Masa orde baru adalah era pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1966 – 1998 menggantikan masa kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung sejak kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 yang diselingi Peristiwa Pada Masa Orde Baru. Orde baru yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun adalah suatu era dimana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kembali diatur dan ditata berdasarkan dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Penataan kehidupan bernegara untuk rakyat dan bangsa Indonesia ini dilakukan untuk memulihkan situasi negara setelah terjadinya kekacauan di bidang politik dan ekonomi pada akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno.
Salah satu peristiwa yang turut menyumbang kekacauan negara adalah peristiwa G30S PKI. Pada saat itu negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi dikacaukan oleh kronologi G30S PKI yang hendak mengganti ideologi negara dengan sistem komunis. Akibatnya rakyat tidak lagi menginginkan untuk dipimpin Presiden Soekarno dan menuntutnya mengundurkan diri karena tidak dapat menangani situasi PKI dengan baik. Orde baru dimulai dengan tujuan orde baru berupa landasan yang akan memperbaiki situasi negara dalam berbagai bidang terutama politik dan ekonomi.
Kebijakan Orde Baru
Selama masa pemerintahan orde baru, dibuat beberapa kebijakan orde baru oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi negara yaitu antara lain:
- Kebijakan Ekonomi
Salah satu kebijakan yang termasuk ke dalam kelebihan dan kekurangan orde baru yaitu penetapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang menghasilkan keberhasilan Indonesia menjadi negara dengan swasembada beras pada tahun 1984. Pemerintah juga mencanangkan program Trilogi Pembangunan yang bertujuan untuk meratakan pembangunan ekonomi di masyarakat secara keseluruhan. Isi dari Trilogi Pembangunan yaitu untuk meratakan pembangunan agar rakyat mendapatkan keadilan sosial seluruhnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Orde Baru juga mencanangkan pemerataan dalam berbagai bidang yaitu kebutuhan pokok, pendidikan, pembagian pendapatan, peluang usaha, kesempatan kerja, penyebaran pembangunan di Indonesia, pemerataan dalam partisipasi di bidang pembangunan, pemerataan dalam memperoleh keadilan.
- Kebijakan Politik
Bidang politik juga tidak luput dari kelebihan dan kekurangan Orde Baru berdasarkan kebijakan yang dibuat pada area ini. Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan berserta semua organisasi pendukungnya dan pemerintah hanya mengakui keberadaan tiga partai politik dalam Orde Baru yaitu Golkar, PPP dan PDI. Selain itu pemerintah juga mewajibkan adanya pendidikan penataan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) untuk seluruh lapisan masyarakat, juga memasukkan Irian Barat dan Timor Timur ke dalam wilayah negara Indonesia. Indonesia juga mempelopori pendirian ASEAN, kembali menjadi anggota PBB dan memperbaiki hubungan dengan Malaysia.
- Kebijakan Sosial
Kebijakan sosial adalah salah satu yang memiliki kelebihan dan kekurangan orde baru dengan program – program yang belum pernah dilakukan untuk rakyat Indonesia pada masa sebelumnya seperti program keluarga berencana (KB), program transmigrasi, gerakan wajib belajar selama 6 tahun dan gerakan orang tua asuh (GN-OTA).
Kelebihan Pemerintahan Orde Baru
Berkat berbagai kebijakan tersebut kondisi negara pada masa orde baru perlahan mulai menemukan makna orde baru yaitu dengan adanya perbaikan di berbagai bidang. Berikut ini adalah beberapa kelebihan orde baru:
- Angka Gross Domestik Produk Indonesia secara perkapita meningkat hingga lebih dari 1000%. Sebelumnya angka Gros Domestik produk perkapita hanya mencapai 70 dolar pada tahun 1968, dan meningkat menjadi 1000 persen pada 1996 hingga lebih dari 1.565 dolar Amerika.
