8 Kelebihan dan Kekurangan Orde Lama dalam Berbagai Bidang

Periode pemerintahan di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa periode, salah satunya adalah Orde Lama. Kelebihan dan kekurangan Orde Lama tidak terlepas dari berbagai macam peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama.

Orde Lama merupakan sebutan bagi periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 – 1968. Pada periode pemerintahan ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Pemerintahan Indonesia mengalami beberapa peralihan pada masa orde lama. Indonesia sempat menerapkan sistem pemerintahan presidensial, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Baca juga pengertian Orde Lama, demokrasi pada masa Orde Lama, dan penyimpangan pada masa Orde Lama.

Kelebihan dan Kekurangan Orde Lama

Kelebihan masa pemerintahan Orde Lama diantaranya adalah:

1. Indonesia berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia

Pemerintahan Orde Lama juga termasuk masa pemerintahan setelah kemerdekaan Republik Indonesia (1945 – 1950). Pada awal-awal kemerdekaan banyak terjadi peristiwa-peristiwa bersejarah yang menunjukkan keinginan yang sangat kuat dari rakyat Indonesia untuk merdeka. Peristiwa tersebut diantaranya adalah Pertempuran Medan Area, Pertempuran 10 November, Pertempuran Ambarawa, dan Pertempuran 5 hari di Semarang.

Belanda bahkan melakukan Agresi Militer Belanda 1 dan Agresi Militer Belanda 2 untuk kembali menegakkan pengaruhnya di Indonesia. Namun, pemerintah pada masa Orde Lama tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pemerintah secara aktif menyelenggarakan berbagai perundingan dan perjanjian untuk mendamaikan kondisi sekaligus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjanjian yang dihasilkan misalnya Perjanjian Linggarjati atau Perjanjian Renville.

2. Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda

Pemerintah Orde Lama berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur diplomasi dan militer. Presiden Soekarno, pada tanggal 19 Desember 1961, mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat merupakan konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Presiden Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayjen (Mayor Jenderal) Soeharto diangkat sebagai panglima. Mereka bertugas untuk merencanakan, mempersiapkan, dan mengadakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indoesia.

3. Indonesia menjadi pelopor diadakannya Konferensi Asia Afrika

Indonesia menjadi salah satu negara pelopor dari diadakannya Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika atau Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika merupakan konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika. Pada saat itu, negara-negara Asia dan Afrika umumnya adalah negara-negara yang baru saja memperoleh kemerdekannya. Konferensi Asia Afrika diadakan oleh Indonesia, Burma (saat ini Myanmar), Ceylon (saat ini Sri Lanka), India, dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia (Sunario). Pertemuan tersebut berlangsung pada 18 – 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia.

4. Indonesia menjadi pelopor Gerakan Non-Blok

Tidak hanya Konferensi Asia Afrika, pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia juga menjadi pendiri Gerakan Non-Blok. Gerakan ini berawal dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika yang diadakan di Bandung, Indonesia pada 1955. GNB (Gerakan Non-Blok) adalah kumpulan negara-negara yang tidak ingin berpihak pada blok tertentu pada saat Perang Dingin. Indonesia melalui Presiden Soekaron beserta keempat pemimpin lainnya mendirikan gerakan ini. Keempat pemimpin negara lainnya adalah Josip Broz Tito (Presiden Yugoslavia), Gamal Abdul Nasser (Presiden Mesir), Pandit Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India), dan Kwame Nkrumah (Gana).

5. Pemilihan Umum pertama di Indonesia

Orde Lama berhasil menyelanggaraka Pemilihan Umum pertama di Indonesia pada tahun 1955. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu pertama ini diselenggarakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, karena pemberontakan DI/TII. Baca juga Pemilu pada masa Orde Lama, sejarah singkat Pemilu di Indonesia, sejarah Pemilu 1955, dan sejarah partai politik di Indonesia.

Kekurangan dari masa pemerintahan Orde Lama diantaranya adalah:

1. Situasi politik yang tidak stabil

Pada masa pemerintahan Orde Lama, situasi politik Indonesia terkesan tidak stabil. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pergantian kabinet yang mencapai 7 kali pergantian kabinet pada masa pemerintahan demokrasi liberal saat Orde Lama. Kabinet-kabinet yang berkuasa pada masa Orde Lama ialah Kabinet Natsir (1950 – 1951), Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951 – 1952), Kabinet Wilopo (1952 – 1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953 – 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (1955 – 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956 – 1957), dan Kabinet Djuanda (1957 – 1959).

2. Munculnya Sistem Demokrasi Terpimpin

Pergantian kabinet yang terus terjadi karena penerapan sistem demokrasi liberal, memaksa Indonesia untuk membentuk suatu sistem pemerintahan baru yang lebih stabil. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno memperkenalkan suatu sistem pemerintahan baru yang dinamai Demokrasi Terpimpin. Perbedaan sistem demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal terletak pada kekuasaan presiden. Pada demokrasi liberal, parlemen mempunyai kekuasaan yang luas untuk menjalankan pemerintahan dan pengambilan keputusan negara.

Sementara itu, pada sistem demokrasi terpimpin maka presidenlah yang mempunyai kekuasaan tersebut. Presiden bahkan memiliki kekuasaan hampir di seluruh bidang pemerintahan. Kekuasaan Presiden Soekarno selaku Presiden Indonesia sangat dominan, sehingga kehidupan politik tidak tumbuh secara demokratis.

Indonesia menerapkan sistem ini sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Kabinet Djuanda kemudian dibubarkan dan digantikan dengan kabinet kerja yang dipimpin oleh Soekarno sendiri selaku perdana menteri dan Ir. Djuanda selaku menteri pertama. Fokus kebijakan berada di sektor sandang, pangan, dan pembebasan Irian Barat. Pada masa ini juga, Indonesia membentuk badan-badan eksekutif maupun legislatif, seperti MPRS, DPRS, DPA, Depernas, dan Front Nasional.

3. Ideologi yang saling bertentangan

Pada masa pemerintahan Orde Lama, terdapat pertentangan ideologis antara nasionalis, agama, dan komunis (NASAKOM). Pada saat demokrasi liberal diterapkan saat pemerintahan Orde Lama, terdapat tiga partai yang memiliki partisipasi yang sangat besar di dalam pemerintahan. Ketiga partai tersebut adalah PNI (Partai Nasionalis Indonesia), PKI (Partai Komunitas Indonesia, dan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Ketiga partai ini masing-masing memiliki ideologi yang berbeda. PNI memiliki ideologi nasionalis, PKI mempunyai ideologi komunis, dan Masyumi memiliki ideologi Pans Islamisme.

4. Terjadi penyimpangan dari Pancasila dan UUD 1945

Pada masa Orde Lama, terjadi beberapa penyimpangan dari Pancasila dan UUD 1945 yakni sebagai berikut:

• Presiden seumur hidup
• Dibubarkannya DPR hasil pemilu 1955
• Pembentukan MPRS dan DPR-GR yang dipilih dan diangkat oleh Presiden

Selain itu, juga terdapat perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer yang melanggar UUD 1945.

Pada masa Orde Lama juga terjadi peristiwa Pemberontakan G30S/PKI. Namun, pemberontakan ini berhasil digagalkan oleh TNI dan rakyat. Baca juga latar belakang G30SPKI, kronologi G30SPKI, sejarah G30SPKI lengkap, dan sejarah Museum Lubang Buaya. Inilah penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan Orde Lama. Semoga bermanfaat.