Perjanjian Linggarjati dilaksanakan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Cirebon. Dampak Perjanjian Linggarjati secara garis besar terdiri dari dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Sejarah Perjanjian Linggarjati dilatarbelakangi oleh masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia. Hal tersebut karena Jepang menetapkan ’status quo’ yang menyebabkan konflik antara Belanda dengan Indonesia.
Pemerintah Inggris berlaku sebagai penanggung jawab sudah berupaya menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Sir Archibald Clark Kerr, seorang diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan Hooge Veluwe. Namun, perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda untuk mengakui kedaulatannya atas pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Akan tetapi, Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.
tInggris, pada akhir Agustus 1946, mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelenggarakan perundingan antara Indonesia dengan belanda. Perundingan tersebut diadakan tanggal 7 Oktober 1946 dan bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta. Perundingan ini dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan awal ini menghasilkan persetujuan untuk gencatan senjata pada 14 Oktober. Selain itu, juga direncanakan perundingan lebih lanjut, yakni Perjanjian Linggarjati yang rencananya akan diadakan pada 11 November 1946.
Perjanjian Linggarjati diadakan di Linggarjati, Cirebon. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 November 1946, tetapi penandatanganan perjanjian ini baru dilakukan pada 25 Maret 1947. Tujuan Perjanjian Linggarjati adalah agar Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan dunia internasional mengakui kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Linggarjati terjadi antara Indonesia dan Belanda serta Inggris sebagai mediator. Nama-nama tokoh dalam Perjanjian Linggarjati terdiri dari:
- Sutan Syahrir (ketua), A. K. Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Mohammad Roem yang mewakili Pemerintah Indonesia.
- Wim Schermerhorn (ketua), H. J. van Mook, Max van Pool, dan F. de Boer yang mewakili Pemerintah Belanda.
- Lord Killearn yang mewakili Pemerintah Inggris.
Hasil perjanjian yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak diberitahukan pada 15 November 1946. Pokok-pokok dari hasil Perjanjian Linggarjati tersebut diantaranya adalah:
- Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura termasuk dalam wilayah kekuasaan Indonesia yang sudah diakui Belanda secara de facto dan harus segera ditinggalkan paling lambat pada 1 Januari 1949.
- Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebelum tanggal 1 Januari 1949 atas kerjasama Republik Indonesia dan Belanda.
- Uni Indonesia-Belanda akan diketuai oleh Ratu Belanda atas terbentuknya Republik Indonesia Serikat dan Belanda.
Setelah perjanjian tersebut, Komite Nasional Indonesia Pusat mengesahkan hasilnya pada tanggal 25 Februari 1947 di Istana Negara Jakarta. Hingga akhirnya ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947.
Dampak Positif Perjanjian Linggarjati
Dampak Perjanjian Linggarjati memberi dampak positif bagi Republik Indonesia. Beberapa dampak positif tersebut adalah:
- Pengakuan secara politik atas kemerdekaan Indonesia
Indonesia mendapatkan pengakuan secara politik atas kemerdekaannya, yakni dari Pemerintah Inggris, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Arab. Hal ini dapat mempengaruhi kedudukan politik Indonesia di mata dunia.
- Pengakuan Belanda atas Jawa, Madura, dan Sumatra
Belanda mengakui Jawa, Madura, dan Sumatra sebagai wilayah Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa secara de facto Indonesia sudah berkuasa atas wilayah tersebut. Pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia juga mendorong negara lainnya untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara sah.
- Berakhirnya konflik antara Indonesia dengan Belanda
Perjanjian Linggarjati setidaknya mengakhiri konfrontasi rakyat Indonesia terhadap Belanda. Konfrontasi tersebut dikhawatirkan akan semakin banyak korban jiwa berjatuhan dari kalangan rakyat. Hal ini disebabkan kekuatan militer Belanda yang sudah canggih dan kekuatan rakyat Indonesia yang masih apa adanya.
