Orde baru identik dengan nama Soeharto, salah satu presiden di Indonesia dengan masa pemerintahan yang cukup lama yakni antara tahun 1966 sampai 1998. Pada rentang waktu yang begitu panjang negara Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat di berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, sektor pendidikan maupun sektor pembangunan. Pada masa pemerintahan orde baru Indonesia memng mengalami masa kejayaannya, namun begitu pasti ada fase kemunduran dari sebuah rezim.
Ada banyak hal yang membuat rezim pemerintahan orde baru mengalami kejatuhan, ini karena banyaknya masalah yang kompleks terjadi di masyarakat. Dan pada puncaknya terjadilah berbagai macam usaha untuk melengserkan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dengan julukan The Smiling General tersebut. 21 mei 1998 merupakan momentum penting bagi rakyat Indonesia, sebab pada tanggal tersebut Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan menuruti permintaan rakyat untuk mundur.
Faktor Penyebab
Pada akhir masa orde baru terjadi banyak kekerasan, kasus pelanggaran HAM dimana-mana, krisis moneter melanda, Kegagalan panen akibat kemarau dahsyat yang belum pernah terjadi selama lebih dari 50 tahun terakhir. Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia pun menambah deretan masalah yang mendukung runtuhnya pemerintahan rezim orde baru. Beberapa faktor penyebab runtuhnya orde baru tersebut diantaranya:
1. Krisis Moneter
Krisis keuangan merupakan faktor terpenting yang menjadi sebab rezim orde baru mengalami keruntuhan, Krisis ini pertama kali melanda wilayah Asia Timur sekitar juli 1997. Yang menyebabkan terjadinya kepanikan global. Dalam sejarah ASEAN, Thailand merupakan negara pertama yang mengalami krisis keuangan hingga hampir disebut sebagai negara bangkrut. Akibat yang timbul dari krisis tersebut menyebabkan pelemahan diberbagai sektor keuangan termasuk di Indonesia.
Sebelumnya tak ada indikasi krisis tersebut akan sampai ke Indonesia, ini karena inflasi yang cukup rendah, devisa negara yang dirasa masih cukup besar dan karena nilai surplus berada dikisaran USD 900 juta. Perkembangan dunia usaha pun masih stabil karena banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Krisis yang menghantam Thailan dan membuat mata uangnya merosot tajam, tak pelak ini pun ikut mengguncang perekonomian di Indonesia.
Sekitar juli 1997 nilai tukar rupiah yang turun dari angka Rp 2.575 per USD menjadi Rp 2.603 per USD. Justru merosot tajam di angka Rp 5.000 per USD pada akhir desember, dan justru sangat terpuruk tajam di angka Rp 16000 per USD pada maret 1998. Ini membuat seluruh masyarakat di indonesia dan seluruh penanam modal merasa panik yang akhirnya membuat mereka menarik semu saham yang telah ditanam di Indonesia. Keadaan ekonomi yang kacau menyebabkan masalah dimana-mana stabilitas nasional sungguh terguncang dan kacau.
2. Utang Luar negeri
Ditengah perekonomian yang dilanda krisis, utang dari luar negeri yang dimiliki Indonesia semakin memperparah kondisi keuangan Indonesia. Walaupun sesesungguhnya utang tersebut bukanlah utang pemerintah saja namun juga utang yang dimiliki pihak swasta. Utang Indonesia hingga 6 februari 1998 mencapai USD 63,462 milliar, sedangkan utang yang dimiliki pihak swasta mencapai USD 73,962 milliar. Dengan melemahnya mata uang rupiah terhadap dollar Amerika akibat krisis yang melanda Asia Pasifik, utang luar negeri yang dimiliki pemerintah Indonesia yang kebanyakan menggunakan mata uang tersebut semakin memperburuk keadaan ekonomi Indonesia dan terjebak alam putaran utang yang seolah tak ada habisnya.
3. Penyimpangan UUD
Menurut UUD 1945, terutama dalam pasal 33 bahwa sistem perekonomian dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi. Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru dikusai oleh sebagian orang saja yakni para konglomerat dan terjadi monopoli ekonomi, atau dengan kata lain sistem ekonomi yang dijalankan merupakan sistem kapitalis.
4. Pola Pemerintahan Terpusat
Sistem pemerintahan yang terpusat pada satu tempat yakni di Jakarta sebagai pusat pemerintahan membuat segala pemerintah pusat memegang peranan penting dalam mengatur masyarakat secara keseluruhan. Namun disisi lain membuat pembangunan tidak merata yang akhirnya mengakibatkan kesenjangan. Dampaknya seperti yang terjadi di Irian jaya, penduduk lokal merasa dianak tirikan sebab sumber daya alamnya diambil secara besar-besaran dan di bawa semua ke pemerintah pusat tanpa meninggalkan manfaat apapun.
Artikel terkait:
5. Masalah Politik
Sistem politik di Indonesia pada masa orde baru yang sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pada masa orde baru, kekuatan politik pun dibatasi. Seperti terlihat pada penyederhanaan partai politik yang hanya menjadi tiga partai saja yakni PPP, PDI dan Golongan Karya. Dengan dalih untuk menciptakan stabilitas dan keamanan bangsa dan negara yang lebih terjaga. Ini menyebabkan banyak aspirasi rakyat yang seolah terbungkam dan secara tidak langsung wajib menuruti kehendak penguasa tanpa boleh membantah.
