10 Keadaan Politik Pada Masa Orde Baru dan Kebijakannya

Peristiwa G30S PKI mengawali era pemerintahan Orde Baru dengan kondisi keamanan dan politik negara yang buruk. Pada waktu itu rakyat sudah gelisah dan resah karena kenaikan harga barang – barang dan tingkat inflasi yang tinggi, belum lagi isu keamanan dalam negeri yang mengemuka karena kronologi G30S PKI. Akibatnya banyak demonstrasi yang dilakukan rakyat demi menuntut perbaikan dalam negeri dan pemerintahan. Adanya Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat mengemuka untuk menuntut pemerintah membubarkan PKI beserta ormasnya, menurunkan harga barang dan merombak kabinet Dwikora dari unsur – unsur PKI.

Dampak G30S PKI di bidang politik lumayan signifikan dan memicu terjadinya berbagai perubahan dalam masyarakat dan kehidupan berpolitik. Dalam upaya memulihkan keadaan setelah terjadinya pemberontakan berdarah pada tanggal 30 Oktober tersebut, pemerintah mulai melakukan berbagai hal untuk memperbaiki keadaan politik  dalam negeri dan luar negeri pada masa Orde Baru dan juga menegaskan perbedaan orde lama dan orde baru kepada rakyat.

Pengaturan Politik Dalam Negeri

Pemerintah Orde Baru kemudian giat melakukan berbagai perubahan di berbagai bidang terutama politik yang sangat berpengaruh kepada kehidupan rakyat. Keadaan politik pada masa orde baru yang sedang kacau balau berusaha ditenangkan dengan beberapa kebijakan politik pada masa orde baru.

1. Membentuk Kabinet Pembangunan

Kabinet pada masa peralihan kekuasaan adalah kabinet Ampera yang dikenal dengan nama tugas Dwi Darma Kabinet Ampera. Tujuan dibentuknya kabinet ini dengan Catur Karya kabinet Ampera untuk menciptakan stabilitas dalam bidang politik dan ekonomi agar dapat menyelenggarakan pembangunan nasional.

2. Membubarkan PKI dan Ormasnya

Untuk menjamin keadaan politik masa orde baru yang kondusif maka Soeharto sebagai pengemban Supersemar perlu menjamin keamanan, ketenangan dan kestabilan pemerintahan. Maka pemerintah Orde Baru melakukan pembubaran PKI pada 12 Maret 1966, melarang PKI sebagai organisasi, dan menangkap sekitar 15 orang menteri yang dianggap menjadi informan atau terlibat dalam latar belakang G30S PKI pada tanggal 8 Maret 1966.

3. Penyederhanaan Partai Politik

Penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia dilakukan setelah pemilu tahun 1971. Keadaan politik pada masa Orde Baru tersebut tidak berarti menghapus partai – partai namun menggabungkannya menjadi hanya tiga partai politik saja berdasarkan kesamaan program. Ketiga partai politik pada masa Orde Baru tersebut adalah:

• Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII dan Partai Islam Perti sebagai kelompok partai politik Islam.
• Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai hasil dari gabungan PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI dan Parkindo sebagai kelompok partai politik nasionalis.
• Golongan Karya.

4. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Keadaan politik pada masa Orde Baru bisa dilihat dari penyelenggaraan pemilihan umum yang berhasil sebanyak enam kali setiap lima tahun sekali sejak tahun 1971 – 1997. Pengaturan pemilu tersebut mengesankan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah tercapai, berlangsung secara tertib dengan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER). Namun pada kenyataannya, pemilu diarahkan kepada kemenangan Golkar sebagai kebijakan politik pada orde baru. Kemenangan tersebut sangat menguntungkan pemerintah karena terdapat mayoritas suara di MPR dan DPR. Sehingga Soeharto dapat menjadi presiden selama enam periode pemilu, dan setiap pertanggung jawaban, RUU dan usulan pemerintah lainnya selalu disetujui MPR dan DPR tanpa catatan.

5. Dwifungsi ABRI

Untuk mencapai stabilitas politik maka ABRI diberi peran ganda oleh pemerintah yaitu sebagai pertahanan negara dan juga terlibat dalam pemerintahan. Terdapat Fraksi ABRI di MPR dan DPR serta DPRD untuk fungsi stabilisator pada situasi politik negara.

