Orde baru secara pengertian adalah suatu penataan kembali pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masa pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berlangsung selama 32 tahun mulai dari tahun 1966 hingga tahun 1998, menggantikan era orde lama yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Walaupun sudah mendapatkan kemerdekaannya, pada tahun 1950 – 1960an Indonesia berada pada kondisi yang relatif tidak stabil secara politik dan ekonomi karena adanya berbagai penyimpangan pada masa orde lama.
Pada masa akhir pemerintahan Soekarno terjadi kekacauan dalam situasi politik dan ekonomi akibat adanya peristiwa G30S PKI. Pemberontakan yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) ini bertujuan untuk menyebarkan paham komunisme dan mengganti ideologi negara Indonesia dari Pancasila dan paham demokrasi menjadi paham komunis. Akibat dari peristiwa ini, rakyat kehilangan kepercayaan terhadap Presiden Soekarno dan menuntut pergantian kepemimpinan. Orde Baru lahir setelah mandat diserahkan oleh Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 yang memiliki Kelebihan dan Kekurangan Orde Baru.
Latar Belakang Orde Baru
Era pemerintahan orba adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia yang terjadi sebagai akibat dari beberapa peristiwa pada masa orde baru yang mendahuluinya, yang menjadi penyebab jatuhnya era kepemimpinan Soekarno dan menjadi latar belakang mulainya era pemerintahan orde baru.
1. Pemberontakan G30S PKI
Salah satu peristiwa yang melemahkan kredibilitas Presiden Soekarno adalah Peristiwa G30S PKI yang dimotori oleh PKI. Mereka menculik dan membunuh tujuh jenderal serta perwira TNI AD yang diisukan terlibat dalam suatu gerakan bernama Dewan Jenderal. Tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk mengkudeta pemerintah Indonesia yang sah pada saat itu. Peristiwa penculikan terjadi pada tengah malam tanggal 30 September hingga awal hari tanggal 1 Oktober 1965. Mereka diculik dan disiksa di kawasan Lubang Buaya lalu dibuang ke sumur di wilayah tersebut. Adanya isu Dewan Jenderal yang konon ingin menggulingkan Presiden Soekarno menjadi latar belakang peristiwa ini.
Presiden Soekarno yang memerintahkan Pasukan Cakrabirawa yang merupakan pasukan pengawal khusus Presiden untuk menangkap dan membawa para Jenderal tersebut untuk diadili di hadapan Soekarno. Akan tetapi rencana tersebut justru berjalan kacau karena Jenderal Ahmad Yani, DI. Pandjaitan dan MT. Haryono terbunuh pada saat ‘penjemputan’ tersebut. Ada tudingan bahwa pasukan telah disusupi anggota PKI sehingga operasi melenceng keluar jalur. Akibatnya rakyat semakin tidak mempercayai Soekarno yang pada saat itu pemerintahannya sudah berada di tahap yang genting.
2. Konflik TNI AD
Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 yang memberikan kekuatan besar kepada militer, sehingga mereka menjadi lebih bebas dalam berpolitik. Akibatnya dalam tubuh militer terutama angkatan darat terbagi menjadi dua kelompok, yang pro dan kontra terhadap Soekarno. Terbentuknya dua kubu tersebut membuat angkatan darat menjadi tidak harmonis, dan mengancam stabilitas keamanan dalam negeri. Fungsi militer yang seharusnya untuk melindungi rakyat justru bergeser ke ranah politik dan terlibat perselisihan sendiri dan pada akhirnya bisa menimbulkan bahaya karena konflik kedua kelompok.
3. Inflasi
Pada akhir masa pemerintahan Soekarno terjadi inflasi yang turut menjadi latar belakang orde baru. Tingkat inflasi mencapai di atas 100 persen, tepatnya 600 persen sehingga pada saat itu perekonomian sangat lemah dan terpuruk, serta menyebabkan rakyat menderita. Terjadi krisis moneter dan pemutusan hubungan kerja dimana – mana yang memicu angka kriminalitas meningkat. Saat itu kondisi negara sangat kacau dan membuat rakyat lama kelamaan menuntut agar Soekarno mundur sebagai Presiden.
