8 Dampak Peristiwa Agresi Militer Belanda 2 Setelah Renville

Agresi Militer Belanda 2 yang dikenal dalam bahasa Belanda sebagai Operatie Kraai (operasi gagak) terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda lagi – lagi melakukan serangan yang melanggar perjanjian seperti dalam agresi militer Belanda I. Agresi tersebut diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada saat itu. Belanda yang tidak puas dengan hasil dari perjanjian Renville mengumumkan pada tanggal 18 Desember 1948 sebelum tengah malam bahwa mereka tidak lagi terikat terhadap perjanjian Renville, yang disepakati setelah agresi militer Belanda ke 1.

Belanda melancarkan agresi dengan taktik perang kilat (blitzkrieg) pada segala sisi Republik Indonesia. Pasukan Belanda pertama kali diterjunkan di pangkalan udara Maguwo menuju ke ibukota RI di Yogyakarta. Setelah itu kabinet mengadakan sidang kilat dan memutuskan bahwa pemimpin negara tetap tinggal di dalam kota agar tetap dekat dengan Komisi Tiga Negara dan mengadakan kontak diplomatik dengan wakil PBB tersebut.

Kronologi Penyerangan Belanda

Kebuntuan yang terjadi dalam pelaksanaan hasil perundingan dan latar belakang perjanjian Renville merupakan latar belakang terjadinya agresi militer Belanda. Dampak agresi militer Belanda 1 yang merugikan Indonesia tidak membuat Belanda puas. KTN selalu berupaya menawarkan jaan keluar namun kesepakatan antara Indonesia dan Belanda sulit untuk dicapai. Indonesia tetap bertahan pada kedaulatannya sementara Belanda juga bersikeras untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Indonesia dengan terus menerus berusaha menjatuhkan wibawa Indonesia di mata internasional. Ketika ketegangan mencapai puncaknya, RI dan Belanda sama – sama mengirimkan nota kepada Komisi Tiga Negara yang sama – sama berisi tuduhan bahwa pihak lawan tidak menghormati makna sejarah perjanjian Renville. Menjelang tengah malam pada 18 Desember 1948, Wali Tertinggi Mahkota Belanda dr. Beel mengumumkan bahwa Belanda melepaskan diri dari hasil perundingan Renville.

Situasi di dalam negeri Indonesia sendiri sangat tegang karena terjadinya oposisi oleh Front Demokrasi Rakyat yang terdiri dari PKI dan sekutunya. Situasi meningkat setelah Muso, seorang tokoh komunis kawakan yang memimpin pemberontakan PKI pada 1926 kembali dari Uni Soviet ke Indonesia.  Puncak oposisi terhadap pemerintahan RI terjadi ketika Sumarsono yang memimpin Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) membentuk pemerintahan Soviet di Madiun. Walaupun pemberontakan tersebut segera dibereskan oleh pemerintah RI, Belanda menggunakan momen tersebut sebagai alasan untuk menyerang dibalik kedok membantu RI melawan komunisme.  Belanda menggunakan istilah ‘Aksi Polisionil’ untuk membenarkan agresi mereka.

Serangan dimulai dengan pengeboman kepada Lapangan Terbang Maguwo pada pukul 05.45 pagi. Pasukan pertahanan disana hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara, dengan persenjataan yang sangat minim dan satu kompi TNI bersenjata lengkap. Pada pukul 06.45, pesawat Dakota berhasil menerjunkan pasukan KST Belanda di Maguwo. Dalam waktu singkat, Maguwo berhasil direbut  dan dikuasai Belanda. Pada pukul 9 siang, sejumlah 432 orang kekuatan tempur pasukan KST Belanda mendarat di Maguwo. Dua jam kemudian, seluruh kekuatan tempur Belanda grup Tempur M sejumlah 2600 orang dipimpin Kolonel D.R.A. van Langen telah berkumpul di Maguwo dan bergerak ke Yogyakarta.

