Sejarah Hari Korps Pegawai Republik Indonesia

Sejarah Korpri sebenarnya sudah bisa dilacak sejak era penjajahan. Dulu rakyat Indonesia hanya menjadi pegawai biasa dan berekonomi biasa pula ketika masa Hindia Belanda. Semua hanya menjadi kepentingan penjajah. Hanya kalangan tertentu yang bisa mendapat jabatan dan gaji yang khusus pula. Kemudian Perang Dunia Kedua meletus dan tentara Kekaisaran Jepang mengusir Belanda dari Hindia Belanda. Nasib para pegawai juga tidak beda jauh dari zaman Belanda.

• Pasca Kemerdekaan

Satu bulan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Indonesia mulai mengambil sikap terkait pegawai. Pada tanggal 25 September 1945, Mr. Kasman Singodimedjo selaku ketua Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP mengeluarkan kalimat yang menjelaskan tentang pegawai Indonesia. Presiden Indonesia waktu itu, Bung Karno, berkata bahwa pegawai-pegawai Indonesia di segala tingkatan dan jabatan ditetapkan jadi pegawai Negara Republik Indonesia. Dengan penuh kepercayaan para pegawai ini akan menumpahkan segala usahanya, raga dan jiwa demi keselamatan negara tecinta. Sekretaris Negara ingin diberitahu bahwa yang diturutinya hanyalah perintah dari Pemerintah Republik Indonesia.

Tugas KNIP di masa 1945 hingga 1950 mengerjakan urusan legislatif. Pada waktu itu, lembaga yang kita kenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat masih belum terbentuk. Mr. A. G. Pringgodigdo mengeluarkan edaran yang membahas sumpah pegawai. Sumpah ini akan diteruskan ke para pegawai dan nantinya akan diucapkan bersama. Untuk mencegah keraguan dan kekacauan, sebaiknya dijelaskan pula bahwa hanya perintah Republik Indonesia yang dituruti oleh pegawai dan para menteri atau para pembesar negara berperan sebagai perantara perintah.

• Era Republik Indonesia Serikat

Belanda mengakui kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949 dan ini berpengaruh ke kebijakan pada pegawai. Para pegawai NKRI sebelumnya sudah terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama yaitu para pegawai yang bekerja di wilayah kekuasaan Indonesia. Kelompok kedua yaitu para pegawai RI yang bekerja di daerah yang diduduki Belanda tapi tidak bersedia bekerja sama dengan Belanda. Kelompok kedua ini disebut non kolaborator. Sedangkan kelompok ketiga yaitu pegawai pemerintah yang mau bekerja sama dengan Belanda. Kelompok ketiga ini disebut dengan kolaborator. Setelah pengakuan kedaulatan di tanggal tersebut, tiga jenis pegawai ini disatukan pegawai Republik Indonesia Serikat.

Era Republik Indonesia Serikat atau yang kita kenal dengan era parlementer cenderung kurang stabil. Pemerintahan diwarnai oleh jatuh bangunnya kabinet. Sistem negara menganut sistem multipartai. Para politisi, tokoh partai saling bergantian dan jatuh bangun untuk memegang kendali pemerintahan. Hingga memimpin beberapa jenis departemen yang dalam waktu bersamaan juga menyeleksi pegawai negeri. Sehingga warna tiap departemen juga berubah-ubah. Cenderung condong ke partai yang berkuasa saat itu. Partai yang terlalu mendominasi dalam pemerintahan terlalu mengganggu fungsi pelayanan publik. Selain itu, PNS yang normalnya bertujuan untuk melayani masyarakat atau publik dan negara tapi malah menjadi alat politik partai. Di lingkungan PNS sendiri pun menjadi terkotak-kotak tergantung ke partai mana dia berpihak.

Sistem penilaian prestasi atau karir pegawai negeri yang adil dan sehat malah hampir tidak terlaksana. Contohnya dalam kenaikan pangkat atau jabatan. PNS bisa naik pangkat jika memiliki loyalitas yang tinggi kepada partai atau pimpinan departemennya. Keberpihakan pegawai pemerintah terlalu kentara di aspek ini. Situasi tidak normal ini terus ada hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sistem penilaian prestasi atau karir pegawai negeri yang adil dan sehat malah hampir tidak terlaksana. Contohnya dalam kenaikan pangkat atau jabatan. PNS bisa naik pangkat jika memiliki loyalitas yang tinggi kepada partai atau pimpinan departemennya. Keberpihakan pegawai pemerintah terlalu kentara di aspek ini. Situasi tidak normal ini terus ada hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