- Suksesnya program keluarga berencana yang mengedepankan slogan ‘Dua Anak Cukup’
- Kesuksesan program pemberantasan buta huruf yang dilakukan di masyarakat
- Sukses yang dicapai dalam bidang swasembada pangan sehingga kebutuhan pangan rakyat tercukupi, membuktikan bahwa Indonesia benar – benar negara agraris tanpa perlu memenuhi kebutuhan pangan dari ekspor.
- Sukses pada pencanangan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
- Berhasil menjaga situasi keamanan di dalam negeri dengan stabil.
- Berhasil mensukseskan program nasional Gerakan Nasional Orangtua Asuh (GN-OTA)
- Mensukseskan Gerakan Wajib Belajar untuk seluruh rakyat yang masih masuk usia pelajar.
- Penurunan angka pengangguran karena semakin banyak rakyat yang bisa menulis serta membaca.
- Mulai bekerjasama dengan investor asing dan banyak menerima pinjaman dana dari luar negeri.
Kekurangan Pemerintahan Orde Baru
Akan tetapi sebagaimana lazimnya suatu kebijakan juga memiliki dua sisi berupa kelebihan dan kekurangan orde baru, terutama karena masih adanya penyimpangan pada masa orde baru yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun kekurangan yang dirasakan pada masa pemerintahan orde baru yaitu:
- Berkembangnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di pemerintahan yang membuat rakyat muak.
- Pembangunan yang dilakukan di Indonesia ternyata tidak merata di setiap daerah misalnya Aceh dan Papua yang tidak tersentuh pembangunan.
- Timbul pemberontakan di kalangan masyarakat karena kesenjangan proses pembangunan tersebut
- Semakin meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat.
- Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat kalangan non pribumi
- Pengekangan kebebasan pers sebagai salah satu bentuk kebijakan politik pada masa orde baru. Pers pada masa reformasi lebih bebas dan tidak lagi dikekang.
- Sistem birokrasi yang negatif semakin berkembang. Sistem ini yang dikenal dengan istilah ‘Asal Bapak Senang’ menjadi ciri pokok orde baru yang diingat sampai sekarang bahkan sulit dihapus dari kebiasaan.
- Sistem keamanan menggunakan kekerasan ayang ditandai dengan peristiwa penembakan misterius bagi mereka yang dianggap menentang pemerintah dan memakan banyak korban tidak bersalah.
- Kekayaan negara banyak dikuasai dan dieksploitasi oleh pihak swasta.
- Kalangan tentara diikutsertakan untuk mengurusi politik negara, dan lain sebagainya.
- Kekuasaan satu pihak atau Presiden yang terus berkelanjutan dan termasuk otoriter tanpa adanya tanda – tanda peralihan kekuasaan.
- Adanya program transmigrasi yang ditetapkan pemerintah dan menimbulkan kecemburuan penduduk setempat karena para transmigran diberikan tunjangan yang cukup besar pada tahun – tahun pertamanya. Transmigrasi dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk di wilayah Jawa, Bali dan Madura ke wilayah Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur dan Irian Jaya.
- Kekuasaan Presiden berada diatas UUD 1945.
- Kebijakan ekonomi terlalu berpihak pada investasi asing.
Segala kelebihan dan kekurangan orde baru tersebut membuat masyarakat yang tadinya merasa nyaman mulai terusik terutama karena berbagai kekurangan dalam sistem pemerintahan yang terjadi. Terutama dengan segala peristiwa yang terjadi dan ketidakbebasan mengungkapkan pendapat. Masyarakat mulai menuntut adanya perubahan kepemimpinan dan sistem pemerintahan yang akan membawa angin segar bagi Indonesia. Terlebih lagi saat itu Indonesia juga sedang mengalami krisis ekonomi yang terjadi sebagai imbas dari krisis ekonomi Asia.
Berbagai demonstrasi dan tuntutan pun terus bergulir hingga memakan korban para mahasiswa yang sedang berdemonstrasi menuntut kemunduran Presiden Soeharto. Peristiwa itu dikenal dengan sejarah peristiwa Trisakti yang pada akhirnya menyebabkan kerusuhan Mei 1998 yang berbau SARA. Setelah rentetan kejadian tersebut, akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dan Indonesia memasuki era Reformasi.