6. Pendidikan P4

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada 12 April 1976 melalui Ekaprasetia Pancakarsa. Selanjutnya dikukuhkan melalui Ketetapann MPR dalam Sidang Umum 1987. Sejak tahun 1978, pendidikan P4 dilakukan secara menyeluruh pada lapisan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni. Tujuan dari penataran P4 ini adalah untuk membentuk pemahaman yang sama akan demokrasi Pancasila sehingga diharapkan dapat membentuk persatuan dan kesatuan nasional.

Dengan demikian dapat membentuk opini rakyat yang kuat yang mendukung pemerintah Orde Baru. Penataran P4 ini menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru telah memanfaatkan Pancasila dengan telak terbukti dengan imbauan untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal yang akhirnya memicu peristiwa Tanjung Priok. Penataran P4 ini ditujukan sebagai sarana doktrin ideologi yang menjadikan Pancasila sebagai bagian dari sistem kepribadian, budaya dan sistem sosial masyarakat Indonesia.

Pengaturan Politik Luar Negeri

Keadaan politik pada masa orde baru antara Indonesia dan luar negeri juga berada pada tahap yang kritis sebagai akibat berbagai penyimpangan pada masa orde lama. Beberapa kebijakan baru terkait dengan hubungan Indonesia dengan luar negeri secara politis yaitu:

1. Kembali Menjadi Anggota PBB

Desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri dari DPR GR kepada pemerintah membuat Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 28 Desember 1966. Keputusan ini diambil karena pemerintah menyadari akan adanya banyak manfaat yang akan diperoleh dari keanggotaan PBB untuk kepentingan nasional. Kembalinya Indonesia disambut baik oleh sejumlah negara Asia dan PBB sendiri dan dibuktikan dengan penunjukan Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB pada masa sidang 1974.

2. Membekukan Hubungan Dengan RRC

Pembekuan hubungan dengan Republik Rakyat Cina secara diplomatik juga dilakukan pemerintah Indonesia didasarkan pada bantuan RRC kepada PKI dalam melakukan kudeta sehingga RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Indonesia juga memperbarui hubungan politik  yang sempat renggang dengan India, Filipina, Thailand dan Australia serta negara lain yang sempat menegang akibat kebijakan politik Orde Lama.

3. Memperbaiki Hubungan Dengan Singapura

Keadaan politik pada masa orde baru juga dilakukan dengan pemulihan hubungan Indonesia – Singapura melalui perantara Habibur Rachman, duta besar Pakistan untuk Myanmar. Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada 2 Juni 1966 kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yeuw, sehingga pemerintah Singapura pun menyatakan kesediaan untuk menjalin hubungan diplomatik.

4. Memulihkan Hubungan Dengan Malaysia

Pemulihan hubungan dengan Malaysia dilakukan dengan perundingan di Bangkok pada 29 Mei – 1 Juni 1966 dengan isi Perjanjian Bangkok sebagai berikut:

• Rakyat Sabah kembali diberi kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan mengenai kedudukan mereka di Federasi Malaysia.
• Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik dan menghentikan permusuhan.
• Persemian pemulihan hubungan Indonesia – Malaysia dilakukan di Jakarta yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Accord oleh Tun Abdul Razak dan Adam Malik. Dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan masing – masing negara.

Keadaan politik pada masa orde baru juga diperkuat dengan menjadi salah satu negara yang mempelopori pendirian ASEAN pada Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. Banyaknya perubahan dan gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah pada awal – awal pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah Orde Baru dinilai membawa angin segar bagi kondisi negara dan rakyat dan kelancaran proses pembangunan negara. Namun lama kelamaan rakyat pun merasakan kejanggalan dari setiap kebijakan politik yang diambil oleh negara, yang menunjukkan berbagai penyimpangan pada masa Orde Baru sehingga mendapat julukan sebagai rezim diktator. Puncak dari ketidak setujuan rakyat dari faktor penyebab runtuhnya orde baru  adalah penuntutan agar Soeharto turun dari jabatannya pada tahun 1998.