• Era Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presdien 5 Juli 1959 berhasil membawa sistem negara kembali ke metode presidensil sesuai dengan 1945. Saynganya, efek dari kekuasan Bung Karno sebagai kepala pemerintah dan kepala negara cukuplah besar. Bung Karno juga mengumumkan kebijakan Nasionalis Agama dan Komunisme atau biasa disingkat dengan Nasakom. Kita mengenal era ini dengan nama Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin ini juga berdampak pada pegawai negeri. Beberapa upaya supaya pegawai negeri tetap netral dari pengaruh beberapa partai yang berkuasa. Salah satu contoh upayanya adalah dengan menulis UU No. 18 Tahun 1961 yang melarang pegawai negeri aktif atau menjadi anggota dari suatu organisasi yang bersifat politik (pasal 10 ayat 3). Waktu itu diharapkan ada Peraturan Pemerintah yang mengatur UU ini. Tapi sayang PP yang ditunggu malah tidak muncul. Situasi memburuk ketika terjadi percobaan kudeta oleh kaum komunis pada tanggal 30 September 1965. Cukup banyak pegawai pemerintah yang terjebak dan ternyata malah mendukung komunisme.

• Era Orde Baru dan Reformasi

Era Bung Karno berakhir setelah kejadian kudeta PKI dan kini Indonesia masuk ke era Orde Baru. Di era inilah muncul Keppres RI Nomor 82 Tahun 1971 yang keluar pada tanggal 29 November 1971. Korpri adalah wadah yang mengumpulkan dan mendidik semua pegawai negeri di luar kedinasan. Kemudian tujuan pembentukan Korpri adalah supaya pegawai negeri memelihara kestabilan sosial dan politik di Indonesia ini. Pada tanggal 29 November inilah hari Korpri diperingati. Tapi beberapa waktu kemudian, Korpri menjadi alat politik lagi.

Di era reformasi kondisi Korpri mulai diperbaiki lagi. Hingga akhirnya terjadi perdebatan di antara negarawan khususnya di DPR. Akhirnya kesepakatan di dapat bahwa Korpri wajib netral secara politik. Para presiden setelah era reformasi mendukung kemauan Korpri agar tetap netral, berorientasi pada pekerjaan, pelayanan, tugas dan menjunjung tinggi profesionalisme.

Selain sejarah hari korps pegawai republik Indonesia, cukup banyak hari-hari lain yang layak diperingati. Contohnya seperti sejarah hari Tentara Nasional Indonesia, hari pendidikan nasional, sejarah hari anak nasional, sejarah hari Kartini, sejarah hari santri dan sejarah hari guru.

The post Sejarah Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) appeared first on Sejarah Lengkap.

BRI juga telah menjadi peningkatan kinerja positif diatas rata-rata hingga akhir periode Triwulan 2018 dengan penyaluran kredit yang tumbuh di atas rata-rata. Lalu, BRI juga telah melakukan banyak kegiatan amal seperti mengirimkan bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Sulawei Tengah. Banyak prestasi dari BRI yang dapat dibanggakan sebagai salah satu bank pemerintah terbesar di Indonesia. BRI juga memiliki sejarah yang cukup panjang karena bank ini telah berdiri sebelum Indonesia merdeka. Di artikel ini, Sejarah Berdirinya Bank BRI akan dibahas secara singkat dan lengkap.

Sejarah Berdirinya Bank BRI

BRI telah berdiri di Indonesia pada tahun 1895 dan terletak di Purwokerto, Jawa Tengah, oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Purwokerto merupakan penerus ibu kota Karesidenan Banyumas, dan kemudian pendopo Si Panji beralih tempat dari Kota Banyumas ke Kota Purwokerto. Kota ini memiliki peran yang berfungsi dalam sejarah perbankan di Indonesia. Selain itu, kota ini juga berperan dalam perjuangannya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Banyak monument-monumen pelajar yang telah berjasa dalam perjuangan kemerdekaan RI. Simak juga sejarah Bank Islam di Indonesia.

Sedangkan Raden Bei Aria Wirjaatmadja, pendiri BRI, adalah keturunan asli dari kota Banyumas yang berbakti dan dipercaya oleh kolonial Belanda. Maka untuk membantu pengoperasian rakyat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI) pun dibangun. BRI berawal dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”. Bank ini merupakan suatu lembaga keuangan yang befungsi untuk melayani masyarakat Indonesia atau orang-orang pribumi. Resminya, lembaga ini berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI hingga sekarang.

BRI Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia berhasil merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dari penjajahan Belanda dan Jepang, BRI menjadi bank pertama RI berdasarkan peraturan pemerintah No.1 tahun 1946 Pasal 1. Pada masa peperangan pertahanan kemerdekaan pada tahun 1948. BRI sempat berhenti beroperasi selama setahun. BRI beroperasi kembali pada tahun 1949 setelah adanya perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda untuk berdamai dan Indonesia tetap merdeka. Simak juga sejarah berdirinya Bank Sentral Dunia.

