dari golongan Tionghoa yaitu Democratic Action Party serta Gerakan mendapatkan suara dalam pemliu tersebut. Mereka berhak untuk melakukan pawai kemenangan melewati jalur yang telah ditentukan di Kuala Lumpur, tetapi pawai tersebut menjadi berisik dan kasar serta keluar jalur mengarah ke distrik Melayu Kampung Bahru untuk mengejek para penduduknya.

Walaupun partai Gerakan sudah menyatakan permintaan maaf esok harinya, UMNO mengumumkan adanya pawai tandingan yang dilakukan oleh kepala negeri Selangor Dato’Harun bin Idris di Jalan Raja Muda untuk merayakan kemenangan yang mereka dapatkan. Tetapi masyarakat yang berkumpul mendapatkan kabar bahwa suku Melayu yang sedang menuju ke acara telah diserang oleh kaum Tionghoa di Setapak, maka mereka marah dan membalas dengan membunuh dua pengendara sepeda motor yang kebetulan lewat sehingga kerusuhan meledak. Ketahui juga mengenai bangunan bersejarah di Malaysia, sejarah kemerdekaan Sabah dan bangunan bersejarah di Perak.

Para perusuh beraksi di Kuala Lumpur dan di sekitar Selangor, sedangkan di Melaka hanya mengalami gangguan kecil. Pada 16 Mei keadaan darurat nasional dan pemberlakuan jam malam ditetapkan tetapi di beberapa negara bagian dikurangi pada 18 Mei dan dalam waktu seminggu di pusat Kuala Lumpur sudah dihapus. Menurut data dari kepolisian, sebanyak 184 orang meninggal dan 356 orang terluka, sebanyak 753 kasus pembakaran tercatat, 211 kendaraan hancur dan rusak berat. Sumber lain menyebutkan jumlah korban meninggal sebanyak 196 orang atau lebih dari 200 orang, bahkan ada perkiraan bahwa jumlah kematian mencapai 700 orang.

Tentara dari Resimen Ranger diturunkan untuk menjaga keselamatan di sekitar Kuala Lumpur. Pasukan FRU dikeluarkan dari wilayah Kampung Baru dan digantikan oleh anggota resimen Ranger untuk mengambil alih situasi. Tetapi sayangnya anggota pasukan baru ini terdiri dari kaum Melayu, Iban, Tionghoa, India dan lainnya yang turut menembaki orang – orang Melayu dan menyebabkan mereka semakin tersulut. Bahkan konon Ketua Resimen Ranger adalah seorang keturunan Tionghoa. Pada akhirnya Resimen Ranger ditarik dan diganti dengan Pasukan Melayu. Tetapi masalah belum selesai, karena banyak yang mengatakan bahwa para anggota pasukan melayu tersebut berpakaian preman dan menjarah toko – toko emas Tionghoa. Ketahui juga mengenai bangunan bersejarah di Malaka dan bangunan bersejarah di Sabah.

Majelis Gerakan Negara (MAGERAN)

Karena sejarah peristiwa 13 Mei 1969 yang semakin tidak terkendali, telah memaksa Yang Dipertuan Agung mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah negara. Pada 16 Mei 1969 dibawah Ordinan no.2 (kuasa – kuasa perlu) Darurat 1969-P.U (A) 149 dikeluarkan pengumuman pembubaran sistem kerajaan berparlemen. Pengganti pejabat sementara selepas pembubaran tersebut adalah Deputi Perdana Menteri Tun Abdul Razak Dato’Hussein, yang dilantik sebagai ketua MAGERAN pada 17 Mei 1969.

Beliau dibantu oleh anggota  – anggota majlis yang terdiri dari para pemimpin – pemimpin politik, pegawai utama pemerintah dan pegawai tinggi Polisi dan Tentara. Tujuan pembentukan MAGERAN ini adalah untuk mengembalikan kestabilan dan ketentraman masyarakat umum khususnya untuk mengembalikan keharmonisan dan kepercayaan antar kaum di seluruh negara. Beberapa fungsi utama MAGERAN yaitu:

• Mengembalikan keamanan serta undang – undang negara
• Menentukan pembentukan pemerintahan yang lancar dan sempurna
• Mengembalikan suasana keharmonian serta kepercayaan antar kaum di seluruh negara.

Untuk menghindari terulangnya sejarah peristiwa 13 Mei 1969, pemerintah memberlakukan UU Darurat dan membekukan parlemen yang pada 1971 baru terbentuk kembali. Pers juga dibekukan dan pemerintah membentuk Dewan Operasi Nasional. Mahathir Mohamad yang seorang tokoh nasionalis Melayu pada saat itu dipecat dari UMNO, tetapi berkat pemecatan itu ia kemudian menulis buku berjudul The Malay Dilemma, yang mengusulkan cara memecahkan ketegangan rasial di Malaysia. Tunku Abdul Rahman kemudian digulingkan dalam perebutan kekuasaan di UMNO, sehingga pemerintahan baru didominasi oleh kelompok ‘Ultra Melayu” yang segera menenangkan masyarakat Melayu dengan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia (NEP) yang berisi kebijakan perlindungan terhadap kaum Melayu. Ketahui juga mengenai bangunan bersejarah di Johor dan museum di Kuala Lumpur .

Pada masa ini juga banyak lahir undang – undang pers Malaysia yang ditujukan untuk meredakan ketegangan rasial. Pada akhirnya dalam sejarah peristiwa 13 Mei 1969 kondisi negara dapat dikuasai dan mengambil beberapa keputusan untuk penyelesaian konflik, termasuk membentuk sejumlah lembaga seperti Majlis Perundingan Negara, Dasar Ekonomi Baru dan Rukun Negara yang telah dibuat. Pada tahun – tahun pemilu berikutnya, isu sejarah peristiwa 13 Mei 1969 ini sering diangkat untuk mengingatkan akibat – akibat yang tidak diinginkan kepada kelompok etnis lain apabila mereka tidak memilih partai yang berkuasa, tetapi karena banyak orang yang mengalami peristiwa ini telah berganti generasi, maka hal itu tidak banyak membawa keuntungan.