Mulai faktor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kesenian, sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan, geografi, regional, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, politik, ideologi dan masih banyak lagi.

Organisasi internasional merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh banyak negara untuk saling bekerja sama. Masing-masing negara mengirim perwakilan untuk saling bertemu, negosiasi dan mengutarakan pendapat. Kemudian setelah menemukan kesepakatan, maka dilakukan tanda tangan perjanjian.

Organisasi ini sendiri diciptakan karena adanya kesamaan nasib, kebutuhan bersama dan beberapa faktor lainnya demi mewujudkan kesejahteraan bersama antar negara. Selain itu, tujuan organisasi internasional cukup banyak. Seperti mengatur agenda internasional, menjadi mediator tawar-menawar politik, memfasilitasi inisiatif politik dan sebagai pemercepat untuk membentuk koalisi.

Organisasi internasional juga mendefinisikan masalah yang menonjol dan memutuskan masalah mana yang dapat dikelompokkan bersama, sehingga membantu penentuan prioritas pemerintah atau pengaturan pemerintah lainnya. Ada juga organisasi regional dan global.

Organisasi internasional dibagi menjadi dua jenis. Pertama yaitu organisasi antar pemerintah atau yang idkenal sebagai organisasi pemerintah internasional (IGOs).

Jenis organisasi yang paling berhubungan dengan istilah ‘organisasi internasional’, merupakan organisasi yang khususnya terdiri dari negara-negara berdaulat atau disebut juga sebagai negara anggota.

Contohnya yaitu PBB, Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Council of Europe (COE), International Labour Organization (ILO) dan Organisasi Kepolisian Internasional (INTERPOL). Untuk menyebut ini PBB, memakai istilah organisasi antar pemerintah agar lebih jelas.

Jenis organisasi yang kedua yaitu organisasi non pemerintah internasional (INGO). Bentuknya mirip LSM yang beroperasi di skala internasional. Contoh dari organisasi nirlaba internasional seperti Organisasi Gerakan Pramuka Internasional dan Organisasi Palang Merah Internasional. Seperti yang kita lihat, cukup banyak organisasi internasional yang ada.

Akan ada pertanyaan bagaimana sejarah organisasi internasional terbentuk. Mulai dari zaman sejarah dulu sebenarnya sudah ada organisasi internasional. Berikut adalah sejarah organisasi internasional.

Sejarah Organisasi Internasional (Zaman Yunani)

Sejarah organisasi internasional paling awal adalah Liga Delian yang didirikan pada tahun 478 SM. Anggota liga berisikan banyak kota di Yunani kala itu.

Dominasi terkuat dipegang oleh Athena. Sebenarnya, tujuan awal Liga Delian adalah untuk aliansi militer. Demi melawan ekspansi Persia yang dipimpin oleh Xerxes I. Hingga akhirnya Yunani berhasil memenangkan Perang Persia-Yunani ini.

Sejarah Organisasi Internasional (Zaman Pertengahan Eropa)

Kini kita memasuki Eropa di era pertengahan. Setelah Liga Delian, 1500 tahun kemudian didirikan Liga Hanseatic.Fokus Liga Hanseatic kepada dunia perdagangan. Pusatnya di sebelah utara Jerman atau Eropa Utara. Asosiasi yang berfokus pada kerjasama perdagangan ini berdiri hingga enam ratus tahun.

Setelah liga dagang, kini terbentuklah organisasi internasional yang bergerak di bidang agama. Organisasi ini bernama Western Christendomyang kepemimpinan teokratis dikuasai oleh para petinggi Gereja Barat.

Kemudian Perang Napoleon di Eropa baru saja selesai. Setelah besar yang melibatkan kaisar Perancis yang hebat ini, banyak negara yang mulai sadar bahwa perang memakan biaya yang banyak.

Atas kesadaran ini, diadakan Kongres Wina pada tahun 1814 dan melahirkan sebuah organisasi internasional bernama Concert of Europe. Anggotanya sepakat untuk menghindari perang agar tidak merugi.

Concert of Europe merupakan organisasi internasional pertama pada zaman modern. Diharapkan, organisasi ini bias menciptakan dan menjaga perdamaian di Eropa. Organisasi ini bertahan hingga 1870 ketika meletus perang Jerman dan Perancis.

Sejarah Organisasi Internasional (1900 hingga Sekarang)

Lagi-lagi perang mengacak-acak tanah Eropa. Perang Dunia I yang baru saja selesai membawa banyak kehancuran dan memakan banyak biaya. Ide tentang organisasi internasional semakin perlu direalisasikan agar bisa menjaga perdamaian dan kebaikan masyarakat dunia.

Presiden Amerika Serikat Woodrow Willson meyakinkan dunia bahwa masalah perang bisa dicegah jika didiskusikan di konferensi internasional. Setelah diadakan konferensi internasional untuk perdamaian, pada tahun 1907 di Hague, 44 negara berdaulat mengirimkan wakilnya untuk membentuk Liga Bangsa-Bangsa.

Oppenheim mengusulkan agar LBB membuat undang-undang dan hukum internasional. Pendirian LBB ini merupakan titik balik organisasi dunia setelah Christendom runtuh.

Namun lagi-lagi organisasi internasional LBB ini gagal mencegah perang dunia kedua. Kegagalan LBB dalam mencegah peperangan dan menjaga perdamaian rasanya harus merevisi idenya Oppenheim. Memang LBB selama ini hanya berfungsi secara administratif dan legislatif tanpa adanya fungsi eksekutif.

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir didirikanlah organisasi internasional bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kita kenal sekarang. Sejak PBB terbentuk, poses dekolonisasi semakin meningkat dan banyak pula negara yang merdeka. Pada tahun 1991 sudah ada 113 negara telah meratifikasi Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Cukup banyak tujuan organisasi PBB juga lebih banyak lagi. Ini menandakan adanya kemajuan besar partisipasi banyak negara dalam organisasi internasional dan bahkan termasuk negara-negara yang baru merdeka. Pemikiran tentang kedaulatan dan kesetaraan semakin dipertegas.

Adanya peraturan bahwa semua orang berhak untuk menentukan nasibnya masing-masing. Dengan hak tersebut, siapapun berhak memilih status politik dan bebas untuk memperjuangkan dan mengembangkan sosial, budaya dan ekonomi.

Dalam perkembangannya, banyak organisasi internasional yang tumbuh semakin besar. Yang bersifat regional contohnya ASEAN yang ada di Asia Tenggara dan Uni Eropa yang mempersatukan. Yang bersifat kerjasama multilateral dalam bidang keungan dan ekonomi contohnya seperti World Bank, IMF dan WTO.

Yang bersifat kerja sama pertahanan dan kemanan seperti NATO dan Pakta Warsawa. Tapi Pakta Warsawa kini sudah bubar seiring dengan runtuhnya Uni Soviet dan komunisme dengan tujuan organisasi ANZUS untuk menguatkan Inggris, Selandia Baru dan Amerika Serikat.

Demikian informasi tentang sejarah organisasi internasional. Sejarah organisasi internasional perlu diketahui agar anda memahami bagaimana berdirinya PBB, pencetusnya sejak awal, tujuannya didirikan dan dampaknya terhadap Indonesia. Sejak dari itu diketahui tujuan organisasi di ASEAN .

The post Sejarah Organisasi Internasional appeared first on Sejarah Lengkap.

VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) adalah suatu persekutuan dagang atau kongsi dagang Hindia Timur yang dibentuk oleh Belanda dan didirikan pada 20 Maret 1602. VOC juga dijuluki negara didalam negara karena menguasai Indonesia berkat hak istimewa VOC yang diberikan oleh pemerintah Belanda. VOC memiliki hak monopoli untuk beraktivitas di bidang perdagangan di Asia sejak awal penjajahan Belanda di Indonesia. VOC dianggap sebagai perusahaan pertama bersistem pembagian saham dan juga sebagai perusahaan multinasional pertama.

Salah satu hak oktroi atau hak istimewa dalam sejarah VOC Belanda adalah bahwa VOC berhak untuk memiliki pasukan tentara sendiri, menerbitkan mata uang sendiri dan berwenang untuk bernegosiasi dengan negara lain, bahkan berhak menyatakan perang. Tujuan utama dibentuknya VOC adalah untuk menimbulkan bencana pada musuh dan untuk keamanan tanah air. Pada saat itu Belanda bersaing dengan Portugis dan Spanyol untuk menguasai perdagangan di Asia. Selama berkuasa, kebijakan VOC Belanda banyak sekali yang menyengsarakan rakyat Indonesia.