Setelah terjadinya perjanjian Renville, bank ini yang pada saat itu masih menggunakan nama Belanda secara resmi berganti nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Selain berganti nama, bank ini juga mengalami peleburan berdasarkan peraturan pemerintah No. 41 tahun 1960 dengan membentuk BKTN (Bank Koperasi Tani dan Nelayan). BKTN juga kemudian diintegrasikan ke Bank Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani Nelayan (BIUKTN) berdasarkan Penetapan Presiden No. 9 tahun 1965. Selain itu, bank lain yang juga merupakan bank peleburan BRI adalah Nederlandsche Maatschappij (NHM), yang menjadi Bank Exim, dan Bank Tani Nelayan (BTN). BRI juga sempat menjadi bank sentral melalui peraturan UU No. 13 tahun 1968, dan kemudian ditetapkan kembali dan menjalankan tugasnya lagi sebagai bank umum pada UU No. 21 tahun 1968. Simak juga sejarah Bank Indonesia.

Perkembangan BRI Hingga Sekarang

Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengalami perubahan lagi pada tahun 1990an, dan berubah menjadi PT (Perseroan Terbatas) melalui UU Perbankan No. 7 Tahun 1992. Pada awal perubahannya menjadi PT, kepemilikan BRI dikuasai oleh Pemerintah Indonesia 100%. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia menjual kepemilikannya sebanyak 30% dan nama resmi BRI, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, masih digunakan hingga sekarang. Adapula visi dan misi, nilai utama perusahaan, sikap perilaku insan dari Bank Rakyat Indonesia dari informasi yang didapatkan dari website resmi BRI:

Visi BRI:

Menjadi The Most Valuable Bank di Asia Tenggara dan Home to the Best Talent.

Misi BRI:

• BRI senantiasa melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
• BRI senantiasa memberikan pelayanan prima dengan memberikan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional serta memiliki budaya dengan basis kinerja (performance-driven-culture), teknologi informasi yang handal dan future ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif. Hal ini dilakukan melalui penerapan prinsip operational dan risk management excellence.
• BRI senantiasa memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada para pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan memberikan perhatian pada prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik Good Corporate Governance yang sangat baik.

Nilai Utama Perusahaan:

• Integrity (Integritas): berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji.
• Professionalism (Sikap Profesional): berkomitmen bekerja hingga tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab.
• Trust (Kepercayaan): membangun keyakinan dan saling percaya di antara pemangku kepentingan demi kemajuan Perseroan.
• Innovation (Inovasi): mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk/kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan.
• Customer Centric (Terpusat pada Pelanggan): menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan.

10 Sikap Perilaku Insan BRI:

1. Jujur, dapat dipercaya dan taat pada aturan.
2. Selalu menjaga kehormatan dan nama baik pribadi dan perusahaan.
3. Handal, prudent, disiplin dan bertanggung jawab
4. Berorientasi ke masa depan.
5. Sebagai panutan dan berjiwa besar
6. Tegas dalam menindaklanjuti adanya penyimpangan
7. Memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan.
8. Terampil , ramah, senang melayani
9. Memperlakukan pekerja secara terbuka, adil, saling menghargai, ramah, senang melayani
10. Mengembangkan sikap kerja sama dalam menciptakan sinergi untuk kepentingan perusahaan

Seluruh informasi mengenai Sejarah Berdirinya Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dapat ditemukan di Museum Bank BRI yang berada di kotal asal berdirinya bank ini, yaitu Purwokerto, Jawa Tengah. Museum tersebut memiliki beberapa koleksi yang cukup unik dan sangat bermanfaat sebagai informasi pembelajaran. Contohnya berupa koleksi uang kertas asing, pakaian dan aksesori pendiri bank BRI itu sendiri, uang kertas dan logam lama, diorama, uang logam asing, mesin pembukuan, dan lainnya.

The post Sejarah Berdirinya Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) Secara Singkat appeared first on Sejarah Lengkap.

Walaupun masih tergolong baru, perbankan syariah berkembang dengan pesat berkat kesadaran para muslim untuk melakukan transaksi perbankan sesuai ajaran agama yang dianutnya sehingga sistem perbankan yang menganut hukum serta asas keislaman akan lebih diminati daripada yang menggunakan sistem konvensional. Sistem syariah dalam perbankan ini akhirnya diikuti oleh bank – bank konvensional yang kemudian mendirikan unit syariah terpisah untuk mendapatkan lebih banyak nasabah yang berpindah ke sistem perbankan syariah.

