Masa pemerintahan Orde Baru dimulai sejak disahkannya Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar 11 Maret 1966 dalam Sidang Umum IV MPRS melalui Ketetapan MPRS no. IX/MPRS untuk pembentukan kabinet baru. Pada akhir tahun 1965 struktur perekonomian berada dalam kondisi yang sangat merosot dan angka inflasi mencapai 65%, sarana ekonomi di daerah – daerah rusak berat karena ulah PKI untuk mengacaukan ekonomi rakyat yang menentang mereka. Pemerintah Orde Baru bertugas menghentikan proses kemerosotan ekonomi dan mengatur dasar yang kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ke arah yang sewajarnya.
Berbagai kebijaksanaan telah ditetapkan untuk mengemban tugas utama tersebut dalam TAP MPRS no.XXII/MPRS/1966 yang diarahkan untuk mengendalikan inflasi dan merehabilitasi sarana ekonomi. Tidak itu saja, kekacauan negara dalam berbagai bidang menuntut pemerintah Orba juga melakukan banyak hal untuk memperbaiki kondisi negara. Beberapa ciri pokok orde baru yang ditunjukkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yaitu:
1. Pembangunan di segala bidang
Salah satu ciri pokok orde baru yang jelas adalah giatnya pelaksanaan pembangunan di segala bidang oleh pemerintah yang terbagi dalam dua tahap yaitu Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) dn Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II). Setiap tahapan dibagi menjadi lima rencana pembangunan selama lima tahun (Pelita). PJPT I dimulai dengan Pelita I tanggal 1 April 1969 hingga Pelita V tanggal 1 April 1994. PJPT II dimulai dengan Pelita VI tanggal 1 April 1994 sampai Pelita X pada 31 Maret 2019.
Pembangunan yang berkelanjutan ini membuat orde baru sering dikenal dengan orde pembangunan, dan Presiden Soeharto diberi julukan sebagai “Bapak Pembangunan” yang disebabkan karena keberhasilannya tersebut. Julukan tersebut bahkan dikukuhkan dalam TAP MPR no. V/MPR/1983. Pembangunan di segala bidang ini berhasil membuat Indonesia mencapai predikat swasembada pangan pada tahun 1988. Hal ini membawa Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari FAO pada Konferensi Pangan Sedunia di Paris pada tahun 1988.
2. Pengadaan penataran P4
Adanya ciri pokok orde baru lainnya yaitu berupa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetya Pancakarsa sebagai penuntun dan pegangan hidup bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa untuk setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara dan setiap lembaga termasuk lembaga kemasyarakatan baik daerah atau pusat yang diselenggarakan secara bulat dan utuh. Penataran untuk P4 ini disahkan dalam Ketetapan MPR no.II/MPRS/1978. Pelaksanaan penataran akan dimulai dari jajaran pegawai negeri pusat hingga daerah.
3. Pancasila sebagai asas tunggal
Ciri pokok orde baru lainnya yaitu mencanangkan Pancasila sebagai asas tunggal yang dimulai dengan penyederhanaan partai politik di Indonesia. Seperti telah diketahui bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan satu golongan karya, maka pada pemilu 1977 telah ditetapkan hanya ada dua partai politik dan satu golongan karya. Kedua partai politik tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya (Golkar). Ketahui juga mengenai sejarah peristiwa Malari yang terjadi di era orde baru.
4. Dwifungsi ABRI
Fungsi ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik adalah ciri pokok orde baru berikutnya. Untuk melaksanakan fungsi sosial politik ABRI tersebut maka pembinaan untuk kemampuan ABRI diarahkan agar dapat berperan sebagai stabilisator dan dinamisator dari kehidupan nasional, juga agar mampu melaksanakan fungsinya agar dapat secara aktif ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan memperkuat konstitusi serta demokrasi nasional. ABRI juga diberi hak untuk menempatkan wakil dalam MPR yang diberi nama Fraksi ABRI sehingga kedudukan ABRI dalam pemerintahan orde baru sangat dominan.