Kebijakan VOC Secara Umum

1. Menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melancarkan usaha monopoli perdagangan sebagai akibat penjajahan.
2. Melakukan politik devide et impera atau politik adu domba untuk memecah belah dan menguasai kerajaan – kerajaan di Indonesia.
3. Mengangkat seorang Gubernur Jenderal untuk memperkuat kedudukannya di daerah jajahan adalah salah satu bagian dari kebijakan VOC Belanda.
4. Mempraktekkan hak oktroi yang diberikan oleh pemerintah Belanda sepenuhnya yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Sebab hak tersebut seolah memberi VOC kekuasaan yang tidak terbatas sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat Belanda. Hak tersebut meliputi hak monopoli, hak untuk mencetak uang, mendirikan benteng, melakukan perjanjian, dan membentuk pasukan tentara.
5. Kebijakan VOC Belanda secara umum untuk membangun markas di Batavia, dipindahkan dari pangkalan sebelumnya di Banten dan Ambon. Markas baru ini diharapkan bisa memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan VOC di Hindia Belanda. JP Coen memutuskan untuk memindahkan markas VOC karena di Banten terjadi pertikaian dengan etnis Cina, Banten dan Inggris. Sedangkan Maluku tidak memadai untuk dijadikan sebagai kantor pusat karena terlalu kecil. Jayakarta terpilih karena memiliki gudang dan loji VOC sejak tahun 1610, dan setelah berhasil menguasainya, nama kota tersebut diubah menjadi Batavia.
6. Melakukan pelayaran Hongi (Hongi Tochten) yang menjadi suatu peristiwa perampasan, perampokan, pemerkosaan, perbudakan dan pembunuhan bagi rakyat Maluku. Pelayaran ini adalah hasil kebijakan Pieter Booth, Gubernur Jenderal VOC pertama. Ketika Belanda berhasil menguasai Ambon pada 1605, pelayaran Hongi dilakukan untuk memantau jalannya monopoli perdagangan rempah – rempah di Maluku.
7. Kebijakan VOC Belanda mencakup hak ekstirpasi, yaitu hak untuk memusnahkan tanaman rempah – rempah yang melebihi ketentuan yang ada. Bagi rakyat, hak ini menjadi ancaman yang mematikan harapan akan kelebihan sumber penghasilan.
8. Kebijakan VOC Belanda berikutnya adalah kewajiban untuk menyerahkan hasil bumi seperti lada, kayu manis, beras, ternak, nila, gula dan kapas.
9. Kebijakan VOC Belanda juga menerapkan Prianger Stelsel sejak 1723, aturan yang mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada VOC.
10. Mendapatkan monopoli perdagangan pala di Hindia dengan cara brutal seperti pada peristiwa Pembantaian Banda 1621. Pala adalah komoditas yang hanya ada di Banda, dan untuk mendapatkannya JP Coen menggunakan cara yang keras dan brutal yaitu mengusir dan melenyapkan penduduk asli pulau Banda.

Kebijakan VOC Dibawah Daendels

1. Daendels membuat kebijakan VOC Belanda dalam bidang birokrasi pemerintahan dengan membubarkan dewan legislatif pendamping gubernur jenderal dan menggantinya dengan dewan penasihat. Daendels juga membagi pulau Jawa menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Kepala prefektur adalah residen yang membawahi beberapa orang bupati. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah Belanda dan diberi penghasilan. Daendels juga membentuk sekretaris negara (Algemene Secretarie).
2. Kebijakan VOC Belanda di masa Daendels dalam bidang hukum dengan membentuk tiga jenis peradilan. Satu untuk orang Eropa, pribumi dan untuk orang timur asing.
3. Kebijakan VOC Belanda berikutnya di bidang militer yaitu ketika Daendels membangun jalan raya Anyer Panarukan sebagai sarana lalu lintas bagi pertanian dan perekonomian. Jumlah pasukan angkatan perang juga ditambah menjadi 20 ribu orang dari 3 ribu orang, membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang, pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya dan juga benteng – benteng pertahanan.
4. Korupsi diberantas tanpa pandang bulu termasuk pada orang Eropa dengan pembentukan Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rakenkaer) namun konon Daendels sendiri malah melakukan korupsi di bidang penjualan tanah kepada swasta.
5. Kebijakan VOC Belanda juga menerbitkan uang kertas dan memperbaiki gaji pegawai. Menetapkan pajak in natura dan sistem penyerahan wajib untuk hasil bumi kepada pemerintah Kerajaan Belanda dengan harga yang sudah ditentukan.

Kebijakan VOC Zaman Van den Bosch

1. Pasca terjadinya defisit keuangan pemerintah Belanda, para pejabat di bawah pimpinan Van den Cappellen mulai melakukan sejumlah kebijakan di bidang internal dan eksternal yang dikenal dengan Kebijakan Pintu Terbuka. langkah pertama adalah dengan mengangkat Johannes van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal baru setelah T.S. Raffles (1811 – 1816).
2. Van den Bosch memulai kebijakan VOC Belanda baru berupa pelaksanaan tanam paksa karena kondisi keuangan Belanda yang memburuk. Sistem ini pada dasarnya menargetkan perkembangan hasil pertanian dari daerah jajahan atau daerah yang terkena dampak tanam paksa agar dapat meningkatkan kondisi keuangan Belanda. Dampak tanam paksa menjadi era yang paling mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan dihentikan setelah muncul berbagai kritik dari dalam negeri dan luar negeri Belanda.

Kebijakan VOC Belanda mencakup berbagai bidang karena mereka pada dasarnya diberikan kebebasan untuk mengelola daerah jajahan dengan caranya sendiri. VOC kerap disebut sebagai negara di dalam negara, berkat hak oktroi yang dimilikinya. Mereka berhak membuat peraturan di berbagai bidang untuk mendukung kelancaran usaha dagangnya, dan dengan demikian mendatangkan pemasukan yang besar untuk kas Belanda.

Begitu juga kebijakan yang dibuat pada zaman Daendels, yang membiarkan perkembangan perbudakan seperti yang terlihat pada kerja rodi di proyek jalan raya Anyer Panarukan. Begitu juga akibat penjajahan Belanda pada zaman van den Bosch yang sama sekali tidak membuat kondisi rakyat Indonesia lebih baik, melainkan menjadi semakin sengsara. Tidak hanya kekayaan alam Indonesia yang dikeruk habis – habisan, namun rakyat juga mengalami penderitaan yang amat besar yang tidak bisa dibayangkan oleh generasi masa kini.

The post 17 Kebijakan VOC Belanda Pada Masa Penjajahan appeared first on Sejarah Lengkap.

Perjanjian ekstradisi ini sangat berkaitan dengan topik hubungan internasional khususnya hukum internasional. Sebenarya suatu negara tidak perlu untuk menyerahkan buronan yang kabur ke negaranya ke negara tempat asal kriminal tersebut. Ini karena memang pada dasarnya tiap negara berdaulat tidak ada kewajiban internasional. Karena itulah banyak negara di dunia ini membentuk suatu jaringan atau perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi bilateral ini umumnya sudah ditanda tangani oleh banyak negara.

Mungkin beberapa orang ada yang kesulitan untk membedakan antara deportasi dan ekstradisi. Karena secara fisik, memang terlihat mirip yaitu menendang orang yang bersangkutan keluar dari suatu negara. Dalam ekstradisi, dua atau lebih negara yang sudah menandatangi perjanjian yang sah secara hukum untuk mengembalikan terpidana ke negara asalnya. Sedangkan deportasi, suatu negara mengembalikan penduduk asing illegal yang menempati negara lain dalam jangka waktu tertentu. Penduduk asing yang dimaksud di deportasi tidak harus narapidana. Berikut adalah Dampak Perjanjian Ekstradisi :

1. Beberapa Negara Mengabaikan Hak-Hak Kriminal

Kita ambil contoh kasus di Hong Kong beberapa bulan yang lalu. Pada bulan Juni 2019, warga Hong Kong melakukan demonstrasi tentang UU ekstradisi. Ini diawali ketika ada seorang wanita Hong Kongyang dibunuh di Taiwan ketika sedang bersama pacarnya. Pendukung UU ekstradisi menganggap penting agar negaranya tidak menjadi tempat bersembunyi kriminal. Sedangkan kritikus UU ekstradisi tidak percaya dengan pengadilan China.

Cukup banyak kritikus yang kurang percaya pada Cina. Karena negara itu cukup sering menggunakan kejahatan non-politik untuk mengkritik pemerintah. Beberapa orang juga curiga bahwa para perjabat Hong Kong tidak bisa menolak permintaan Cina. Tidak hanya demonstran, ahli hukum profesional pun merasa khawatir akan diabaikannya hak-hak pelaku kejahatan. Tingkat hukuman di Cina sangat tinggi. Pelaku kriminal diperlakukan semena-mena, disiksa dan penolakan perwakilan hukum. Karena itulah ada perjanjian ekstradisi bersyarat

Beberapa negara menandatangani perjanjian ekstradisi bersyarat. Karena pada kenyataannya, mengurus ekstradisi tidak semudah itu. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam ekstradisi. Seperti kagagalan untuk memenuhi kriminalitas ganda, kasus kriminal yang berbau politik dan adanya kemungkinan hukuman khusus yang akan dijatuhkan oleh negara asal. Seperti hukuman mati, penyiksaan dan penanganan yang tidak manusiawi.

2. Bisa Mudah Menangkap Koruptor dan Kriminal Lain

Dengan perjanjian ekstradisi, suatu negara akan terbantu oleh negara lain yang disinggahi oleh si kriminal atau koruptor. Kepolisian dalam negeri cukup merilis daftar pencarian orang dan mengirimkan informasinya ke interpol. Maka interpol akan meneruskannya ke kepolisian di tiap negara. Sehingga dengan perjanjian ekstradisi, si kriminal tidak akan pernah benar-benar aman di negara yang digunakan untuk bersembunyi. Ini berlaku jika negara asal si kriminal sudah saling mengesahkan perjanjian ekstradisi.