Bank Syariah Pertama di Indonesia

Perbankan syariah atau bank syariah adalah sistem perbankan islam  yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan hukum atau syariat agama Islam. Berdasarkan hukum Islam, perbankan syariah tidak mengenal adanya suku bunga pinjaman atau ‘interest rate’ karena dianggap sebagai riba. Sistem bagi hasil atau nisbah adalah jenis ‘bunga’ yang dikenal dalam  sistem perbankan syariah, yang sama – sama diketahui serta disetujui oleh pihak nasabah. Sejarah berdirinya bank syariah dimulai dari pelopor bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat.

Pada 18 – 20 Agustus di Cisarua, Bogor diadakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diprakarsai MUI (Majelis Ulama Indonesia). Hasil lokakarya ini kemudian didukung ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan beberapa pengusaha muslim sehingga pada 1991 ditandatangani akta pendirian Bank Muamalat Indonesia. Bank ini resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 berkat bentukan Tim Perbankan MUI. Akan tetapi dalam perjalanannya, kinerja bank Muamalat kurang populer dan stagnan. Bank ini baru membaik kinerjanya serta dilirik oleh nasabah setelah era krisis ekonomi dan reformasi. Ketahui juga mengenai sejarah bank Indonesia, sejarah berdirinya bank sentral dunia dan sejarah koperasi.

Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Sejarah keberadaan bank syariah sebelum pendirian Bank Muamalat dapat dirunutkan sejak kurun waktu sebelum kemerdekaan.  K.H. Mas Mansyur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937 – 1944 pernah menyatakan jika umat Islam Indonesia tidak memiliki lembaga yang bebas riba sehingga terpaksa menggunakan jasa perbankan konvensional. Kronologis pembentukan bank syariah dapat kita ikuti sejak beberapa kurun waktu berikut:

1. Periode 1967 – 1983

Pada tahun 1967 dikeluarkan Undang – Undang no.14 tentang Pokok – Pokok Perbankan. Tertera pada pasal 13 C bahwa dalam operasi usaha bank menggunakan sistem kredit dan kredit tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pengambilan bunga, karena konsep bunga telah melekat dalam pengertian kredit itu sendiri. Pada tahun 1980an pemerintah mengalami kesulitan untuk mengendalikan tingkat bunga karena bank – bank yang ada sangat tergantung kepada likuiditas dari Bank Indonesia, sehingga keluar Deregulasi tertanggal 1 Juni 1983 untuk melepaskan keterikatan tingkat bunga tersebut. Adanya deregulasi tersebut memungkinkan bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0% yang berasal dari penerapan sistem perbankan syariah melalui prinsip bagi hasil. Ketahui juga mengenai sejarah berdirinya Budi Utomo dan sejarah perhimpunan Indonesia.

2. Periode 1988

Sejak adanya deregulasi tahun 1983 tersebut, pada tahun 1988 pemerintah menganggap pembukaan peluang bisnis di bidang perbankan perlu diperluas, dengan tujuan untuk memobilisasi dana yang dimiliki masyarakat demi kepentingan pembangunan. Oleh sebab itu pada 27 Oktober 1988, dikeluarkan Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang isinya tentang liberalisasi perbankan untuk memungkinkan pendirian bank – bank baru selain dari bank yang sudah ada. Sejak itu dimulai pendirian Bank Perkreditan Rakyat yang menggunakan sistem Syariah di beberapa daerah di Indonesia. MUI kemudian melakukan Musyawarah Nasional IV pada 1990 yang hasilnya adalah amanat untuk membentuk kelompok kerja yang akan mendirikan Bank Islam di Indonesia.

3. Periode 1991 – Masa Kini

Sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia dimulai dengan pendirian Bank Muamalat pada 1991. Pada kurun waktu ini, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang no.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mencantumkan mengenai sistem perbankan bagi hasil. Tertera dalam pasal 6 huruf M dan pasal 13 huruf C menyatakan bahwa salah satu usaha dari bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi nasabah yang didasarkan kepada prinsip bagi hasil. Peraturan ini adalah tanda dimulainya era sistem perbankan ganda atau dual banking system di Indonesia, yang berarti ada dua sistem perbankan yang beroperasi secara sinergis dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa dan produk perbankan bersama – sama, juga menjadi pendukung pembiayaan bagi beberapa sektor perekonomian nasional.

Undang – Undang Perbankan no.7 tahun 1992 kemudian diubah menjadi Undang – Undang no.10 tahun 1998 yang semakin mendorong perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia. Undang – undang ini memungkinkan bank umum untuk melakukan kegiatan usaha yang menggunakan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan undang – undang tersebut, bank umum memiliki pilihan untuk melakukan kegiatan usaha dengan sistem umum ataupun syariah, atau bahkan melakukan usaha berdasarkan kedua prinsip tersebut. Anda juga dapat menyimak mengenai sejarah Islam di Indonesia, sejarah berdirinya bank mandiri dan sejarah bank Islam.