Akibat Agresi Militer Belanda II Bagi Indonesia

1. Dalam serangan tersebut juga dilakukan penangkapan terhadap Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan tokoh – tokoh lainnya. Belanda juga menangkap para menteri seperti Syahrir, Mohammad Roem, Agus Salim dan A.G. Pringgodigdo. Mereka langsung dibawa ke pengasingan di Prapat, Sumatra dan Pulau Bangka.
2. Kejatuhan dari ibukota negara Indonesia memaksa dilakukannya pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera, dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi berdasarkan surat kuasa dari Presiden dan Wakil Presiden. Pemerintahan Syafruddin kemudian dikenal dengan nama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Sebagai rencana cadangan, surat kuasa juga diberikan kepada Duta Besar RI untuk India, dr. Sudarsono dan staf kedutaan RI, L. N. Palar dan Menteri Keuangan A.A. Maramis untuk membentuk pemerintahan darurat (Exxile Government of Republic Indonesia) di New Delhi , India seandainya Sjafruddin gagal.
3. Jatuhnya korban tewas dari TNI sebanyak 128 orang ketika terjadi serangan di Bandara Maguwo sebagai dampak peristiwa agresi militer Belanda 2. Belanda juga berhasil menguasai Maguwo melalui serangan udara yang menggunakan 14 buah pesawat terbang seperti Mustang dan Kittyhawk.
4. Beberapa bangunan di kota Yogyakarta yang penting hancur akibat serangan dan ibukota dikuasai sebagai dampak peristiwa agresi militer Belanda 2.

Akibat Agresi Militer II Bagi Belanda

1. Pasukan Belanda tidak dapat merasakan kemenangan sepenuhnya karena TNI yang dikira sudah habis ternyata masih ada dan mampu melakukan perlawanan sengit bahkan mendadak terhadap pasukan Belanda, walaupun dengan adanya dampak perjanjian Linggarjati yang merugikan Indonesia.
2. TNI melakukan perlawanan balik pada tanggal 1 Maret 1949 yang dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta. Pasukan Belanda kewalahan menghadapinya dan akhirnya berhasil dilumpuhkan.
3. Dampak peristiwa agresi militer Belanda 2 berupa terjadinya aksi gerilya di wilayah luar kota Yogyakarta. Aksi gerilya dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan dipimpin langsung oleh Jenderal Soedirman.
4. Propaganda yang terus menerus digaungkan oleh Belanda selama agresi militer kedua bahwa pemerintahan Indonesia sudah tidak ada lagi dapat digagalkan oleh serangan TNI dan adanya PDRI. Pemerintahan darurat Sjafruddin berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa RI masih ada.

Perlawanan Terhadap Agresi Belanda II

Usaha untuk membawa dampak peristiwa agresi militer Belanda 2 berupa kehancuran RI dan angkatan bersenjatanya (TNI) berhasil digagalkan dengan antisipasi dan reaksi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh Palar, Sujatmoko, Sumitro dan Sudarpo dengan berkeliling di luar negeri berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Mereka berhasil menunjukkan pada dunia bahwa dampak peristiwa agresi militer Belanda 2 ini adalah bentuk tindakan yang melanggar perjanjian Renville. Juga meyakinkan dunia bahwa RI adalah negara yang cinta damai yang dibuktikan melalui ketaatan akan hasil perjanjian Renville dan penghargaan kepada KTN yang telah banyak membantu, walaupun banyak contoh kerugian perjanjian Linggarjati yang dialami Indonesia.

Para diplomat tersebut juga berhasil membuktikan bahwa RI masih berdaulat, dibuktikan dengan fakta bahwa pemerintahan masih berlangsung melalui PDRI dan juga keberhasilan TNI untuk menguasai Yogyakarta selama 6 jam pada Serangan Umum 1 Maret. Usaha keras para diplomat Indonesia akhirnya mendapatkan simpati dari dunia internasional. Amerika Serikat mendesak Belanda untuk segera menarik pasukannya mundur dari wilayah Republik Indonesia, jika tidak maka bantuan akan dihentikan. Sementara Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda menghentikan operasi militer serta membebaskan para pemimpin Indonesia yang ditawan.

Selain itu, Jenderal Sudirman juga memimpin gerilya selama delapan bulan dalam keadaan sakit keras. Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Jawa kemudian menyusun rencana pertahanan rakyat bertajuk ‘Totaliter’ atau ‘Perintah siasat no.1’  yang menyatakan antara lain bahwa tugas pasukan – pasukan dari daerah federal adalah untuk menyusup ke belakang garis musuh dan membangun kantong – kantong  gerilya. Pasukan Siliwangi adalah salah satu pasukan yang harus melakukan perpindahan tempat dari Jawa Tengah menuju lokasi – lokasi yang sudah ditetapkan dengan nama Long March Siliwangi. Belanda akhirnya menghentikan agresi militernya yang kedua.