Orde Baru adalah sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun lamanya, dimulai sejak tahun 1966 setelah masa pemerintahan Presiden Soekarno yang sering disebut sebagai masa Orde Lama. Orde baru dimaksudkan sebagai masa pemerintahan baru yang akan menata kembali kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang berlandaskan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 seperti sebelumnya, karena adanya berbagai ancaman terhadap Pancasila di masa Orde Lama yaitu peristiwa G30S PKI.
Terjadinya usaha kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang memakan korban jiwa dalam kronologi g30S PKI yaitu enam Jendral TNI AD, seorang perwira serta putri dari Jendral Nasution memunculkan gelombang kebencian rakyat terhadap PKI. Hal itu juga turut menggoyahkan stabilitas nasional secara keseluruhan, karena keamanan negara berada dalam kondisi rentan dan kacau balau sehingga pengaruh Presiden Soekarno menjadi melemah dan kehilangan kepercayaan dari sebagian rakyat. Oleh karena itu, saat ini menjadi akhir dari masa kepemimpinan Soekarno di Indonesia.
Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura)
Kejatuhan PKI telah menyebabkan hilangnya salah satu unsur pendukung era pemerintahan Soekarno. Kekacauan situasi saat itu membuat rakyat melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) mengajukan tiga tuntutan yang dikenal sebagai Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) kepada pemerintah. Tuntutan yang kemudian didukung berbagai kesatuan aksi mahasiswa dan pelajar lainnya dengan dukungan TNI tersebut adalah untuk membubarkan PKI dan semua ormas – ormasnya, perombakan pada kabinet Dwikora, dan tuntutan untuk menurunkan harga bahan pangan.
Ketika pada tanggal 21 Februari 1966 diumumkan reshuffle kabinet oleh Presiden Soekarno, ternyata masih ada beberapa simpatisan PKI yang duduk dalam kabinet sehingga menyulut aksi demonstrasi mahasiswa kembali, sampai memboikot pelantikan menteri – menteri baru pada 24 Februari 1966. Terjadi insiden yang melibatkan Resimen Cakrabirawa dan mengakibatkan seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim meninggal dunia. Pembubaran KAMI pada 25 Februari 1966 tidak menyurutkan gerakan mahasiswa yang masih menyuarakan Tritura.
Program Kerja Kabinet Ampera
Untuk memenuhi ketiga tuntutan rakyat maka dikeluarkan Ketetapan MPRS no XIII/MPRS/1966 untuk membentuk kabinet baru bernama Kabinet Ampera. Tugas utama dari kabinet Ampera adalah untuk menciptakan stabilitas di bidang ekonomi dan politik, yang dikenal dengan nama Dwidarma Kabinet Ampera. Program kerja dari kabinet Ampera yang juga dikenal dengan istilah Caturkarya Kabinet Ampera adalah:
- Untuk memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan.
- Melaksanakan pemilihan umum berbatas waktu sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPRS no. XI/MPRS/1966.
- Melakukan politik luar negeri bebas dan aktif bagi kepentingan nasional sesuai Tap MPRS no. XI/MPRS/1966.
- Terus berjuang untuk melawan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuknya.
Pimpinan Kabinet Ampera adalah Presiden Soekarno tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh pihak lain yaitu Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jendral Soeharto. Sebagai akibatnya timbul dualism kepemimpinan yang kurang menguntungkan bagi kesatabilan politik saat itu. Walaupun Soekarno masih memiliki pengaruh politik namun pengaruh tersebut perlahan sudah dilemahkan, terlebih lagi kalangan militer khususnya yang terdidik di negara Barat menunjukkan keberatan terhadap kebijakan yang dekat dengan PKI.
Aliran bantuan dari Uni Soviet dan Tiongkok juga menciptakan kekhawatiran bahwa Indonesia akan menjadi negara komunis. Situasi negara yang semakin memuncak akhirnya memaksa Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto pada 22 Februari 1967, sesuai tertera dalam Pengumuman Presiden Mandataris MPRS dan Panglima Tertinggi ABRI pada 20 Februari 1967.