Kurangnya regulasi mengenai perbankan syariah kemudian dilengkapi dengan terbitnya UU no.21 tahun 2008 yang mengatur beberapa hal baru di bidang Perbankan Syariah, begitu juga dengan UU no.19 tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SUKUK), dan UU no.42 tahun 2009 tentang Amandmen Ketiga UU no.8 tahun 1983 mengenai PPN Barang dan Jasa . Beberapa aturan baru tersebut yaitu mengenai otoritas fatwa dan komite dari perbankan syariah, mengenai pembinaan dan pengawasan bank syariah, pemilihan Dewan Pengawas Syariah (DPS), mengatur perpajakan, penyelesaian sengketa di bidang perbankan, juga mengenai konversi Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). UU ini juga memungkinkan perbankan syariah lebih leluasa dalam mengembangkan diri, antara lain dalam beberapa hal berikut:

• Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syarian tidak dapat dikonversi menjadi bentuk Bank Umum konvensional. Bank Umum dapat dikonversi ke dalam bentuk Bank Syariah dalam pasal 5 ayat 7.
• Apabila dilakukan merger atau akuisisi antara Bank Syariah dengan Bank Non Syariah maka hasilnya wajib menjadi Bank Syariah , tercantum dalam pasal 17 ayat 2.
• Tercantum dalam pasal 68 ayat 1, Bank umum yang memiliki UUS harus memisahkan diri apabila UUS telah memiliki aset sebesar paling tidak 50 persen dari total nilai aset bank induk atau dalam kurun waktu 15 tahun sejak pemberlakuan UU Perbankan Syariah.

Selain itu juga banyak kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh bank umum akan tetapi bebas dilakukan oleh bank syariah. Misalnya, penjaminan penerbitan surat berharga, penitipan untuk kepentingan pihak lain, menjadi wali dari amanat yang diberikan, penyertaan modal, mendirikan dan mengurus dana pensiun, menerbitkan, melakukan penawaran, dan perdagangan surat berharga syariah jangka panjang.

Perbankan syariah juga dapat melakukan layanan sosial, seperti menyelenggarakan lembaga untuk baitul mal yang menyalurkan dana infak, sedekah, zakat, hibah, atau dana sosial lain untuk disalurkan kepada lembaga pengelola zakat. Sejarah berdirinya bank syariah hingga saat ini mencatat paling tidak terdapat beberapa bank syariah di Indonesia, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, BJB Syariah dan banyak lagi.

The post Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia Secara Singkat appeared first on Sejarah Lengkap.

• Golden Trophy kategori Kartu Kredit Bank Umum Konvensional
• Peringkat ketiga kategori Kartu Kredit Bank Umum Konvensional
• Peringkat ketiga kategori Wealth Management Bank Umum Konvensional
• Peringkat tiga kategori KPR Bank Umum Konvensional
• Peringkat satu kategori Deposito Bank Umum Konvensional
• Peringkat tiga Kartu Debit Bank Umum Konvensional

Serta pada tahun 2018, Bank Mandiri juga meraih beberapa penghargaan seperti Visa Asia Pacific Security Summit ke-14, Transaction Banking Awards, dan Banking Service Excellence. Maka dari itu, Bank Mandiri telah menjadi salah satu bank penting yang berjasa bagi Indonesia. Tidak ada salahnya untuk mengetahui sedikit tentang sejarah berdirinya Bank Mandiri yang berprestasi ini seperti halnya sejarah Bank Indonesia.

Sejarah Berdirinya Bank Mandiri

Bank Mandiri didirikan di Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998. Pada saat itu, pemerintah sedang berusaha menanggulangi krisis ekonomi regional sejak tahun 1997. Salah satu caranya adalah Pemerintah Republik Indonesia melakukan restrukturisasi bank, baik bank umum, swasta, ataupun pemerintah dengan bantuan International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan Asia Development Bank (ADB). Bank Mandiri juga mengalami restrukturasi dimana empat bank pemerintah yang berbeda digabungkan bersama dalam satu bank. Penggabungan atau merger empat bank tersebut dengan Bank Mandiri akhirnya dilakukan pada tanggal 31 Juli 1999.

Keempat bank yang digabungkan bersama Bank Mandiri merupakan bank-bank yang memiliki sejarah yang cukup panjang dan turut membentuk riwayat perbankan di Indonesia. Bank tersebut merupakan Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia yang memiliki sejarah lebih dari 100 tahun lamanya.