Jika tanpa ekstradisi, usaha untuk menangkap kriminal tentu lebih susah. Bandingkan ketika seorang kriminal masih berada di negara sendiri dan berada di negara lain. Jika di negara sendiri, tentu menangkap si kriminal lebih mudah karena masih berada di wilayah negara itu sendiri. Selain itu juga karena jaringan informasi antar polisi dalam negeri juga lebih luas. Singkatnya, semua lebih terkendali jika dalam negeri. Bagaimana jika kriminal melarikan diri ke luar negeri? Apakah negara asal si koruptor harus mengirimkan ratusan polisi hanya untuk memburunya? Tidak perlu mengirim ratusan polisi. Cukup bekerja sama dengan perjanjian ekstradisi.

Meski terlihat memudahkan, tapi ada negara yang tidak menandatangani perjanjian ekstradisi. Seperti Amerika Serikat yang tidak melakukan perjanjian ekstradisi dengan Cina, Russia, Namibia, Uni Emirat Arab, Korea Utara dan beberapa negara lain. Mungkin karena beberapa alasan politis.

3. Sebagai Indikator Penanganan Kriminal Masih Kurang

Mari kita lihat introspeksi dan melihat sisi yang lain. Di poin sebelumnya menjelaskan bahwa perjanjian ekstradisi memang mempermudah untuk menangkap seorang kriminal yang kabur ke negara lain. Tapi tentu kita berpikir, suatu negara yang membutuhkan perjanjian ekstradisi berarti karena penanganan untuk menangkap kriminal masih kurang. Khususnya menangkap kriminal yang memiliki kekayaan melimpah. Memang hanya kriminal berduit yang mampu kabur ke luar negeri. Seperti koruptor atau gembong narkoba internasional.

4. Mengatasi Masalah Yurisdiksi

Prosedur untuk mengadili si kriminal tidak semudah yang kita bayangkan. Ada beberapa peraturan dan hukum khusus yang menjadi kendala. Karena itulah tujuan kedua perjanjian ekstradisi yaitu agar kriminal tidak bisa menghindar dari pemidanaan. Karena kerap kali negara yang daerahnya dijadikan tempat berlindung oleh seorang kriminal tidak bisa menjatuhkan pidana padanya. Biasanya ini karena tidak adanya yurisdiksi atas kriminal tersebut dan adanya beberapa aturan teknis pidana. Yurisdiksi sendiri artinya adalah wilayah atau daerah dimana ada di wilayah tersebut berlaku undang-undang yang berdasarkan hukum. Karena alasan yurisdiksi itulah sebaiknya kriminal yang baru saja tertangkap diserahkan ke negara asal kriminal tersebut. Karena negara asal memiliki yurisdiksi atas kriminal tersebut.

Demikian informasi tentang dampak perjanjian ekstradisi. Dampak perjanjian ekstradisi perlu diketahui agar kita memahami bahwa ada hukum-hukum internasional tentang penanganan kriminal. Bicara masalah hubungan internasional, ada baiknya kita mengetahui perbedaan APEC dan OPEC.

Dari tulisan di atas, bisa disimpulkan ada tiga dampak positif dan satu dampak negatif dari perjanjian negatif. Dampak positifnya yaitu mempermudah penangkapan kriminal, menjadi tolok ukur kemampuan menangkap kriminal dan mengatasi masalah yurisdiksi. Dampak negatifnya hanya satu yaitu ada negara yang tidak menghargai atau tidak menghormati hak-hak yang dimiliki kriminal. Sesudah kembali negara asal, aparat penegak hukum di negara asal sering kali memperlakukan para kriminal dengan asal-asalan.

The post 4 Dampak Perjanjian Ekstradisi Internasional appeared first on Sejarah Lengkap.

Isi Sumpah Pemuda dan Maknanya

Sebelum kita membahas makna Sumpah Pemuda, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui isi Sumpah Pemuda. Cukup banyak tokoh sumpah pemuda yang merumuskan sumpah pemuda dan tokoh-tokoh ini berasal dari organisasi pemuda di Indonesia. Berikut adalah isi Sumpah Pemuda.

Kami putra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.

Kami putra dan poetri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Kami putra dan poetri mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Makna Sumpah Pemuda

Setelah kita mengetahui isi Sumpah Pemuda, sekarang kita akan membahas makna Sumpah Pemuda. Lalu menghayati dan mengamalkan makna Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari:

1. Memberikan rasa untuk menghargai perjuangan rakyat Indonesia

Sumpah Pemuda lahir karena adanya semangat bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajahan Belanda. Perjuangan para pemuda dan pemudi sangatlah serius. Mereka rela berkorban tenaga, waktu, pemikiran, moral dan materiil demi rakyat Indonesia yang bersatu dan demi Indonesia yang merdeka. Perjuangan yang serius merupakan nilai yang sangat berharga. Jika Sumpah Pemuda tidak pernah ada, mungkin saja bangsa Indonesia tidak bisa atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bersatu. Jika membutuhkan waktu yang lebih lama, tentu kemerdekaan Indonesia akan mundur. Mungkin para pemuda dan pemudi tidak meninggal dalam perang kemerdekaan, tapi mereka pantas disebut pahlawan karena berani dan serius untuk menjaga tanah air hingga memiliki pemerintah berdaulat seperti saat ini.

2. Meningkatkan semangat perjuangan

Sumpah Pemuda dilahirkan dengan semangat perjuangan kemerdekaan yang begitu besar. Tentu ini memicu para generasi muda yang baru dan khususnya kita para millenial untuk meneruskan perjuangan para pemuda Indonesia yang hidup seabad yang lalu. Di era dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu cepat, seharusnya perjuangan generasi millenial lebih mudah jika dibandingkan pemuda pemudi Indonesia seabad yang lalu.
Tapi para pemuda saat ini cenderung malas untuk berjuang demi Indonesia karena dimanjakan oleh teknologi. Selain itu, teknologi yang canggih malah mempercepat pengaruh globalisasi. Sehingga seolah tidak ada batas antar negara di dunia. Budaya dari berbagai belahan dunia pun bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Sehingga akibatnya kini pemuda pemudi Indonesia lebih mengagumi budaya lain seperti budaya barat, Jepang dan Korea.

3. Agar generasi selanjutnya mencintai Indonesia sepenuh hati

Kita sudah mengetahui bahwa pendahulu kita mendapatkan kemerdekaan ini karena perjuangan besar dengan mengorbankan segalanya. Bukan karena belas kasihan dari bangsa lain. Pada masa meraih kemerdekaan, sudah sangat banyak para pemuda yang gugur ketika berjuang. Perjuangan dan kematian mereka merupakan wujud dari rasa cinta tanah air. Latar belakang dari rasa cinta Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Karena tiga poin Sumpah Pemuda merupakan pengakuan akan rasa cinta pada Indonesia.

Kecintaan pada Indonesia bermakna mencintai segalanya yang ada di Indonesia. Contohnya keragaman. Bagaimanapun kita harus bisa hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda pendapat, pemikiran dan latar belakang. Perbedaan ini sebaiknya jangan dimanfaatkan untuk memicu konflik sosial. Jika kita benar-benar mencintai Indonesia, tentu kita dapat menerima segala perbedaan yang ada di Indonesia.

Segala jenis perselisihan dan perbedaan yang ada di masyarakat harus bisa diselesaikan secara damai. Ini semua demi mewujudkan rasa cinta kita pada Indonesia. Selain itu kekerasan bukanlah jawaban dari tiap permasalahan. Kita juga menganut demokrasi Pancasila dimana segala hal yang terkait dengan perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan musyawarah.

4. Memberikan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia

Rasa bangga menjadi bangsa Indonesia merupakan salah satu makna dari Sumpah Pemuda. Waktu itu, para pemuda yang merumuskan Sumpah Pemuda di Kongres Pemuda II memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Sebenarnya cukup banyak alasan kenapa kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai ribuan pulau, bahasa dan budayanya sangat beragam. Bahkan budayanya pun bisa dijadikan sebagai objek wisata. Dunia pun mengenal keramahan penduduk Indonesia. Selain itu juga banyak lokasi yang bisa dijadikan objek wisata. Beda jauh dengan era saat ini dimana pemuda pemudi cenderung mengidolakan budaya lain. Beberapa para pemuda dan pemudi mengagumi gaya hidup barat yang sangat bebas dan seolah tidak ada norma.

Ada lagi para pemuda dan pemudi, tapi rata-rata pemudi, yang mengidolakan budaya Korea. Mereka lebih paham budaya Korea daripada budaya sendiri. Mereka juga lebih hafal dan paham para selebriti Korea daripada tokoh-tokoh sejarah Indonesia. Selain Korea, ada juga para pemuda pemudi yang terlalu mengidolakan Jepang. Mereka terpengaruh oleh maraknya tayangan animasi dan drama Jepang yang masuk ke Indonesia. Animasi itu menggambarkan gaya hidup di Jepang sehingga malah lebih ingin tinggal di Jepang. Selain itu mungkin karena maraknya pemberitaan negatif tentang Indonesia yang beredar di media. Tapi itulah kehidupan. Tidak ada yang sepenuhnya negatif dan tidak ada yang sepenuhnya positif. Jika kita sudah bangga dan cinta pada Indonesia, maka sebaiknya kita menerima semuanya.