Dasar dari pengumuman itu adalah pernyataan dalam Ketetapan MPRS no. XV/MPRS/1966 apabila Presiden berhalangan maka pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 akan berfungsi sebagai pemegang jabatan Presiden. Jendral Soeharto pada tanggal 4 Maret 1967 memberikan keterangan kepada pemerintah di sidang DPRGR mengenai penyerahan kekuasaan. Agar penyerahan kekuasaan sah secara konstitusional maka sidang MPRS perlu diadakan. Maka melalui Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7 – 12 Maret 1967 di Jakarta, secara resmi Soeharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia hingga pemilihan presiden hasil pemilihan umum.
Tujuan Pemerintahan Orde Baru
Dengan demikian, penanda lahirnya tujuan Orde Baru adalah ketika mandat pemerintahan diserahkan dari Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto lewat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966. PKI kemudian dilarang dan dibasmi hingga ke akar – akarnya. Beberapa tujuan orde baru yang memberi makna orde baru bagi rakyat dibawah pimpinan Soeharto sebagai Presiden RI adalah:
- Mengoreksi berbagai penyimpangan yang terjadi di masa orde lama secara keseluruhan tanpa kecuali.
- Menata kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.
- Menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen seperti tujuan awalnya.
- Membangkitkan kekuatan bangsa Indonesia kembali dengan mengembalikan stabilitas nasional dan mempercepat proses pembangunan terutama pada sektor ekonomi.
Kelebihan Pemerintahan Orde Baru
- Adanya peningkatan Gros Domestic Produk perkapita di Indonesia dari 70 dolar menjadi 100 dolar.
- Berhasil memperkenalkan program Keluarga Berencana yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- Peningkatan jumlah rakyat yang bisa membaca dan menulis.
- Menurunnya angka pengangguran.
- Mencukupi dengan cukup baik kebutuhan sandang, pangan dan papan rakyat.
- Peningkatan stabilitas keamanan negara.
- Pencanangan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.
- Keberhasilan Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita
- Bekerja sama dengan investor asing di bidang ekonomi dan meminjam dana dari luar negeri.
Kekurangan Masa Orde Baru
- Maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai penyimpangan di masa orde baru terjadi di semua kalangan termasuk pemerintahan dan masyarakat
- Pembangunan yang hanya dipusatkan di ibukota Jakarta saja sehingga terdapat kesenjangan cukup besar antara kota dan desa.
- Ketidak puasan yang dirasakan masyarakat dari berbagai daerah yang tidak tersentuh pembangunan dan banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk kepada etnis Tionghoa.
- Kebebasan pers dikekang dan begitu juga dengan kebebasan berpendapat setiap orang sebagai hasil dari kebijakan politik pada masa orde baru. Pers pada masa reformasi pada akhirnya mendapatkan kebebasan yang diinginkan.
- Kesenjangan sosial yang tinggi berlangsung di masyarakat
- Kekuasaan satu pihak yang berkelanjutan tanpa adanya tanda – tanda peralihan kekuasaan.
- Adanya program transmigrasi yang menimbulkan kecemburuan penduduk setempat karena tunjangan yang cukup besar untuk para transmigran pada tahun – tahun pertamanya. Juga kecurigaan akan Jawanisasi daerah – daerah di luar Jawa, padahal tidak semua transmigran berasal dari suku Jawa.
Sayangnya dengan semua penerapan tujuan orde baru dan ciri pokok orde baru yang dilaksanakan oleh pemerintah dibawah pimpinan Soeharto, tetap tidak dapat mencegah krisis yang menyerang Indonesia pada pertengahan 1997. Krisis ekonomi Asia yang terjadi pada saat itu turut mempengaruhi Indonesia dan diperburuk dengan kemarau paling parah dalam 50 tahun terakhir, mengakibatkan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lain semakin terpuruk. Jatuhnya rupiah dan peningkatan tajam inflasi mempercepat perpindahan modal. Semua itu memicu berbagai demonstrasi yang meminta Soeharto mengundurkan diri dan menjadi faktor penyebab runtuhnya orde baru. Pada 21 Mei 1998 akhirnya Soeharto menyerahkan kepemimpinan kepada wakilnya yaitu BJ. Habibie.