1. Bank Bumi Daya

Bank Bumi Daya merupakan hasil nasionalisasi dari De Nationale Handelsbank NV yang sebelumnya merupakan perusahaan Belanda pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Bank Bumi Daya ini telah melalui proses yang panjang dalam masa nasionalisasi.

• Tahun 1959, De Nationale Handelsbank NV diubah menjadi Bank Umum Negara.
• Tahun 1964, Chartered Bank yang sebelumnya milik Inggris juga dinasionalisasikan dan diambil alih oleh Bank Umum Negara.
• Tahun 1965, Bank Umum Negara digabungkan dengan Bank Negara Indonesia dan diganti namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV. Kemudian, namanya beralih lagi menjadi Bank Bumi Daya.

2. Bank Dagang Negara

Bank Dagang Negara merupakan bank tertua di Indonesia yang bertempat di Batavia (sekarang adalah Jakarta). Bank ini juga melalui proses nasionalisasi dari Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij milik Belanda. Simak juga sejarah VOC Belanda.

• Tahun 1857, Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij didirikan di Batavia.
• Tahun 1949, namanya berubah menjadi Escomptobank NV.
• Tahun 1960, Escomptobank dinasionalisasikan menjadi Bank Dagang Negara yang digunakan pemerintah untuk membiayai sektor industri dan pertambangan Indonesia. Simak juga sejarah Indische Partij.

3. Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim)

Bank Exim juga melalui proses nasionalisasi dari perusahaan dagang Belanda bernama N.V. Nederlansche Handels Maatschappij yang didirikan pada tahun 1842 dan mengembangkan sektor perbankan pada tahun 1870. Simak juga sejarah berdirinya VOC di Indonesia. Berikut adalah proses nasionalisasi Bank Exim.

• Tahun 1960, perusahaan ini dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia.
• Tahun 1965, perusahaan digabung dengan Bank Negara Indonesia dan dijadikan sebagai Bank Negara Indonesia Unit II.
• Tahun 1968, Bank Negara Indonesia Unit II dipecah menjadi 2 unit, yaitu Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Ekspor dan Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Impor. Pada akhirnya , keduanya disatukan menjadi Bank Exim yang digunakan pemerintah untuk membiayai kegiatan ekspor dan impor.

4. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)

Bank Pembangunan Indonesia diawali dengan pembangunan Bank Industri Negara (BIN). Bank Industri Negara memiliki misi untuk mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi tertentu, khususnya pada sektor perkebunan, industri, dan pertambangan. Berikut adalah proses pembentukan Bapindo dari BIN.

• Tahun 1951, Bank Industri Negara didirikan.
• Tahun 1960, Bank Pemabangunan Indonesia dibentuk sebagai bank milik negara dan BIN digabungkan dengan Bapindo.
• Tahun 1970, Bapindo diberikan tugas untuk membantu dalam pembangunan nasional dengan pembiayaan jangka menengah dan panjang pada sektor manufaktur, transportasi, dan pariwisata.

Proses Penyesuaian Pasca Penggabungan

Setelah menyelesaikan proses penggabungan, proses berikutnya dalam sejarah berdirinya Bank Mandiri adalah proses penyesuaian pasca penggabungan seperti sejarah Bank Islam di Indonesia. Bank Mandiri melakukan proses konsolidasi dimana bank mengalami proses yang panjang untuk menyesuaikan budaya maupun teknologi antar bank. Proses ini mengakibatkan pengurangan pegawai sebanyak 8.980 orang dan penutupan cabang sebanyak 194 unit. Kegiatan penyesuaian ini dilakukan secara perlahan selama 5 hingga 7 tahun dengan pembentukan tim khusus yaitu Tim Internalisasi Budaya yang ada hingga sekarang.

Selain itu, Bank Mandiri juga mewarisi 9 core banking system berbeda dari keempat bank yang digabung bersama. Setelah berinvestasi untuk melakukan konsolidasi awal dari sistem yang berbeda, Bank Mandiri selanjutnya melakukan program pergantian platform yang berjalan selama 3 tahun dengan investasi sebesar $200 juta.  Program pergantian platform ini difokuskan untuk kegiatan consumer banking dan meningkatkan kemampuan penetrasi di segmen retail banking. Pada sektor usaha, nasabah-nasabah Bank Mandiri kebanyakan bergerak di sektor yang sama seperti makanan, minuman, pertanian, konstruksi, kimia, dan tekstil. Maka, persetujuan kredit dan pengawasan untuk usaha dilaksanakan dengan cara terpisah dari kegiatan pemasaran dan business unit,

Pada akhirnya, dalam masa transisi menyatukan semua sistem, sistem Bank Exim dipilih untuk digunakan pada tahun 1999 hingga 2001. Pada tahun 2003 – 2004, sistem tersebut diubah lagi menjadi sistem Bank Mandiri saat semua sistem telah disatukan.

