Keadaan ekonomi Asia yang memburuk pada tahun 1998 berimbas pada krisis moneter di Indonesia. Kesulitan ekonomi memunculkan banyak protes dan kemarahan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto yang dianggap tidak dapat mengatasinya dengan baik. Perlahan tapi pasti berkembang protes – protes terorganisir dari para aktivis yang makin membesar terutama setelah peristiwa Trisakti dan Kerusuhan 1998.
Era baru dalam sejarah politik dan pemerintahan Indonesia dimulai sejak tanggal 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto lengser dari jabatannya setelah menerima desakan kuat dari arus reformasi. Itu adalah saat dimulainya Era Reformasi, dimana banyak sekali pihak – pihak yang kemudian membentuk partai politik setelahnya. Kebebasan dari kungkungan pemerintahan orde baru membuat banyak aspirasi rakyat yang tadinya terpendam bermunculan keluar bahkan hampir tidak terkendali. PKB adalah salah satu partai politik yang dibentuk pada era tersebut.
Usulan Dari Para Warga NU
Sehari setelah peristiwa lengsernya Soeharto, para pengurus PBNU mulai mendapatkan banyak sekali usulan dari warga – warga NU di seluruh tanah air mengenai pembentukan partai politik. Usulan tersebut beragam dimulai dari pemilihan logo, usulan mengenai nama parpol sebanyak 39 pilihan hingga visi misi dan AD/ART parpol dan sebagainya. Salah satu usulan yang paling lengkap datang dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai oleh KH. M. Cholil Bisri dan dari PWNU Jawa Barat. Namun PBNU menanggapi setiap usulan yang masuk dengan hati – hati, karena adanya hasil dari Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa NU tidak terkait dengan partai politik secara organisatoris dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
Kehati – hatian sikap PBNU tidak memuaskan keinginan dari para warga NU sehingga banyak pihak yang tidak sabar dan langsung mendeklarasikan pembentukan partai politiknya sendiri. Pihak – pihak tersebut diantaranya adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat di Cirebon. PBNU akhirnya mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang tugasnya untuk memenuhi aspirasi dari para warga NU. Simak juga sejarah partai Masyumi, sejarah partai ppp, dan sejarah berdirinya hizbut tahrir.
Kinerja Tim Lima dan Tim Asistensi
Ketua Tim Lima adalah KH. Ma’ruf Amin sebagai Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU dan anggotanya yaitu KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr. KH Said Aqil Siroj M.A (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir SE Msc (Ketua PBNU),dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Tim Lima diberi surat keputusan PBNU untuk mengatasi hambatan organisatoris. Seiring dengan semakin derasnya desakan dari warga NU yang menginginkan pembentukan partai politik, Tim Lima kemudian juga diberikan Surat Tugas melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada 20 Juni 1998.
Kemudian dibentuk tim Asistensi untuk membantu tim lima yang diketuai Arifin Djunaedi (wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma’ruf, Drs. H. Abdul Aziz MA, Drs H Andi Muarli Sunrawa, HM Nasihin Hasan, H. Lukman Saifuddin, Drs Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tugasnya untuk membantu Tim Lima dalam inventarisasi dan merangkum usulan untuk membentuk partai politik baru, juga membantu warga NU dalam mendirikan partai politik baru yang dapat menjadi wadah dari aspirasi politik warga NU.
Tim Lima dan Tim Asistensi pada tanggal 22 Juni 1998 kemudian mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan elaborasi tugas – tugas mereka. Kemudian rencana awal pembentukan partai politik dirumuskan pada tanggal 26-28 Juni 1998 di Villa La Citra Cipanas. Hasil pertemuan tersebut membuahkan lima rancangan yaitu pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, Mabda’ Siyasi, hubungan partai politik dengan NU, AD/ART dan naskah deklarasi.
Pada awalnya Gus Dur merasa prihatin bahwa kelompok – kelompok NU ingin mendirikan parpol karena akan terkesan mencampurkan agama dan politik. Namun sikapnya akhirnya melunak dan bersedia untuk menjadi inisiator pendirian parpol yang berbasis ahlusunnah wal jamaah. Deklarator lainnya seperti KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A Mustofa Bisri dan KH A Muchith Muzadi. Penentuan nama partai kemudian disahkan melalui musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, tokoh – tokoh pesantren dan masyarakat. Simak juga mengenai sejarah DPR, sejarah berdirinya HMI, sejarah berdirinya al washliyah dan sejarah perjanjian Aqabah.
Visi dan Misi Partai PKB
Dengan demikian berawal sejarah partai PKB pada 23 Juli 1998 atau 29 Rabi’ul Awal 1419 Hijriah di Jakarta menjadi parpol berideologi Konservatisme. Visi dan Misi sejarah partai PKB pun disusun untuk memberikan tujuan yang jelas bagi pendirian parpol yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa.
Visi PKB adalah sebagai berikut:
- Mewujudkan cita – cita dari kemerdekaan Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
- Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur lahir batin, juga materi dan spiritual.
- Mewujudkan penataan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan memiliki akhlakul karimah.
Misi dalam sejarah partai PKB adalah:
- Bidang Ekonomi – Untuk menegakkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.
- Bidang Hukum – Berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab dan dapat mengayomi rakyat, menjunjung hak asasi manusia dan keadilan sosial.
- Bidang Sosial Budaya – Membangun budaya yang maju dan juga modern dengan memelihara jati diri bangsa yang baik agar harkat dan martabat bangsa dapat terangkat.
- Bidang Pendidikan – Meningkatkan kualitas SDM yang memiliki akhlak mulia, mandiri, terampil dan profesional serta kritis terhadap lingkungan sosial di sekitar, mewujudkan sistem pendidikan nasional yang merakyat, murah dan berkesinambungan.
- Bidang Pertahanan – Membangun kesadaran dari setiap warga negara mengenai kewajiban turut serta dalam usaha pertahanan negara, mendorong terwujudnya pembelaan diri masyarakat terhadap perlakuan yang tidak aman dari pribadi maupun institusi tertentu.
Sejarah partai PKB berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip perjuangan dalam sejarah partai PKB adalah mengabdi kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan dan menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai – nilai dalam Islam yang mengandung Ahlusunnah Waljamaah.
Pencapaian Politik PKB
Dalam sejarah partai PKB tidak lepas dari peranan Gus Dur dan kiai lainnya sebagai pendiri. Pada Pemilu 1999 kharisma kepemimpinan Gus Dur terbukti mampu menaikkan suara PKB sebanyak 13.336.982 suara (12,61%) atau setara dengan 51 kursi DPR. Koalisi poros tengah pun menunjuk Gus Dur sebagai calon Presiden hingga terpilih dengan Megawati sebagai wakilnya. Pada masa pamilu 2004-2009 PKB kembali masuk dalam lima besar tepatnya peringkat ketiga dengan 12.002.885 suara (10,61 persen) atau 52 kursi DPR. Namun sangat disayangkan pada pemilu 2009 suara PKB merosot tajam dengan hanya 5.146.302 suara (4,95 %) dan 28 kursi. Perolehan suara kembali meningkat pada pemilu 2014 dibawah pimpinan Ketua Umum DPP PKB H.Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 11.292.151 suara (9,04%) atau 47 kursi DPR. Pada Pemilu 2019, PKB mendapatkan nomor urut 1.