Adanya dualisme fungsi ABRI yang menjadi kekuatan utama pemerintahan orde baru. Ini sangat bertentangan dengan sejarah lahirnya Pancasila yang selama ini di junjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Misalnya saja ada seorang yang mengkritik kebijakan pemerintah pada masa orde baru saat itu, konsekuensinya adalah hukuman penjara karena dianggap menciptakan keresahan dan mengganggu stabilitas negara. Ini hanya upaya pemerintahan untuk tetap menjaga eksistensinya pada masyarakat.
6. Kepercayaan
Berkurangnya rasa simpati masyarakat akibat praktek-praktek KKN yang seolah dihalalkan oleh pemerintah tanpa ada rasa sungkan ataupun malu. Krisis ini pun membuat para investor menarik seluruh modal yang ditanamkan di Indonesia secara besar-besaran yang semakin membuat Indonesia terjebak dalam krisis berkepanjangan. Aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan kalangan mahasiswa yang berubah menjadi tragedi kekerasan menghilangkan rasa percaya terhadap pemerintah yang akhirnya memicu gelombang demonstrasi yang luar biasa menuntut lengsernya Soeharto.
7. Tragedi Trisakti
Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa trisakti beserta dosen dan staf kampus yang diikuti oleh lebih dari 10.000 mahasiswa dan digelar pada 12 mei 1988 yang pada intinya meminta pemerintah melakukan reformasi disegala bidang baik pemerintahan, ekonomi maupun politik yang menginginkan diadakannya sidang istimewa MPR. Namun aksi damai ini dinodai dengan adanya penembakan oleh aparat terhadap empat mahasiswa Trisakti yakni Hendriawan Sie, Heri Hartanto, Elang Mulya Lesmana, dan Hafidin Royan. Yang memicu aksi kekerasan meluas di berbagai penjuru wilyah saat itu. Dan semakin membuat Indonesia jatuh terpuruk dalam krisis yang seolah tanpa akhir, yang menjadi catatan terburuk dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
9. Kerusuhan di Kota Besar lainnya
Masalah keamanan timbul sebagai bagian dari beberapa masalah telah lebih dulu timbul sebelumnya. Pemerintah pada masa orde baru sering kali melakukan intervensi terhadap seseorang maupun kelompok yang menentang maupun melakukan kritik. Kebebasan pers dibungkam, keberadaan oposiss pun dilarang dan setiap ada warga negara yang bependapat melawan kebijakan pemerintah pun konsekuensinya adalah hukuman penjara. Ini membuat rakyat geram dan terjadilah demonstrasi besar-besaran.
Bukan hanya di Jakarta, di berbagai kota besar lainnya seperti di Semarang, Medan, Solo, Surabaya pun terjadi aksi demo serupa yang menuntut reformasi. Dan di Yogyakarta, pada 19 Mei 1998 bersamaan dengan aksi demo di Jakarta di Yogyakarta pun tidak kurang dari satu juta manusia berkumpul di alunalun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII.
Artikel terkait:
10. Sosial
Keadaan sosial masyarakat yang majemuk menghadirkan masalah yang kompleks. Pembangunan yang tidak merata pada sebagian besar masyarakat pun menjadi pemicu terjadinya diskriminasi. Masalah sosial ini bersumber dari kesenjangan sosial yang ada dimasyarakat, terutama dengan adanya program transmigrasi. Meningkatnya transmigrasi penduduk pulau jawa ke wilayah pulau kalimantan, sulawesi dan irian jaya yang difasilitasi oleh pemerintah ternyata memiliki dampak negatif.
Penduduk lokal merasa termajinalkan dan menjadi sebuah kecemburuan sosial yang pada akhirnya mencetuskan konflik terbuka diantara para transmigran asal pulau jawa dengan penduduk lokal. Dan program transmigrasi tersebut memunculkan sentimen yang menganggap program tersebut sebagai program jawanisasi oleh pemerintah pusat.
11. Diskriminasi
Sikap diskriminatif pemerintah terhadap masyarakat keturunan Tiong hoa, sejak 1967 warga Tiong hoa dilarang mengeluarkan pendapat dan dianggap sebagai orang asing serta tak diakui sebagai warga negara Indonesia dan bahkan kedudukan mereka berada dibawah warga asli atau pribumi. Ini secara tersirat telah menghapuskan hak-hak mendasar yang dimiliki warga Tiong hoa. Dan tentu saja mencederai sejarah HAM dan juga tentunya sangat merusak makna dan sejarah bhinneka tunggal ika itu sendiri.
Dengan semakin kacaunya kondisi di Indonesia waktu itu, dan semakin menguatnya desakan dari berbagai pihak pada Soeharto untuk mundur. Dan pada 20 mei 1988 akhirnya digelar sidang istimewa MPR, dan 21 mei 1988 Soeharto pun resmi mengundurkan diri yang diumumkan di Istana Merdeka Jakarta dan menyerahkan kepemimpinan pada wakilnya yaitu BJ. Habibie.