Dan sekarang, Bank Mandiri telah menjadi salah satu perusahaan dan tempat kerja terbaik di dunia. Bank ini telah memberikan lapangan kerja bagi 36.737 karyawan dengan 457 kantor cabang dan 7 kantor cabang / perwakilan / perusahaan anak di luar negeri sampai Desember 2015. Selain itu, bank ini juga memiliki layanan distribusi yang dilengkapi dengan:

• 388 ATM
• 957 ATM dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima, dan Visa / Plus
• 861 mesin Electronic Data Capture (EDC)
• Jaringan elektronik yang terdiri dari Internet Banking, SMS Banking, dan Call Center

Itulah sejarah berdirinya bank mandiri yang awalnya digunakan Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi krisis ekonomi dan telah berkembang menjadi salah satu bank Indonesia yang terkemuka di dunia.

The post Sejarah Berdirinya Bank Mandiri di Indonesia Secara Singkat appeared first on Sejarah Lengkap.

Perbankan syariah mengenal sistem bagi hasil atau Nisbah yang dalam hal ini prosesnya sama – sama diketahui oleh bank dan nasabahnya. Bank Muamalat merupakan pelopor berdirinya bank syariah pada tahun 1991, didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), para pengusaha Muslim dan juga pemerintah saat itu. Sayangnya, bank ini dalam prosesnya lebih mengalami stagnasi dan baru mengalami kemajuan setelah adanya revolusi perbankan setelah krisis ekonomi tahun 1998.

Sejarah Perbankan di Zaman Nabi Muhammad SAW

Membicarakan sejarah bank islam tidaklah jauh dari pembahasan mengenai sejarah perekonomian umat muslim yang telah terjalin sejak sangat lama. Pada zaman Rasulullah SAW, kegiatan yang disebut muamalah ini mencakup penerimaan titipan harta berharga, peminjaman uang, pengiriman uang dengan menggunakan akad – akad sesuai ajaran Islam. Di masa itu Rasulullah dipercaya untuk menerima harta simpanan masyarakat Mekah hingga waktunya beliau hijrah ke Madinah dan mempercayakan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan harta – harta tersebut ke pemiliknya masing – masing.

Ada pula sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awwam yang memilih untuk menerima harta sebagai bentuk pinjaman dan hak untuk memanfaatkan uang tersebut dan kewajiban untuk mengembalikannya dengan utuh. Selain itu Ibnu Abbas juga disebutkan pernah melakukan pengiriman barang ke Kuffah dan juga ada pengiriman uang yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair yang tinggal di Mekah kepada adiknya yang tinggal di Irak.

Seiring dengan peningkatan perdagangan antara Syam dan Yaman yang berlangsung paling tidak sebanyak dua kali setahun, penggunaan cek juga mulai dikenal. Khalifah Umar bin Khatab dikatakan menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang memiliki hak dalam masa pemerintahannya. Cek ini digunakan para penerima untuk mengambil gandum impor dari Mesir di Baitul Mal. Selain itu, kaum Muhajirin dan Anshar juga telah mengenal pemberian modal kerja yang berdasarkan pada konsep bagi hasil.

Berdasarkan cerita – cerita tersebut, sudah jelas bahwa pada zaman Rasulullah juga telah terdapat proses perbankan yang berlangsung walaupun hanya sebagian kecil saja. Namun pada zaman ini telah terjadi beberapa fungsi utama dari sistem perbankan modern, seperti menerima simpanan uang atau deposit pada masa kini, penyaluran dana untuk usaha dan lain – lain, juga transfer dana dalam bentuk kiriman uang antara para umat Muslim.

Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Tujuan pembentukan bank syariah adalah untuk menghindarkan umat Islam dari aktivitas yang dapat menimbulkan riba, menggantikan sistem bunga yang digunakan dalam transaksi perbankan dengan sistem bagi hasil yang lebih sesuai dengan hukum agama Islam sehingga prinsipnya tidak sama lagi dengan prinsip debitur – kreditur pada bank konvensional. Fungsi bank syariah yang utama ada tiga hal yaitu :

1. Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan
3. Memberikan pelayanan dalam bentuk sistem perbankan syariah

Sejarah bank Islam ini juga tidak dapat lepas dari sejarah bank Indonesia sebagai pengatur dan pengendali berbagai bank di Indonesia, dan yang tidak kalah pentingnya juga ada sejarah koperasi Indonesia sebagai bentuk lain dari transaksi ekonomi yang berlangsung di negara kita.