4. Kebencian Terhadap PKI
Sejak terjadinya kronologi G30S PKI, rakyat semakin kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan semakin membenci keberadaan PKI. Rakyat menuntut pembubaran PKI dan agar para anggotanya diadili karena sudah jelas menjadi dalang aksi peristiwa 30 September yang kejam, sehingga mereka merupakan ancaman serius bagi keutuhan negara Indonesia. Rakyat juga marah kepada pemerintah yang dianggap tidak serius menangani tujuan organisasi PKI sehingga dapat melakukan pemberontakan yang begitu sadis. Upaya untuk mengadili para tokoh G30SPKI yang terlibat dalam pemberontakan tidak berhasil walaupun sudah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa, maka rakyat semakin marah dan tidak lagi mempercayai pemerintahan Presiden Soekarno.
5. Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura)
Dampak dari peristiwa pada 30 September 1965 tersebut membuat rakyat mengeluarkan tuntutan yang dikenal dengan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat. Berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPI, KASI, KAPPI dan yang lainnya membentuk front Pancasila atau yang dikenal dengan Angkatan 66. Tujuan pembentukan organisasi tersebut adalah untuk membasmi tokoh G30S PKI yang terlibat. Mereka berdemonstrasi pada 10 Januari 1966 di depan Gedung DPR-GR dan mengajukan Tritura yang berisi:
- Pembubaran PKI dan semua organisasi massanya
- Membersihkan kabinet Dwikora dari PKI dan antek – anteknya
- Menurunkan harga barang – barang kebutuhan rakyat
6. Kegagalan Reshuffle Kabinet
Salah satu tuntutan rakyat yaitu untuk menyusun kembali kabinet akhirnya dipenuhi oleh pemerintah, tetapi hasilnya masih membuat rakyat kecewa karena tetap tidak dapat menyelesaikan masalah yang sedang dialami bangsa dan negara Indonesia. Rakyat bahkan menilai dalam kabinet reshuffle masih memiliki unsur PKI. Ketidak puasan rakyat tersebut membuat rakyat tetap menuntut agar Soekarno menyerahkan jabatan sebagai Presiden dan mundur secara resmi setelah semua penyimpangan pada masa orde lama yang sulit untuk diperbaiki lagi dan merenggut kepercayaan rakyat pada pemerintah.
7. Terbitnya Supersemar
Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar adalah surat perintah yang diberikan Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto agar mengambil tindakan yang dirasa perlu guna menjaga dan mengembalikan wibawa pemerintah Indonesia di mata rakyat. Dalam surat tersebut tidak disiratkan mengenai penyerahan jabatan, tetapi Supersemar dijadikan sebagai dasar untuk mengesahkan Soeharto sebagai pemangku jabatan Presiden dan mengambil alih kekuasaan tertinggi dari Soekarno.
8. Penetapan MPRS
Latar belakang orde baru diperkuat oleh keluarnya TAP MPRS no.XXXIII/1964 MPRS pada tanggal 12 Maret 1967 mengenai pencabutan jabatan Presiden Soekarno dan mengangkat Letjen Soeharto sebagai Presiden yang selanjutnya. Dasar penetapan tersebut adalah Supersemar, dan berkat itu Soeharto menjadi Presiden kedua RI secara sah sejak itu hingga 32 tahun lamanya di Indonesia berlangsung era pemerintahan orde baru.
Setelah semua latar belakang orde baru tersebut, selama beberapa puluh tahun era orde baru berjalan dengan damai walaupun di sana sini terdapat penyimpangan pada masa orde baru yang terjadi pada berbagai kebijakan pemerintah. Masa pemerintahan orde baru bisa dikatakan berlangsung dengan otoriter dengan ciri pokok orde baru berupa pembungkaman kebebasan berpendapat, tetapi pertumbuhan ekonomi negara meningkat pesat dan situasi politik aman terkendali dengan berbagai kebijakan politik orde baru.
Masa orde baru berlangsung sampai tahun 1998, dimana krisis moneter Asia mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia dan menyebabkan rakyat kembali menyerukan berbagai protes dan demonstrasi. Setelah kekacauan dan demonstrasi berdarah yang terjadi, Presiden Soeharto kemudian mengundurkan diri dan Indonesia memasuki era reformasi hingga sekarang ini.
