Pada masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, hanya ada tiga partai politik utama yang mengikuti pemilihan umum. Kondisi ekonomi Indonesia yang melemah karena terpengaruh oleh krisis keuangan Asia menyebabkan semakin meluasnya gelombang ketidak puasan dan protes rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. Terjadinya demonstrasi besar – besaran yang dilakukan berbagai badan aksi termasuk mahasiswa berujung pada tragedi Trisakti 12 Mei 1998 dan Kerusuhan 13 Mei 1998.
Peristiwa – peristiwa tersebut membawa akhir pada kekuasaan Orde Baru, menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya orde baru dan memasuki orde Reformasi sebagai babak baru perkembangan nasionalisme indonesia. Aturan mengenai jumlah peserta pemilu dan pembentukan partai politik kemudian berubah pada saat reformasi yang mengakibatkan mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden. Partai Amanat Nasional (PAN) adalah salah satu dari sekian banyak partai yang dibentuk pada era Reformasi oleh sejumlah aktivis reformasi.
Majelis Amanat Rakyat (MARA)
Sejarah partai PAN berawal dari keberadaan Majelis Amanat Rakyat atau MARA yang dibentuk pada 14 Mei 1998. MARA merupakan suatu wadah terbuka yang bertujuan memperjuangkan keadilan dan demokrasi di Indonesia. MARA dibentuk oleh para tokoh nasional yang melibatkan tokoh dari lintas aama, suku dan rasial. Pembentukan MARA serupa dengan pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) di masa Orde Lama yang juga didirikan karena adanya penyelewengan yang dilakukan pemerintah yang dianggap tidak memahami penderitaan rakyat. Anggota MARA terdiri dari banyak tokoh termasuk beberapa mantan pejabat pemerintahan antara lain Goenawan Mohammad, Emil Salim, Jend.Purn.Rudini, Arifin Panigoro, Frans Seda, Adnan Buyung Nasution, Nurcholish Madjid, Ong Hok Ham, Faisal Basri, Amien Rais dan masih banyak yang lainnya sejumlah 49 orang.
Pendirian PAN (Partai Amanat Nasional)
Amien Rais yang menjadi salah satu tokoh kunci gerakan reformasi tahun 1998 juga menjadi motor pendirian PAN bersama para rekannya yang tergabung dalam MARA. MARA bersama dengan beberapa organisasi seperti PPSK Yogyakarta, para tokoh Muhammadiyah dan Kelompok Tebet lalu menggagas pembentukan Partai Amanat Nasional. Pada awalnya Amien Rais berkeinginan untuk kembali ke Muhammadiyah kepada posisinya sebagai Ketua Umum namun merasa terpanggil untuk melanjutkan perjuangan untuk kembali membangun Indonesia yang saat itu masih dalam keadaan carut marut setelah pergantian kekuasaan. Keinginan melanjutkan perjuangan itulah yang membuat Amien Rais kemudian mendirikan partai politik baru yang diberi nama Partai Amanat Bangsa (PAB). Nama PAB kemudian berubah menjadi PAN pada pertemuan di Bogor tertanggal 5-6 Agustus 1998.
Para pendiri PAN sejumlah 50 tokoh nasional antara lain Prof.Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad,Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Pao. Deklarasi PAN berlangsung pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta yang dihadiri oleh ribuan orang. Pendirian PAN kemudian disahkan melalui keputusan Departemen Kehakiman n. M.20.UM.06.08 tertanggal 27 Agustus 2003. Sebagai partai yang lahir di akhir masa Orde Baru, PAN membawa semangat Indonesia baru yang ingin menggantikan gaya pemerintahan otoriter pada masa Orde Baru.
Pada dasarnya PAN adalah partai terbuka walaupun sebagian orang menganggapnya sebagai partai Muhammadiyah karena sosok Amien Rais yang saat itu menjabat sebagai ketuanya. Partai ini mendasarkan diri pada asas Pancasila dan bersifat terbuka, majemuk dan mandiri , untuk berbagai warga negara Indonesia, laki – laki dan perempuan baik itu yang berasal dari beragam latar belakang pemikiran, etnis dan agama. Ketahui juga mengenai sejarah indische partij, sejarah perhimpunan indonesia dan sejarah partindo partai indonesia.
Visi, Misi dan Tujuan PAN
Sejarah partai PAN mempunyai visi sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, juga mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, diridhoi oleh Allah SWT, Tuhan YME. Sedangkan misi dari PAN adalah untuk mewujudkan beberapa hal sebagai berikut:
- Mewujudkan kader berkualitas.