5. Mengajak generasi muda agar menjaga keutuhan NKRI

Perumusan Sumpah Pemuda bertujuan untuk menyatukan dan mempertahankan keutuhan Indonesia. Memang waktu itu NKRI belumlah terbentuk karena belum merdeka. Tapi para pemuda pemudi memiliki semangat sebagai satu Indonesia sudah ada. Bahkan kini semangat untuk menjaga keutuhan NKRI masih sangat terasa di kalangan para pemuda. Pemuda adalah tonggak Indonesia agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Salah satu contoh kecil untuk pemuda demi menjaga NKRI adalah menciptakan kedamaian dan toleransi.

Demikian informasi tentang isi sumpah dan maknanya. Isi Sumpah Pemuda dan maknanya sangat perlu untuk diketahui terutama bagi kita yang termasuk golongan pemuda millenial. Untuk mengenang Sumpah Pemuda, didirikanlah museum Sumpah Pemuda yang termasuk museum di Indonesia

The post Isi Sumpah Pemuda dan Maknanya Bagi Bangsa Indonesia appeared first on Sejarah Lengkap.

Pada saat itu Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk bebas dari belenggu penjajahan yang mengeksploitasi rempah – rempah kekayaan alam nusantara. Pada waktu itu juga sudah banyak pejuang yang bangkit namun mereka hanya dapat berjuang sendiri di daerahnya masing – masing. Melalui sejarah peristiwa sumpah pemuda inilah perkembangan nasionalisme Indonesia meningkat dan ditegaskan bahwa perjuangan akan kemerdekaan tersebut tidaklah dilakukan secara terpisah, melainkan bersama – sama dan bersatu agar dapat berhasil.

Terbentuknya Organisasi Budi Utomo dan Jong Java

Sejarah Sumpah Pemuda dimulai ketika Belanda memperbolehkan rakyat Indonesia untuk mulai mengecap pendidikan sebagai bentuk dari politik balas budi yang diterapkannya. Semakin banyak rakyat yang bersekolah maka semakin banyak pula yang memiliki pendidikan bagus dan cara berpikir yang maju. Latar belakang Sumpah Pemuda dimulai pada tahun 1908 ketika dr. Sutomo, dr. Ciptomangunkusumo dan Douwes Dekker mempelopori berdirinya Budi Utomo yang bertujuan untuk memajukan pendidikan, peternakan, pertanian dan budaya. Sejarah berdirinya Budi Utomo menjadi cikal bakal dari pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga menjadi pelopor akan berdirinya berbagai organisasi kepemudaan selanjutnya seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Minahasa dan banyak lagi.

Sekitar tujuh tahun setelah berdirinya Budi Utomo, ada kebangkitan pergerakan para pemuda walaupun masih sebatas kegiatan yang berlangsung dalam suasana kesukuan di daerah.  Pergerakan para pemuda dimotori oleh seorang pemuda bernama Satiman yang memiliki semangat berkobar. Organisasi pemuda di Indonesia bernama Tri Koro Dharmo yang berdiri pada 7 Maret 1915 adalah cikal bakal dari Jong Java yang menjadi wadah awal perhimpunan pemuda sebagai perkumpulan para pelajar. Anggotanya berasal dari penjaringan para pelajar tanah air juga seluruh perguruan dan sekolah – sekolah di Pulau Jawa dan Madura.

Tri Koro Dharmo secara bahasa berarti Tiga Tujuan Mulia yaitu Sakti, Bukti dan Bakti. Tujuan ini menginginkan adanya perubahan dari cara pandang para pemuda akan situasi dan kondisi di Indonesia. Muncul desakan yang membuat keanggotaan Tri Koro Dharmo diperluas, maka nama perkumpulan diubah menjadi Jong Java sehingga seluruh pelajar yang berasal dari Jawa, Bali, Madura dan Lombok bisa bergabung. Berbagai kongres kemudian diadakan untuk menyebarkan pentingnya peran para pemuda kepada berbagai kalangan, juga memberantas buta huruf agar para pemuda melihat dunia luar dengan lebih bebas.

Sebelum Jong Java, dalam latar belakang sumpah pemuda sebenarnya terbentuk perkumpulan mahasiswa yang dibentuk pada 1908 bernama Perhimpunan Indonesia. Tetapi organisasi ini hanya terbatas perkumpulan mahasiswa di Belanda dan belum memiliki peran aktif di Indonesia. Masuknya beberapa tokoh ke dalam Perhimpunan Indonesia seperti Ciptomangunkusumo dan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) pada 1913 mengubahnya. Kelak juga diketahui bahwa Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta juga tergabung dalam Perhimpunan Indonesia. Setelah mereka kembali ke Indonesia, barulah mereka mulai berhimpun lagi dan melakukan pergerakan karena mereka mulai menyadari adanya tujuan bersama dan berusaha mengurangi perpecahan yang diakibatkan oleh perbedaan aneka suku bangsa dan agama.

Kongres Pemuda I

Setelah Jong Java kemudian berdiri organisasi pemuda seperti Jong Sumatranen Bond (1917), Jong Celebes dan Jong Minahasa (1918), Sekar Roekoen (1919) dan Jong Bataks Bond (1925) serta banyak lagi. Anggotanya semua adalah para pemuda dan pemudi berstatus sosial tinggi yang melanjutkan pendidikan di Jawa. Pada saat itu perjuangan masih dilakukan sendiri – sendiri sesuai dengan daerahnya dan sejak tahun 1920an baru mendiskusikan kemungkinan adanya organisasi gabungan untuk kepentingan persatuan Indonesia.

Usaha pertemuan berkali – kali sulit dilaksanakan karena banyak organisasi yang landasannya berbeda – beda. Pada 15 November 1925 disepakati pembentukan panitia untuk mempersiapkan pertemuan. Dalam latar belakang sumpah pemuda, akhirnya diselenggarakan Kongres Pemuda I yang berlangsung pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta, yang diketuai oleh Muhammad Tabrani, salah satu tokoh Sumpah Pemuda. Kongres ini menghasilkan kesepakatan bersama mengenai:

• Kemerdekaan Indonesia dari penjajahan adalah cita – cita bersama seluruh pemuda di Indonesia.
• Seluruh organisasi kepemudaan memiliki tujuan untuk menggalang persatuan.

Kongres Pemuda II

Kongres Pemuda II adalah titik penting pada latar belakang sumpah pemuda. Kongres kedua ini berlangsung dalam tiga tahap. Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) menggagas penyelenggaraan kongres kedua ini. Sidang pertama diadakan pada Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di gedung Katholieke Jongelingen Bond (KJB) di Waterloopein (Lapangan Banteng) mulai pukul 19.30  – 23.30. Ketua Kongres yaitu Sugondo Djojopuspito membuka rapat dengan uraian sejarah pergerakan pemuda Indonesia.

Sidang kedua kemudian dipindahkan ke Oost Java Bioscoop di Konigsplein Noord (Jalan Medan Merdeka Utara) pada Minggu 28 Oktober 1928 dan berlangsung mulai pukul 08.00 – 12.00. Pembicaraan pada rapat kedua ini hanya direncanakan untuk membahas seputar masalah pendidikan. Nona Purnomowulan sebagai pembicara pertama menemankan pada perbaikan sistem pendidikan Indonesia. Menurutnya tempat pendidikan yang terbaik adalah asrama karena anak – anak dapat belajar bergaul satu sama lain dan bekerjasama. S. Mangunsarkoro sebagai pembicara kedua menekankan pada pemberian pendidikan kebangsaan nasional untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air. Ki Hajar Dewantoro direncanakan sebagai pembicara ketiga tetapi batal hadir.

Rapat penutup atau rapat ketiga berlangsung di Gedung Kramat 106 (Indonesische Clubgebouw) pada hari Minggu 28 Oktober 1928 pukul 17.30 – 23.30. Pada sidang terakhir dalam latar belakang sumpah pemuda ini berhasil merumuskan masalah – masalah yang sesuai harapan bangsa. Rumusan hasil rapat ini menghasilkan ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda yaitu:

• Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.
• Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
• Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Kemudian diputuskan bahwa isi ikrar tersebut wajib digunakan oleh semua perkumpulan kebangsaan Indonesia dengan menyebarkannya ke berbagai surat kabar dan dibacakan di rapat – rapat perkumpulan. Rumusan ikrar ini dibuat oleh sekretaris panitia yaitu Moh. Yamin dan dibacakan oleh Ketua Kongres Sugondo Djojopuspito di depan semua peserta kongres. Kesatuan tanah air, bangsa dan bahasa dilambangkan dengan:

• Lambang warna dengan pengibaran bendera kebangsaan
• Lambang suara dengan lagu Indonesia Raya ciptaan WR. Soepratman
• Lambang lukisan dengan lencana garuda terbang.