5. Sentralisasi politik
Politik sentralistik dijalankan oleh pemerintah orde baru yaitu dengan mengatur semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara secara sentral dari pusat pemerintahan di Jakarta sehingga peran pusat sangat menentukan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Namun sebaliknya tidak ada peran yang signifikan untuk pemerintah daerah terutama di bidang ekonomi. Sebagian besar pendapatan daerah diangkut ke pusat dan pemerintah daerah tidak dapat berkutik karena dominasi pusat yang sangat kuat terhadap daerah.
Pembagian kekayaan yang tidak berlangsung adil tesebut kemudian menimbulkan ketidak puasan dari pemerintah dan rakyat daerah sehingga menuntut pemisahan pemerintah pusat yang terjadi di daerah – daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur dan Irian Jaya, juga sejarah Timor Timur yang akhirnya terpisah dari NKRI dan menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya orde baru selain kerusuhan Mei 1998 dan sejarah peristiwa Trisakti.
6. Pertumbuhan ekonomi yang pesat
Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Soeharto segera terlihat hasilnya dengan penurunan tingkat inflasi dan stabilnya mata uang nasional yaitu rupiah, industri manufaktur yang berkembang pesat, produksi minyak yang meningkat sebagian disebabkan karena eksplorasi oleh perusahaan asing yang beroperasi. Pendirian Pertamina yaitu perusahaan minyak negara tunggal yang menjadi pusat ekspansi nasional hingga tahun 1975. Pada pertengahan tahun 1980 an penurunan harga minyak menyebabkan adanya pergeseran penekanan ekonomi terhadap investasi di sektor swasta serta pada produksi dan ekspor barang – barang manufaktur yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak serta komoditas ekspor tradisional yang lain.
7. Perkembangan dalam sektor usaha
Selama periode 1990an atau dekade terakhir orde baru, sektor usaha berkembang pesat namun pemilik bisnis utamanya adalah putra dan putri Presiden. Walaupun mereka juga berhak sebagai warga negara untuk menjalankan bisnis, namun mereka juga diberi hak istimewa yang sangat besar. Pada akhirnya berbagai sektor ekonomi strategis dikendalikan oleh para anggota keluarga Soeharto dari mulai industri perminyakan, jalan tol, perbankan, penyiaran televisi, bahkan hingga iklan di papan reklame. Kegiatan ekonomi mereka juga meluas ke berbagai bidang nasional dan internasional. Proposal bisnis mereka biasanya diterima tanpa prosedur penawaran yang benar sehingga publik mulai tidak puas.
8. Perkembangan politik
Orde baru terus stabil dalam bidang politik sebagian karena pertumbuhan ekonomi yang bagus di seluruh negeri tetapi terutama karena kekuatan yang dimiliki militernya. Orde baru bukanlah rezim militer dalam kebijakan politik pada masa orde baru dan pada awalnya pemerintahan terdiri dari komponen sipil yang kuat seperti Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta dan Adam Malik yang pernah menjabat sebagai wakil presiden. Akan tetapi kekuatan militer yang bersekutu dengan birokrasi serta pemerintah mengembangkan karakteristik yang jelas akan otoritas menjadi penyimpangan pada masa orde baru. Pada kurun waktu antara 1971 hingga 1998 terjadinya pemilihan parlemen diikuti oleh pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden untuk masa jabatan yang berturut – turut.
Keberhasilan pada ciri pokok orde baru dalam pembangunan juga disertai oleh beberapa pergeseran dalam keseimbangan rakyat. Adanya percepatan perubahan sosial di era Orde Baru cenderung untuk mengkonfirmasi kekuasaan Soeharto, juga penurunan pengaruh dari aristokrasi tradisional. Muncul birokrasi baru dari bisnis Indonesia dan bisnis Cina yang beberapa diantaranya beroperasi dengan pengusaha sipil atau dari militer Indonesia. Indonesia juga terlibat dalam ASEAN sebagai pendiri dan juga terlibat dalam APEC, menjadi tuan rumah Gerakan Non Blok pada 1992, menjadi tuan rumah KTT APEC pada 1994 yang menghasilkan Deklarasi Bogor.