Dampak Negatif Perjanjian Linggarjati
Namun, dampak Perjanjian Linggarjati tidak hanya bersifat positif. Indonesia juga mendapatkan dampak negatif dari perjanjian tersebut, yakni sebagai berikut:
- Wilayah kekuasaan Indonesia yang sangat kecil
Indonesia memiliki wilayah kekuasaan yang sangat kecil akibat perjanjian tersebut. Indonesia hanya meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Indonesia juga harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda.
- Memberi kesempatan Belanda untuk membangun kekuatan
Perjanjian Linggarjati juga memberi kesempatan dan waktu bagi Belanda untuk membangun kekuatannya. Belanda bahkan melakukan agresi militernya, yakni Agresi Militer Belanda 1. Baca juga Agresi Militer Belanda 1, Agresi Militer Belanda 2, dan sejarah Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilanggar oleh Belanda. Hal ini dinyatakan oleh Gubernur Jenderal H. J van Mook, pada tanggal 20 Juli 1947, yang mengumumkan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian tersebut. Belanda melakukan agresi militer pertamanya pada tanggal 21 Juli 1947.
- Penentangan hasil perjanjian dari dalam negara Indonesia
Perjanjian Linggarjati menghadirkan pro dan kontra dalam tubuh bangsa Indonesia. Partai-partai politik yang menentang perjanjian ini adalah PNI, Angkatan Comunis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Partai Wanita, Partai Rakyat Jelata, dan Laskar Rakyat Jawa Barat.
Namun, terdapat juga partai-partai yang mendukung perjanjian ini. Partai-partai tersebut adalah Perindo, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh, BTI, Partai Katholik, Laskar Rakyat, dan Parkindo. Dewan Pusat Kongres Pemuda memilih untuk bersikap netral demi menjaga persatuan antara organisasi-organisasi yang membentuknya. Baca juga sejarah partai politik di Indonesia seperti sejarah Parindra Partai Indonesia Raya, sejarah Partindo Partai Indonesia, dan sejarah Partai Masyumi.
Pemerintah yang mengubah kekuatan dalam KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dengan kekuatan pendukung Perjanjian Linggarjati menjadi bertambah kuat. Hal ini menyebabkan dikeluarkannya suatu peraturan pemerintah No. 6/1946 pada bulan Desember. Isi dari peraturan pemerintah tersebut adalah terkait dengan penambahan anggota KNIP. Hal ini mendapatkan penentangan keras oleh partai-partai penolak perjanjian Linggarjati tersebut.
Meskipun terdapat penentangan dari beberapa partai, tetapi sidang pleno KNPI terus berlanjut hingga menghasilkan 232 anggota baru KNIP. Selain itu, Perjanjian Linggarjati pun dapat diteruskan. Indonesia juga tetap bersedia menandatangani perjanjian tersebut dengan alasan sebagai berikut:
- Bangsa Indonesia meyakini bahwa jalan damai adalah jalan yang paling baik dan aman untuk tercapainya tujuan suatu bangsa.
- Datangnya simpati dari pihak internasional saat Indonesia memilih cara damai.
- Jalan diplomasi adalah jalan yang paling tepat untuk dipilih untuk mendapatkan suatu pengakuan kedaulatan.
- Memburuknya hubungan Indonesia dan Belanda
Meskipun sudah dicapai kesepakatan damai dalam Perjanjian Linggarjati, tetapi hubungan Indonesia-Belanda tidak bertambah baik malah semakin memburuk. Pada 27 Mei 1947, Belanda melalui Misi Idenburg menyampaikan nota kepada Pemerintah Indonesia yang harus dijawab dalam waktu dua minggu. Pemerintah RI mengeluarkan nota balasan pada tanggal 8 Juni 1947. Inilah penjelasan mengenai dampak Perjanjian Linggarjati. Semoga bermanfaat.