Sejarah Berdirinya Perbankan Syariah Indonesia

Sejarah bank Islam di Indonesia dimulai ketika bank syariah Muamalat berdiri sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, maka keberadaan bank Islam pun menjadi sangat penting. Sebagaimana dikatakan oleh K.H. Mas Mansyur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah tahun 1937-1944 bahwa umat Muslim terpaksa menggunakan jasa bank konvensional akibat tidak adanya lembaga Islam yang bebas riba. Walaupun demikian, pada tahun 1983 sempat ada rencana pemerintah untuk menerapkan sistem bagi hasil dalam proses atau aktivitas kredit pada saat kondisi perbankan Indonesia sedang berada di titik terendah karena tidak dapat mengendalikan tingkat suku bunga yang meninggi di bank – bank konvensional. Hal itulah yang mendasari keluarnya deregulasi pada tanggal 1 Juni 1983 yang menimbulkan adanya peluang bagi bank untuk mengambil untung dari proses bagi hasil pada sistem kredit.

Berselang lima tahun kemudian, pemerintah menganggap bahwa bisnis perbankan harus dibuka dengan seluasnya untuk keperluan menunjang pembangunan negara. Dengan dasar tersebut, pada 27 Oktober 1988 keluarlah Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang bertujuan untuk liberalisasi perbankan. Sejak itu walaupun masih lebih banyak bank konvensional yang bermunculan, namun ada beberapa bank daerah yang berdiri dengan mengusung konsep syariah. Sejarah bank Islam mulai jelas ketika pada tahun 1990 dibentuk suatu kelompok kerja oleh MUI untuk mendirikan bank Islam di Indonesia sehingga menjadi asal muasal berdirinya perbankan syariah di Indonesia, dengan lahirnya Bank Muamalat pada 1991.

Perbankan Syariah Indonesia Kini

Terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 yang juga memicu kerusuhan Mei 1998 dan lengsernya Presiden Soeharto karena faktor penyebab runtuhnya orde baru yang pemerintahannya telah berkembang sejak peristiwa G30S PKI menyebabkan banyak krisis di bidang perbankan sehingga banyak bank konvensional yang berjatuhan, namun Bank Muamalat masih tetap kokoh berdiri dan bertahan. Para bankir yang terinspirasi dengan hal tersebut kemudian memicu pendirian bank Islam kedua, yaitu Bank Syariah Mandiri. Bank Mandiri ini sendiri adalah gabungan dari beberapa bank BUMN konvensional yang terkena imbas krisis moneter 1998. Bank Syariah Mandiri merupakan bentuk syariah dari bank Mandiri konvensional. Krisis tahun 1998 juga berhubungan dengan pemisahan Timor Timur yang tercatat dalam sejarah Timor Timur dan Indonesia.

Pendirian Bank Syariah Mandiri ini dijadikan alat ukur bagi para praktisi dunia perbankan untuk melihat apakah bank Islam ini akan sukses atau jatuh seperti bank konvensional lainnya. Jika Bank Syariah Mandiri dapat bertahan sebagai bagian dari sejarah bank Islam maka berarti sistem perbankan syariah memang memiliki masa depan yang cerah di Indonesia. Hingga saat ini, Bank Syariah Mandiri pada akhirnya cukup sukses dan semakin banyak bank syariah lainnya bermunculan di Indonesia, dan untuk itu telah dibuatkan regulasi dalam UU no.10 tahun 1998 yang berisi tentang Perubahan UU no. 7 tahun 1992 tentang sistem perbankan di Indonesia. Ketahui juga sejarah perumusan UUD 1945 yang berkembang mendasari berbagai pembentukan UU di Indonesia.

Dalam peraturan atau undang – undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua sistem perbankan di Indonesia yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sejak itu para pelaku bisnis perbankan mulai mendirikan berbagai bank berbasis syariah, antara lain Bank IFI, Bank BTN Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Syariah dan lain – lain. Pada tahun 2008 mulai diberlakukan UU no. 21 yang terbit tanggal 16 Juli 2008 mengenai perbankan syariah dan menjadi landasan hukum  yang menguatkan perkembangan industri perbankan syariah dan menjadi bagian dari sejarah bank Islam dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah agar lebih cepat.

Kemajuan perkembangan perbankan syariah yang tercatat dalam sejarah bank yang menunjukkan perkembangan pesat mencapai rata – rata pertumbuhan pada asetnya sebanyak 65% lebih per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga sistem keuangan syariah Indonesia menjadi salah satu sistem yang diakui Internasional sebagai yang terbaik dan terlengkap. Pada akhir tahun 2013, fungsi dari pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka begitu pula dengan pengaturan dan pengawasan bank syariah.

The post Sejarah Bank Islam di Indonesia Secara Singkat appeared first on Sejarah Lengkap.