Hasil rapat dalam latar belakang sumpah pemuda juga menyatakan bahwa lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan, bendera merah putih sebagai bendera negara, bahwa kemerdekaan Indonesia harus menjadi cita – cita semua pemuda Indonesia dan semua organisasi pemuda harus disatukan dalam wadah yang sama. Sejarah bahasa Indonesia pun turut menjadi bagian dari ikrar Sumpah Pemuda ini.

Sejarah Lagu Indonesia Raya dalam sejarah latar belakang terjadinya sumpah pemuda diputar sebelum penutupan kongres dan dimainkan dengan biola tanpa syairnya. Tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda sebagai hari nasional bukan hari libur berdasarkan Keppres no. 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 sebagaimana juga sejarah Museum Sumpah Pemuda.

The post Latar Belakang Sumpah Pemuda Singkat pada 28 Oktober appeared first on Sejarah Lengkap.

Tujuan Pemberian Hak Istimewa VOC Oleh Pemerintah Belanda

Pemerintah Belanda memberikan hak kepada VOC disebabkan oleh beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:

• Meringankan beban Pemerintah Belanda

Pemerintah Belanda berharap VOC dapat membantu meringankan beban pemerintah Belanda dalam menghadapi perang melawan Spanyol. Belanda saat itu masih berperang dengan Spanyol untuk mempertahankan daerah kekuasannya.

• Memonopoli perdagangan di Nusantara

Keberadaan VOC di Nusantara bertujuan untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. Monopoli perdagangan ini bertujuan untuk mendukung pemerintah Belanda dari sudut ekonomi dalam rangka memperluas wilayah kekuasaannya di Nusantara. VOC juga ingin mengambil alih beberapa pusat perdagangan yang berada di Nusantara yang waktu itu masih dikuasai oleh negara lain.

• Menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara

Dalam rangka memperkuat kekuasaannya, VOC memiliki tujuan untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang berada di Nusantara. Tujuan tersebut adalah untuk mengambil alih tentara kerajaan menjadi prajurit perang Belanda. Kondisi ini menyebabkan kekuatan Belanda dari sektor sumber daya manusia menjadi bertambah dan meningkatkan daya perang.

• Menguasai pelabuhan-pelabuhan di Nusantara

VOC juga bertujuan untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Nusantara. Pemerintah Belanda secara otomatis akan terbantu apabila VOC menguasai titik-titik pelabuhan penting di Nusantara. Belanda akan diuntungkan karena mempermudah bantuan yang datang dari kapal. Selain itu, pelabuhan penting untuk proses perdagangan demi meningkatkan sektor ekonomi pemerintahan.

• Mencegah persaingan perdagangan yang tidak sehat

Sejak Belanda datang ke Nusantara, sudah banyak pedagang dari berbagai macam daerah yang singgah karena lokasinya yang strategis dan kaya akan hasil buminya. Keberadaan VOC bagi Belanda diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perdagangan tidak sehat yang terjadi dari Sabang hingga Merauke. Hal ini akan menguntungkan banyak pihak, baik Belanda maupun pihak pedagang lainnya. Kondisi ini akan menghasilkan hasil yang maksimal dan adil. Baca juga sejarah berdirinya VOC atau sejarah VOC Belanda, latar belakang VOC, pemimpin VOC, dan sejarah Perang Banten.

Hak Istimewa VOC dari Pemerintah Belanda

VOC mempunyai beberapa hak istimewa yang diberikan oleh Pemerintah Belanda. Hak istimewa VOC tersebut adalah:

1. Hak monopoli perdagangan

Pemerintah Belanda memberikan kuasa penuh untuk VOC dalam rangka memonopoli perdagangan di Nusantara. VOC diharapkan dapat menguasai rempah-rempah dari berbagai titik Nusantara. Rempah-rempah tersebut akan didistribusikan ke Pemerintah Belanda maupun dijual kembali untuk menunjang sektor ekonomi.

2. Hak membentuk angkatan perang

Hak istimewa VOC lainnya adalah hak membentuk angkatan perang dari sektor apapun, baik darat, laut, dan udara. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pemerintah Belanda dengan meningkatkan daya tempur tentara Belanda. Ini berguna untuk mempertahankan wilayahnya maupun berperang dengan negara lain untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Pemerintah Belanda hanya perlu fokus pada hal-hal penting untuk membangun negaranya.

3. Hak mencetak dan mengeluarkan mata uang

VOC mempunyai ide untuk mencetak dan mengeluarkan mata uang sebagai alat transaksinya. Hak ini bertujuan agar proses monopoli perdagangan berjalan dengan lancar dan tidak menyebabkan perseteruan. VOC secara tidak langsung membantu Pemerintah Belanda dari sektor ekonomi. Mata uang tersebut juga dapat digunakan sebagai salah satu aturan sewa tanah bagi mereka yang menduduki Nusantara. Hal ini berarti bagi yang menduduki Nusantara maka diwajibkan untuk membayar sewa tanah dengan mata uang yang sudah ditentukan.

4. Hak mengadakan perjanjian dengan raja

VOC mendapatkan hak untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja di Nusantara dalam rangka menguasai kerajaan di Nusantara. Pieter Both selaku Jendral Pertama VOS merupakan salah satu Jendral yang sukses melakukan perjanjian dengan Raja Jayakarta pada 1611. Perjanjian tersebut pada intinya menyatakan bahwa VOC akan membeli sebidang tanah yang sangat luas dan strategis milik Kerajaan Jayakarta. Tanah tersebut dibeli untuk dibangun pusat wilayah VOC di Jawa dan merupakan cikal bakal Pemerintah VOC di Batavia (saat ini Jakarta).

5. Hak memerintah di Nusantara

VOC bahkan mendapatkan hak istimewa dari Pemerintah Belanda untuk memerintah di Nusantara. Mereka berhak untuk memerintah siapapun di negara jajahan mereka. VOC dapat memerintah siapapun yang bukan dari Pemerintah Belanda untuk mengerjakan sesuatu yang mereka inginkan. Misalnya, membangun kamp militer dan bangunan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan VOC.

6. Hak ekspansi benteng

Pemerintah Belanda saat itu sedang berperang melawan Portugis di Ambon. Wilayah tersebut merupakan posisi cukup strategis untuk menunjang pemerintahan, sehingga Belanda berusaha mengusir bangsa Portugis. Belanda pun membangun benteng yang dikenal sebagai Benteng Victoria. Benteng ini adalah simbol kemenangan Pemerintah Belanda dalam berperang melawan Portugis.

7. Hak menentukan perang atau damai

VOC berhak mengambil keputusan untuk berperang atau berdamai demi menguasai wilayah Nusantara dan mengusir penjajah dari negara lain. Mereka akan membuat perundingan dengan suatu kerajaan dan negara penjajah. Jika kesepakatan dinilai kurang memuaskan dan tidak menguntungkan, maka VOC akan menyatakan perang. Namun, jika kesepakatan yang dibuat menguntungkan kedua belah pihak maka mereka akan memilih berdamai demi tujuan bersama.

8. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai

VOC memiliki banyak pegawai yang bekerja untuk mencapai tujuan VOC. VOC berhak untuk mengangkat dan menghentikan pegawai jika kinerjanya dianggap kurang memuaskan. Selain itu, pegawai akan diberhentikan jika hasil kerjanya tidak membuahkan hasil yang maksimal yang dapat memperlambat proses pembangunan Pemerintahan Belanda. VOC juga berhak mengangkat Jenderal ataupun pegawai yang hasil kerjanya memuaskan sebagai pemimpin utama. Pengangkatan ini dilakukan di wilayah ataupun dalam organisasi tertentu demi memperkuat Pemerintah Belanda. Baca juga kapan VOC dibubarkan, koleksi Museum Sri Baduga, koleksi Museum Bahari Jakarta, dan koleksi Museum Dirgantara.

Meskipun Pemerintah Belanda telah memberikan berbagai hak istimewa kepada VOC, tetapi VOC akhirnya dibubarkan. Pembubaran disebabkan oleh beberapa faktor seperti korupisi yang dilakukan oleh pegawai VOC, semakin tingginya biaya perang sementara pemasukannya tidak sebanding, dan hutang yang dilakukan pihak VOC kepada negara kompatriot demi membiayai biaya perang yang tinggi serta tingkat kebutuhan pemerintah Belanda yang semakin hari semakin tinggi. Inilah penjelasan mengenai tujuan pemberian hak istimewa VOC. Semoga bermanfaat.

The post 8 Hak Istimewa VOC Beserta Penjelasannya appeared first on Sejarah Lengkap.

1. Menjalin Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan Dengan Negara di Kawasan Asia Tenggara

Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan pertama adalah menjalin kerja sama dengan negara lain seperti pertukaran pelajar. Sampai sekarang, kerjasama di bidang pendidikan ini masih terus dilakukan dan manfaatnya sudah bisa dibuktikan baik untuk Indonesia dan juga negara lainnya karena memang menjadi salah satu tujuan dari ASEAN. Ada banyak sekolah yang menjalin kerja sama dengan sekolah luar negeri yang menjadi anggota ASEAN, namun yang paling sering adalah kerjasama dengan Thailand, Malaysia dan juga Singapura. Indonesia juga membuka kesempatan yang luas untuk para pelajar dari negara lain supaya bisa belajar di Indonesia begitu juga dengan negara lainnya.