- Mewujudkan diri sebagai partai yang dekat dan membela kepentingan rakyat.
- Mewujudkan partai yang modern berdasarkan sistem yang unggul dan manajemen unggul pula serta budaya bangsa yang luhur.
- Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju serta bermartabat.
- Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, melindungi semua bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat dan bermartabat, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi juga keadilan sosial dan mendapat hormat dalam pergaulan internasional.
Tujuan dalam sejarah partai PAN adalah untuk menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, menjunjung keadilan serta kemajuan pada bidang material dan spiritual. Akar dari cita – cita partai adalah moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan, prinsip non sektarian dan non diskriminatif. Semua prinsip tersebut tergabung dalam azas “Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat Bagi Sekalian Alam”.
Berdasarkan azas tersebut PAN akan menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika dalam berbangsa dan bernegara dengan menghargai harkat dan martabat manusia, serta mendukung kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, memperjuangkan keadilan sosial dan kehidupan bangsa yang lebih baik dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, bermartabat dan mandiri. Ketahui juga mengenai sejarah gerindo, sejarah parindra partai indonesia raya dan sejarah pni partai nasional indonesia.
Keikutsertaan Dalam Pemilu
Dalam sejarah partai PAN pertama kali ikut serta pada pemilu tahun 1999 dan meraih 7,4 persen suara atau 34 kursi di DPR. Walaupun hanya mendapatkan kursi sejumlah itu, PAN mampu menjadi penggerak utama dalam koalisi partai – partai Islam yang juga dikenal dengan sebutan poros tengah. Saat itu poros tengah terdiri dari partai – partai Islam seperti PKB, PAN, PBB, PPP dan Partai Keadilan (PKS) yang mengusung Gus Dur (Abdurrahman Wahid), Ketua Dewan Syuro PKB sebagai calon presiden. Pada saat itu Gus Dur berhadapan dengan Megawati Soekarnoputri , Ketua Umum PDI-P dan BJ. Habibie sebagai calon dari Golkar. Poros tengah kemudian melakukan lobi politik untuk mendukung Gus Dur sehingga Megawati kalah. Setelah pemilu, Amien Rais diangkat sebagai Ketua MPR.
Pada pemilu berikutnya di tahun 2004 PAN mendapatkan 6,4 persen suara dan kursi DPR sejumlah 53 kursi. Amien Rais diusung sebagai calon presiden dengan Siswono Yudo Husodo sebagai wakilnya, namun hanya mencapai putaran pertama dengan meraih 14,66 persen suara. Di tahun 2009 PAN mendapatkan 6 persen suara dan sejumlah 43 buah kursi di DPR, sedangkan pada pemilu 2014 mengalami peningkatan sebesar 7,6 persen suara dan 48 kursi DPR. Di tahun 2014 pula Hatta Rajasa yang menjadi Ketua Umum PAN juga diusung sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, namun kalah suara dari Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Tradisi Baru PAN
Saat ini Ketua Umum PAN adalah Zulkifli Hasan dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai yang dijabat oleh Soetrisno Bachir dan Amien Rais sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai. Sebagai ketua terpilih saat ini, Zulkifli Hasan ingin menjadikan partainya sebagai rumah besar untuk Indonesia. Artinya semua kebijakan yang akan dilakukan dalam sejarah partai PAN kedepannya harus bertujuan untuk kepentingan rakyat, memberantas kemiskinan dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Selain itu Zulkifli Hasan juga mengemukakan gagasan akan tiga program baru PAN yaitu revitalisasi, regenerasi dan reunifikasi.
- Reunifikasi – Mengajak kembali para tokoh pendiri PAN untuk kembali memenangkan Pemilu 2019.
- Otonomisasi – Membuat kekuasaan PAN tidak bersifat sentral dan membangun sistem serta struktur partai secara desentralisasi. Ini merupakan langkah baru dalam dunia politik di Indonesia dimana pemilihan para ketua DPD dan DPW akan menjadi wewenang dari DPD dan DPW masing – masing dan bukan lagi atas kehendak Ketua Umum sebagaimana biasanya. Tidak hanya itu, pemilihan calon Walikota/Bupati, Gubernur, Ketua DPRD Propinsi atau Kabupaten/ Kota akan diserahkan juga sepenuhnya pada DPD atau DPW setempat.
Kemudian dibawah kepemimpinan PAN juga akan diselenggarakan konvensi untuk pemilihan kader yang akan diusung menjadi calon presiden, sebagai gebrakan baru untuk menghapus tradisi lama yang selalu menganggap Ketua Umum partai adalah segala – galanya.