2. Mengembangkan Pendidikan Vokasi SMK di Indonesia

Pemerintah Indonesia saat ini juga sedang fokus pada pengembangan dan penguatan di bidang pendidikan vokasi yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pertemuannya dengan beberapa Menteri Pendidikan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations Education Ministers Meeting [ASED].

Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan struktur populasi yang relatif muda ini terus meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil lewat pendidikan yang berkualitas dan ada begitu banyak peran Indonesia dalam ASEAN. Desain kurikulum vokasi yakni meningkatkan pasokan tenaga kerja terampil dengan kualifikasi dan kompetensi di tingkat ASEAN nantinya pasti akan menentukan desain pengembangan serta membawa pendidikan vokasi ke arah yang lebih baik di tingkat pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.

ASEAN melirik pendidikan vokasi ini sebab kurikulum 60 persen sudah ditentukan di dunia usaha. Proses belajar nantinya juga akan lebih banyak mengutamakan praktik di dunia usaha dan industri dan saat ini, rata rata negara ASEAN sudah mengembangkan pendidikan vokasi tersebut seperti contohnya Myanmar dan Thailand yang juga tertarik untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pendidikan dengan Indonesia.

3. Sebagai Anggota SEAMEO

SEAMEO merupakan salah satu organisasi di ASEAN yakni organisasi menteri menteri pendidikan di Asia Tenggara yang merupakan lembaga pemerintahan di bidang pendidikan. SEAMEO ini dinilai bisa membantu memecahkan masalah serta keterbatasan untuk meningkatkan kualitas serta akses pendidikan. Peran nyata dari SEAMEO Indonesia adalah sebagai anggota SEAMEO dengan Regional Centre atau institusi spesialis terbanyak jika dibandingkan dengan negara anggota lain. Regional Centre ini bergerak di banyak program pelatihan dan juga penelitian di bidang pendidikan, budaya dan ilmu pengetahuan.

Salah satu Regional Centre yang mempunyai peran aktif dalam melakukan penelitian dan juga pelatihan di Indonesia adalah SEAMEO Regional Centre for Tropical Biology [SEAMEO BIOTROP]. Lembaga ini lebih fokus pada pembangunan berkelanjutan berhubungan dengan biologi tropika di Asia Tenggara. Biotrop ini membantu negara anggota SEAMEO untuk mengembangkan keahlian dalam mencari solusi, meneliti dan melakukan pendekatan alternatif untuk memecahkan masalah biologis kritis seperti hasil bumi, perairan dan juga penanganan hutan.

4. Berperan Dalam Iptekin ASEAN

Indonesia juga mempunyai peran penting dalam pembentukan serta kerja sama ASEAN Committee on Science and Technology [ASEAN COST] di sepanjang sejarah berdirinya ASEAN. Ini bertujuan untuk mendukung kegiatan penelitian serta pengembangan dalam bidang sains dan teknologi nasional ASEAN [Iptekin ASEAN]. Indonesia kemudian mengundang siswa untuk berkontribusi pada pengembangan pilar Keamanan Politik ASEAN serta untuk memungkinkan masyarakat Indonesia memperoleh kemajuan pembangunan untuk mewujudkan visi ASEAN people centered and people oriented.

5. Berperan Dalam ASEAN University Network [AUN]

Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan berikutnya adalah pada ASEAN University Network dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini dilakukan dengan kemampuan dan fasilitas untuk mencapai internasionalisasi pendidikan tinggi. Agenda pembahasannya sendiri cukup beragam dari mulai yang berhubungan dengan pendidikan tinggi, menengah dan juga dasar. Khusus untuk ASEAN mempunyai program sebanyak 45 jenis, akan tetapi ada 18 program kerjasama pendidikan yang belum mempunyai lead country. Untuk itulah Indonesia memberikan usul menjadi lead country untuk tiga program yakni sandwich degree, joint srudy program dan juga strengthening School network to promote education for sustainable development.

6. Memberikan Penawaran Beasiswa Pendidikan

Indonesia juga memiliki peran penting dalam bidang pendidikan di ASEAN dengan cara menawarkan beasiswa pendidikan selain ada juga peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pangan. Tidak hanya Singapura yang memberikan beasiswa latihan pengolahan jasa pelabuhan udara, keselamatan kerja industri, kesehatan, komunikasi, bahari dan lain sebagainya, namun Indonesia juga turut memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa dan juga seni untuk pelajar dari negara negara anggota ASEAN dan juga kawasan negara yang berkembang.

7. Mengadakan Olimpiade Bidang Pendidikan

Peran Indonesia selanjutnya dalam bidang pendidikan di ASEAN adalah mengadakan Olimpiade dalam bidang pendidikan. Olimpiade dalam bidang pendidikan ini memang sering diselenggarakan dalam taraf regional Asia Tenggara seperti contohnya dari Indonesia yang menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional [OSN] oleh Pertamina di tahun 2015.

8. Turut Serta Dalam ACT

Indonesia juga melakukan pertemuan yang dihadiri oleh organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapira dan juga Korea Selatan dalam ASEAN Council of Teachers Convention [ACT]. Acara ini diselenggarakan di Sanur, Denpasar pada tahun 2012 yang membahas tentang profesionalitas guru untuk memajukan pendidikan negara negara anggota ASEAN.

Demikian ulasan dari kami kali ini tentang beberapa peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan. Sebenarnya, ada begitu banyak peran dari Indonesia yang lainnya dalam bidang pendidikan yang semuanya bertujuan untuk memajukan bidang pendidikan untuk negara negara anggota ASEAN khususnya Indonesia.

The post 8 Peran Indonesia di ASEAN Dalam Bidang Pendidikan appeared first on Sejarah Lengkap.

Dalam rangka memenangkan persaingan ini, VOC oleh Staaten Generaal di Belanda diberi wewenang mempunyai tentara yang harus mereka biayai sendiri. VOC juga memiliki hak, atas nama Pemerintah Belanda yang saat itu masih berbentuk republik, untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang terhadap suatu negara. Wewenang tersebut menyebutkan bahwa suatu perkumpulan dagang seperti VOC bisa bertindak layaknya satu negara.

VOC mendirikan markasnya di Batavia (saat ini Jakarta) di pulau Jawa. Selain itu, VOC juga mendirikan pos kolonial lainnya di Hindia Timur yang kemudian menjadi Indonesia. Misalnya, di kepulauan rempah-rempah (Maluku) yang termasuk Kepulauan Banda di mana VOC melakukan monopoli atas fuli dan pala. Mereka mempertahankan monopoli termasuk dengan melakukan kekerasan terhadap populasi lokal, pemerasan, dan pembunuhan massal.

VOC akhirnya mendapatkan izin mendirikan kantor perwakilan di Banten pada tahun 1603. Pieter Both kemudian diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama (1610 – 1614). Namun, ia lebih memilih Jayakarta sebagai basis administrasi VOC. Frederik de Houtman menjadi Gubernur VOC di Ambon (1605 – 1611) dan kemudian menjadi Gubernur untuk Maluku (1621 – 1623). Baca juga sejarah berdirinya VOC atau sejarah VOC Belanda, pemimpin VOC, dan latar belakang VOC.

Hak Istimewa VOC

VOC memiliki hak istimewa yang tercantum dalam Oktrooi (Piagam/Charta) tanggal 20 Maret 1602, yang terdiri dari sebagai berikut:

• Hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri.
• Hak kedaulatan atau soevereiniteit atau dapat bertindak layaknya suatu negara untuk memlihara angkatan perang; memaklumkan perang & mengadakan perdamaian; merebut & menduduki berbagai daerah asing di luar Negeri Belanda; memerintah daerah-daerah tersebut; menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri; dan memungut pajak.

Tujuan Didirikannya VOC

Tujuan VOC tertuang dalam perundingan tanggal 15 Januari 1602 ialah untuk “menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air.” Kata “musuh“ ditujukan bagi Spanyol dan Portugis. Kedua negara tersebut pada Juni 1580 – Desember 1640 bergabung menjadi satu kekuasaan yang hendak merebut dominasi perdagangan di Asia. Bangsa Belanda saat itu melalui VOC masih menjalin hubungan baik bersama masyarakat Nusantara.

Kebijakan VOC di Indonesia

Salah satu sasaran dari VOC ialah imperialism pedalaman. VOC menjadikan Kerajaan Mataram dan Banten sebagai target utama mereka. Hal ini karena VOC membutuhkan banyak barang seperti gula merah, beras, kacang, dan merica.

VOC mengeluarkan kebijakan-kebijakan bagi rakyat Indonesia pada masa itu. Beberapa kebijakan yang dibuat VOC diantaranya:

• VOC berkuasa atas pelabuhan dan membangun benteng untuk melakukan monopoli perdagangan.
• Melakukan politik pecah belah/ adu domba (devide et impera) untuk memecah belah kerajaan-kerajaan di Indonesia.
• Mengimplementasikan sepenuhnya Oktroi yang diberikan oleh Pemerintah Belanda.
• Mendirikan basis atau markas VOC, yang pada awalnya berada di Banten dan Ambon untuk kemudian dipindahkan ke Jayakarta (Batavia).
• Melakukan pelayaran Hongi (Hongi tochten)
• Hak pemekaran, yakni hak untuk memusnahkan tanaman rempah yang merupakan ketentuan berlebihan.
• Verplichte leverantie (mandatory soldering) dan Prianger stelsel (sistem Priangan.

Kebijakan-kebijakan tersebut memberi pengaruh pada rakyat Indonesia, diantaranya adalah:

• Kekuasaan raja akan menjadi lebih baik jika ditangani oleh VOC.
• Pembagian wilayah kerajaan dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC.
• Hak istimewa yang dimiliki VOC menyebabkan rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan penderitaan.
• Rakyat Indonesia mengakui keberadaan uang, senjata, sistem intelektual, dan kemajuan modern (senjata api dan meriam).
• Pelayaran Hongi dapat dikatakan telah melakukan penyitaan, perbudakan, perampokan, dan pembunuhan.
• Hak pemudaran bagi rakyat ialah ancaman kematian ataupun sumber yang bisa berlebihan.

Kapan VOC Dibubarkan ?

VOC mengalami kemunduran pada pertengahan abad ke-18 karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Beberapa alasan kenapa VOC dibubarkan adalah sebagai berikut:

• Banyak dari pegawai VOC yang melakukan korupsi dan kecurangan
• VOC banyak mengeluarkan biaya untuk peperangan, misalnya perang melawan Sultan Hasanuddin dari Gowa
• Banyaknya gaji pegawai yang harus dibayar, karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak
• Pembayaran keuntungan (dividen) bagi pemegang saham ikut memberatkan seusai VOC mengalami kekurangan pemasukan
• Semakin bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Prancis dan Inggris
• Terjadi perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batavia 1795 yang demoktaris serta liberal menganjurkan perdagangan bebas.
• Terjadinya Revolusi Prancis yang mengakibatkan Belanda jatuh ke tangan Prancis. Belanda pun jatuh di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte.

Alasan tersebut menyebabkan VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. VOC meninggalkan utang 136,7 juta gulden. VOC meninggalkan kekayaan berupa kantor dagang, benteng, gudang, kapal, dan daerah kekuasaan di Indonesia. Aset-aset tersebut kemudian dialihkan kepada Pemerintahan Belanda. Baca juga pahlawan nasional dari Banten, sejarah Kerajaan Banten, sejarah Museum Banten, dan silsilah Kerajaan Banten Islam.

Dampak Positif dan Negatif Monopoli Perdagangan oleh VOC

Meskipun sudah dibubarkan, keberadaan VOC di Indonesia memberikan dampak postif dan negatif bagi rakyat Indonesia. Dampak positif dari keberadaan VOC diantaranya adalah:

• Banyak bangsa asing (misalnya Eropa, Asia, Timur Tengah) yang berdagang di Nusantara, sehingga aktivitas perdagangan menjadi semakin ramai.
• Pedagang pribumi atau asli Indonesia mendapatkan informasi hasil rempah-rempah yang diminati pasar internasional.
• Pedagang pribumi lebih mengetahui tata cara perdagangan.
• Pedagang pribumi mendapatkan kesempatan untuk melakukan hubungan dengan bangsa lain.

Namun, terdapat banyak dampak negatif dari keberadaan VOC di Indonesia, yakni sebagai berikut:

• Rakyat diwajibkan menjual hasil rempah-rempah kepada VOC.
• Pendapatan rakyat menuru karena harga ditentukan oleh VOC.
• Penurunan jumlah penduduk akibat pembantaian massal.
• Rakyat menderita secara fisik, seperti kelelahan akibat bekerja terlalu keras.
• Menurunnya produksi padi karena padi tidak laku di pasaran internasional ataupun karena gagal panen.
• Rakyat menderita kelaparan dan kematian.

Inilah alasan kenapa VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799 sehingga menjawab semua pertanyaan mengenai Kapan VOC Dibubarkan. Semoga bermanfaat. Baca juga awal penjajahan Belanda di Indonesia, masa penjajahan Belanda di Indonesia, sejarah Perang Banten, dan akibat penjajahan Belanda.

The post Kapan VOC Dibubarkan dan Apa Alasannya? appeared first on Sejarah Lengkap.

Bersama dengan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah merupakan organisasi islam yang sangat besar. Organisasi yang berdiri di Yogyakarta ini tidak hanya aktif di keagamaan tapi juga di pendidikan dan sosial. Keaktifan Muhammadiyah ini mewarnai sejarah Indonesia. Berikut adalah sejarah organisasi Muhammadiyah.

Sejarah Organisasi Muhammadiyah

Tujuan K.H. Ahmad Dahlan yaitu memurnikan semua penyimpangan yang ada di dakwah islam. Penyimpangan ini dikhawatirkan bisa merusak ajaran islam yang murni karena sudah bercampur dengan kebiasaan atau budaya di suatu daerah atau wilayah dengan alasan adaptasi. Selain memurnikan ajaran islam, K.H. Ahmad Dahlan juga ingin membangun pendidikan rakyat dan kondisi sosial agar lebih terdidik dan maju. Dengan pendidikan ini pula beliau ingin menunjukkan agar ajaran Islam lebih dari bersifat statis dan pribadi, tapi juga dinamis dan memiliki nilai di segala aspek kehidupan manusia. Itulah tujuan organisasi Muhammadiyah.

Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan juga merefleksikan pada banyak perintah di Al-Quran. Contoh yaitu surat Ali Imran ayat 104 yang mengajak agar semua umat saling mengajak pada kebaikan, menegakkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Dari ayat tersebut, K.H. Ahmad Dahlan memahami bahwa membentuk pergerakan umat untuk melakukan dakwah Islam secara teorganisasi. Ayat ini jugalah yang kelak menjadi inspirasi dan tertulis di butir keenam mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yaitu untuk melancarkan usaha serta perjuangan dengan keteraturan organisasi.

Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah

Dilandasi pemikiran yang mulia itulah K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Tepatnya di Kampung Kauman yang berada di Kota Yogyakarta. Muhammadiyah ini berdiri untuk mendukung pemikiran dan usaha KH Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam di Jawa, yang menurut pendapatnya, terlalu banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Nama Muhammadiyah sebenarnya diusulkan oleh sahabat K.H. Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu. Dia adalah tokoh pembaruan yang akhirnya berposisi sebagai penghulu Kraton Yogyakarta. Kemudian K.H. melakukan sholat Istikharah.

Muhammadiyah memiliki banyak basis yang berkontribusi di banyak sektor sosial. Di awal berdirinya, Muhammadiyah juga mempunyai basis dakwah untuk wanita dan kaum muda yang bernama majelis pengajian Sidratul Muntaha. Di bidang pendidikan, perannya dilahirkan dalam pembentukan sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dulu dikenal sebagai Hogere School Moehammadijah yang kemudian berganti nama menjadi Kweek School Moehammadijah. Institusi pendidikan ini sekarnag kita kenal dengan Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta dan pendidikan ini khusus laki-laki. Alamatnya berada di Jalan S. Parman no 68 Patangpuluhan kecamatan Wirobrajan. Sedangkan sekolah yang khusus perempuan bernama Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta yang terletak di Suronatan Yogyakarta. Keduanya kini menjadi Sekolah Kader Muhammadiyah yang dibawahi langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Persebaran Organisasi Muhammadiyah

Di awal berdirinya Muhammadiyah, pengaruh organisasi ini masih sedikit dan terbatas di beberapa wilayah. Contohnya seperti Surakarta, Yogyakarta,  Pekalongan dan Pekajangan. Cabang-cabang organisasi tersebut mulai berdiri pada tahun 1922. Kabar duka pun muncul, sang pendiri Muhammadiyah berpulang pada tanggal 23 Februari 1923. Meskipun K.H. Ahmad Dahlan meninggal, perjuangan Muhammadiyah tidak pernah berhenti. Kini perjuangan Muhammadiyah dipimpin oleh K.H. Ibrahim. Dua tahun setelah kematian K.H. Ahmad Dahlan atau tepatnya tahun 1925, jumlah anggota Muhammadiyah masih 4.000 anggota.

Di titik ini sudah membangun dua klinik di Surabaya dan Yogyakarta serta membangun 55 sekolah. Salah satu tokoh Muhammadiyah bernama Abdul Karim Amrullah mengajarkan Muhammadiyah ke Sumatra Barat yang langsung membuka cabang di Sungai Batang daerah Agam. Dalam waktu yang cepat, arus gelombang pengajaran Muhammadiyah dengan cepat menyebar ke seluruh Sumatra Barat. Dari Sumatera Barat inilah para tokoh Muhammadiyah terinspirasi untuk bergerak ke daerah lain di luar Jawa seperti menjangkau Sumatra lebih dalam, Kalimantan dan Sulawesi. Para pedagang dari Minangkabau membantu penyebaran ini. Di bawah kepemimpinan K.H. Hisyam atau pada tahun 1938, Muhammadiyah sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Di tahun ini Muhammadiyah mempunyai 250000 anggota. Memiliki 31 perpustakaan, 834 masjid, 7630 cendekiawan dan 1774 sekolah.

Sekarang Muhammadiyah menjadi organisasi islam terbesar nomor dua di Indonesia setelah Nahdatul Ulama. Saat ini, dengan 29 juta anggota, Muhammadiyah adalah organisasi Muslim terbesar kedua di Indonesia, setelah Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah juga memiliki beberapa organisasi otonom. Contohnya seperti Pemuda Muhammadiyah, Aisyiyah dan tujuan organisasi Aisyiyah yang sesuai untuk wanita Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Tapk Suci Putera Muhammadiyah untuk perguruan silat.

Perkembangan Setelah Indonesia Merdeka dan Hingga Sekarang

Muhammadiyah juga terus berjuang dan memberikan warna sejarah sejak masa pergerakan dan kebangkitan nasional, masa setelah kemerdekaan dan hingga saat ini. Selama kericuhan politik dan pembantaian tahun 1965-66 atau era pemusnahan PKI, Muhammadiyah berperan dan menyatakan perang terhadap Gestapu / PKI atau disebut Gerakan 30 September dan Partai Komunis Indonesia. Muhammadiyah memaknainya sebagai Perang Suci. Pernyataan Muhammadiyah ini tentu didukung oleh banyak kelompok Islam lainnya.

Lalu berlanjut ke era  reformasi Indonesia tahun 1998 atau tepatnya setelah Suharto lengser, beberapa orang Muhammadiyah menginginkan kepemimpinan Muhammadiyah untuk membentuk partai. Dari sinilah ketua Muhammadiyah waktu itu, Amien Rais, mendirikan Partai Amanat Nasional atau yang biasa kita singkat dengan PAN. PAN mendapat dukungan yang sangat besar dari para anggota Muhammadiyah tapi partai ini tidak memiliki hubungan yang resmi dengan Muhammadiyah. Pimpinan Muhammadiyah menyatakan bahwa anggota Muhammadiyah bebas untuk menyelaraskan diri dengan partai politik yang mereka pilih asalkan mereka berbagi nilai dengan Muhammadiyah.

Demikian informasi tentang sejarah organisasi Muhammadiyah. Sejarah organisasi Muhammadiyah ini perlu diketahui sebagai salah satu bukti kebangkitan nasional yang berlandaskan islam. Bicara masalah organisasi Islam, peran Indonesia dalam OKI juga cukup besar.

The post Sejarah Organisasi Muhammadiyah di Indonesia appeared first on Sejarah Lengkap.

Hal tersebut diaplikasikan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di Kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut juga diwujudkan dengan meningkatkan kerja sama pengembangan kapasitas negara-negara anggota APEC. Hal inilah yang mendasari ditetapkannya suatu target “the Bogor Goals”, sebagai hasil kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bogor pada tahun 1994.

APEC dibentuk pada tahun 1989 dan dipelopori oleh 12 negara yang memiliki garis pantai di Samudera Pasifik. APEC saat ini menjadi Forum Ekonomi yang telah memiliki 21 anggota dan berkantor pusat di Singapura. Baca juga penjelasan lengkap mengenai tujuan organisasi APEC, sejarah pembentukan APEC atau sejarah berdirinya APEC, daftar negara APEC, dan perbedaan APEC dan OPEC.

Prinsip Kerja Sama APEC

APEC dibangun berdasarkan beberapa prinsip yakni consensus, voluntary and non-binding, concerted unilateralism, dan differentiated time frame. Penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut adalah:

• Consensus memiliki arti bahwa semua keputusan di APEC harus disepakati oleh Ekonomi Anggota dan juga bermanfaat bagi 21 Ekonomi Anggota.
• Voluntary and non-binding memiliki arti semua kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela serta tidak mengingat.
• Concerted unilateralism berarti bahwa pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap Ekonomi, tanpa syarat resiporitas.
• Differentiated time frame berarti bahwa setiap Ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu.

Prinsip-prinsip kerja sama APEC terbukti mampu membuat anggota APEC melaksanakan komitmen secara lebih efektif. Keluwesan yang diberikan memberi ruang kepada anggota APEC yang beragam kapasitasnya. Hal ini berarti memberi ruang untuk berimprovisasi, melakukan uji coba, dan mengembangkan pelatihan bersama secara bertahap hingga memenuhi kesepakatan yang diinginkan.

Daftar Negara-negara Anggota APEC

Hingga saat ini terdapat 21 negara anggota APEC. Kedua puluh satu negara tersebut adalah:

1. Australia (November 1989)
2. Brunei Darussalam (November 1989)
3. Kanada (November 1989)
4. Indonesia (November 1989)
5. Jepang (November 1989)
6. Republik Korea (November 1989)
7. Malaysia (November 1989)
8. Selandia Baru (November 1989)
9. Filipina (November 1989)
10. Singapura (November 1989)
11. Thailand (November 1989)
12. Amerika Serikat (November 1989)
13. Tionghoa Taipei (November 1991)
14. Hong Kong, Tiongkok (November 1991)
15. Republik Rakyat Tiongkok (November 1991)
16. Meksiko (November 1993)
17. Papua Nugini (November 1993)
18. Chili (November 1994)
19. Peru (November 1998)
20. Rusia (November 1998)
21. Viet Nam (November 1998)

Keanggotaan APEC

Negara anggota-anggota APEC disebut “Ekonomi”. Kriteria keanggotaan APEC sendiri adalah setiap anggota lebih kepada ekonomi yang terpisah, dibandingkan dengan sebuah negara. Salah satu contoh kriteria ini terjadi pada keanggotaan Taiwan (secara resmi Republik Tiongkok, berpartisipasi di bawah nama “Tionghoa Taipei”) yang bersamaan dengan Republik Rakyat Tiongkok (pahami mengenai Hubungan Lintas Selat). Selain itu, Hong Kong juga memasuki APEC sebagai koloni Britania. Namun, sekarang Hong Kong menjadi Daerah Administrasi Khusus Republik Rakyat Tiongkok.

APEC mempunyai 3 pengamat atau observer. Ketiga pengamat tersebut adalah ASEAN Secretariat, Pacific Economic Cooperation Council (PECC), dan Pacific Islands Forum (PIF) Secretariat. Baca juga peran Indonesia dalam ASEAN, peran Indonesia dalam organisasi internasional, dan peran Indonesia dalam globalisasi.

Kemungkinan Perluasan Anggota atau Ekonomi APEC

Terdapat beberapa negara yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota APEC. India meminta keanggotaan di APEC dan sudah menerima dukungan awal dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Papua Nugini. Namun, para pejabat memutuskan untuk tidak memberikan izin kepada India bergabung karena berbagai alasan. Hal ini mengingat India tidak berbatasan dengan Samudera Pasifik. Kondisi ini berbeda degan Samudera Pasifik, seperti yang dimiliki oleh semua anggota saat ini. Akan tetapi, India diundang menjadi pengamat untuk pertama kalinya pada November 2011.

Selain India, negara lainnya yang mengajukan permohonan keanggotaan APEC diantaranya adalah Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Makau, Mongolia, Laos, Kamboja, Kosta Rika, Kolombia, Panama, dan Ekuador. Kolombia sudah mengajukan permohonan menjadi anggota APEC pada awal tahun 1995. Namun, tawarannya dihentikan karena organisasi tersebut berhenti menerima anggota baru dari 1993 hingga 1996. Moratorium tersebut diperpanjang hingga 2007 akibat Krisis Keuangan Asia 1997. Guam sudah aktif mencari keanggotaan terpisah, mengutip contoh Hong Kong. Namun, permintaan tersebut ditentang oleh Amerika Serikat yang saat ini mewakili Guam.

Maanfaat APEC bagi Anggota Ekonomi APEC

Keberadaan APEC memberi manfaat bagi kawasan Asia Pasifik. Manfaat APEC bagi anggotanya diantaranya adalah:

• Berperan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan melalui pertukaran informasi kebijakan. Hal ini tercantum dalam laporan World Bank 2013: Kawasan Asia Pasifik tetap menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat krisis Eropa. Hal tersebut terlihat dari estimasi tingkat pertumbuhan I APEC yang lebih tinggi dibandingkan dunia (APEC 4,2% dan Dunia 3,1% pada tahun 2013; APEC 4,7% dan Dunia 3,8% pada tahun 2014).
• Melahirkan kondisi yang mendukung peningkatan perdagangan kawasan. Misalnya, seperti tarif rata-rata turun dari 16,9% tahun 1989 menjadi 6,6% tahun 2008, dan 5,8% tahun 2010 seta sedikit turun menjadi 5,7% pada tahun 2012.
• Sarana untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan behind the border dan across the border terkait perdagangan dan investasi. Selain itu, juga isu-isu yang kerap menjadi ancaman perekonomian seperti kesiaptanggapan bencana dan ancaman terorisme.
• Mendorong terbentuknya paradigm pertumbuhan yang berkualitas melalui five growth strategy: balance, inclusive, sustainable, innovative, dan secure.
• Mempermudah serta memfasilitasi dunia usaha antara lain melalui skema APEC Business Travel Card (ABTC).

Baca juga peran Indonesia dalam APEC, peran Indonesia dalam OKI, peran Indonesia dalam KAA Konferensi Asia-Afrika, dan peran Indonesia dalam PBB. Inilah penjelasan mengenai keanggotaan dan daftar negara anggota APEC. Semoga bermanfaat.

The post 21 Negara Anggota APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) appeared first on Sejarah Lengkap.